Pemprov Ingin Kelola Pelabuhan Tanjung Tembaga

 

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemprov Jawa Timur berkeinginan bisa mengelola Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo yang awalnya dikelola Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Dengan pengelolaan oleh Pemprov ini, diharapkan bisa terintegrasi dengan Pelabuhan Baru Probolinggo yang sudah dikelola Pemprov.

"Pelabuhan Baru Probolinggo merupakan pelabuhan pertama yang pengelolaannya oleh Pemerintah daerah. Pelabuhan tersebut potensinya sangat bagus, karena hinterland (daerah layanan belakang pelabuhan,red) antara Pasuruan dan Probolinggo cukup besar. Apalagi, Pelabuhan Probolinggo memiliki dermaga yang kedalamannya hampir 16 meter," ujar Gubernur Jatim Soekarwo, kemarin (20/3).

Lebih jauh kata dia, saat ini pergudangan dan industrial estate di daerah Probolinggo juga masih kosong. Jika bisa dikembangkan maka potensinya cukup besar. Untuk pengembangan Pelabuhan Baru Probolinggo, kata Pakde Karwo, Pemprov telah membuat masterplan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pembangunan tersebut juga sudah direncanakan bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), menggunakan konsep corporate bond.

Dalam perencanaan pembangunan Pelabuhan Probolinggo ini kami tidak menggunakan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, karena kepentingannya akan bersifat politis. Oleh sebab itu pihak swasta atau perusahaan dilibatkan dan konsepnya corporate bond, katanya.

Selain itu, Pemprov juga berencana mengembangkan Kapal RoRo (roll on/roll off) untuk penyeberangan penumpang di Lintas Paciran. Ro-Ro tersebut nantinya diharapkan mampu melayani penyeberangan ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, dan Makasar.

Pakde Karwo mengusulkan penggunaan dashboard untuk memfilter masuknya barang-barang impor. Saat ini, Jatim telah memiliki dashboard tersebut meskipun sementara hanya untuk ikan, daging, hortikultura, dan produk olahan makanan.

"Saya harap ini bisa diterapkan untuk mempertahankan produk lokal, dan melindungi konsumen. Terlebih ini merupakan bentuk aturan untuk membatasi masuknya produk asing," ujarnya. Menko Bidang Kemaritiman RI, Luhut B Pandjaitan, mengingatkan pentingnya peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). arf



Komentar Anda



Berita Terkait