Korupsi Mobil Listrik, Dahlan Diperiksa 6 Jaksa

 

FOTO SP/BUDI MULYONO Dahlan Iskan didampingi Yusril Ihza Mahendra, penasihat hukumnya, datang memenuhi panggilan penyidik ke kantor Kejati Jatim, Senin (20/3).


Next

SURABAYAPAGI.com, Surabaya- Dahlan Iskan, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memenuhi panggilan penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Senin (20/3/2017). Pemanggilan Dahlan ini untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik.

Meski tim pemeriksa dari Kejagung RI, namun Dahlan diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, jalan Ahmad Yani Surabaya. Hal itu dikarenakan status Dahlan sebagai terdakwa dan tahanan kota dalam perkara korupsi yang lain, yakni dugaan korupsi PT Panca Wira Usaha (PWU), BUMD milik Pemprov Jatim, yang saat ini proses hukumnya sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Didampingi para kerabat serta Yusril Ihza Mahendra, penasehat hukumnya, Dahlan datang ke kantor Kejati Jatim sekitar pukul 14.00 WIB. Dahlan yang saat itu mengenakan kemeja berwarna hijau muda, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa maksud kedatangannya untuk memenuhi pemeriksaan penyidik.

"Saya datang untuk memenuhi panggilan penyidik guna diperiksa soal dugaan kasus korupsi mobil listrik. Untuk lebih jelasnya biar pak Yusril yang menjawab," ujarnya sesaat memasuki lobi Kejati Jatim.

Menurut Yusril, pemeriksaan ini merupakan kali pertama pasca status Dahlan dinaikkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dahlan juga kalah dalam sidang praperadilan terkait penetapan statusnya sebagai tersangka kasus mobil listrik. "Pak Dahlan tak punya pilihan lain, dan harus memenuhi panggilan penyidik setelah permohonan praperadilan-nya ditolak oleh hakim Pengadilan Jakarta Selatan.

Next

Masih Yusril, penetapan status tersangka ini merupakan buntut dari vonis terdakwa Dasep yang proses hukumnya terlebih dahulu disidangkan di Jakarta. "Dalam dakwaan jaksa, disebutkan Dasep melakukan kejahatan bersama-sama dengan pak Dahlan. Dan setelah Dasep divonis bersalah, pak Dahlan langsung ditetapkan sebagai tersangka," beber Yusril.

Yusril menegaskan, pihaknya bakal kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik. Ia juga menjelaskan bahwa dalam perkara ini, terdapat fakta baru yang nantinya bakal dibeberkan ke penyidik.

"Yang satu soal delik dan yang kedua soal perubahan kewenangan penyidikan yang harus melalui audit BPK. Kita juga mempersilahkan Kejagung untuk meminta BPK melakukan audit investigasi. Ada tidaknya kerugian negara dalam kasus ini. Kerugian negara harus jelas dan tidak bisa disamakan dengan dakwaan Dasep," tambah Yusril.

Diperiksa 6 Jaksa
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Richard Marpaung membenarkan bahwa kali ini Dahlan datangi panggilan penyidik. "DI (Dahlan Iskan, red) penuhi panggilan penyidik Kejagung setelah dua pemanggilan sebelumnya belum bisa memenuhi panggilan," ujar Richard.

Dia juga menyampaikan Kejati Jatim hanya kebagian untuk menyediakan tempat pemeriksaan saja. "Pemeriksaan dilakukan oleh tim Kejagung yang terdiri dari 5-6 jaksa," ungkapnya.
Next


Pokok Perkara
Selain tersangkut dugaan kasus korupsi ini, Dahlan juga duduk dikursi pesakitan pengadilan Tipikor sebagai terdakwa perkara korupsi PT PWU Jatim. Persidangan perkara ini, masih tahap mendengarkan keterangan saksi.

Untuk diketahui, Dahlan Iskan terungkap jadi tersangka setelah Kejati Jatim menerima surat pemberitahuan penyidikan (sprindik) dugaan korupsi pengadaan mobil dan bus listrik tertanggal 26 Januari 2017 dari Kejaksaan Agung. Jaksa menjerat Dahlan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan Dasep Ahmadi, rekanan proyek, terbukti bersalah.

Dahlan diduga melakukan perbuatan merugikan negara bersama Dasep Ahmadi Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, yang ditunjuk untuk membuat mobil listrik. Kejaksaan menilai, proyek pengadaan mobil listrik yang berlangsung tahun 2013 mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 17 miliar.

Dahlan lalu mengajukan praperadilan. Namun, hakim tunggal PN Jaksel, Made Sutrisna, menolak praperadilan tersebut. "Menyatakan eksepsi dari pemohon tidak dapat diterima. Kemudian dalam pokok perkara, menolak praperadilan untuk seluruhnya. Membebani biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil," kata hakim. n bd
Next



Komentar Anda



Berita Terkait