Marvell City Dilaporkan ke KPK

Kalah di Pengadilan, Banyak Aset Pemkot Surabaya Bakal Dikuasai Swasta. Diduga Ada Permainan

 

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat mengadu ke KPK kemarin


SURABAYAPAGI.com, Jakarta Banyaknya aset Pemkot Surabaya yang terancam lepas ke pihak swasta, membuat Walikota Surabaya Tri Rismaharini ketar-ketir. Ia terpaksa melaporkan sengketa aset itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (20/3/2017). Pasalnya, Pemkot Surabaya dalam posisi terpojok setelah keok (kalah) di pengadilan. Sedang sengketa menonjol yang dilaporkan ke KPK, diantaranya dugaan pencaplokan aset Jalan Upa Jiwa, Ngagel, yang kini dikuasai PT Assa Land, pengembang superblok Marvell City.

Selain jalan Upa Jiwa yang kini berdiri bangunan apartemen dan mall, Pemkot Surabaya juga melaporkan aset lainnya. Yakni, aset PDAM Kota Surabaya di Jl Basuki Rahmat dan Jl Pror. Dr. Moestopo. Lalu, waduk seluas 10 ribu meter persegi di Kecamatan Wiyung yang kini dikuasai pengembang. Kemudian Gelora Pancasila dan sengketa aset Taman Remaja Surabaya yang dikelola PT Star. (Lihat Grafis)

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan kedatangan Walikota Surabaya terkait upaya penyelamatan aset Pemkot Surabaya. Pemkot meminta bantuan KPK lantaran aset yang dimenangkan pihak penggugat itu sejatinya milik Pemkot. Ini didukung dengan bukti-bukti yang dimiliki sejak zaman Belanda. Seperti Jalan Upa Jiwa dan Waduk Wiyung. Begitu juga dengan aset PDAM Kota Surabaya. "Menurut Pemkot, aset tersebut adalah aset pemerintah kota yang didukung dengan bukti yang ada sejak zaman Belanda," kata Febri saat dikonfirmasi Surabaya Pagi, kemarin.

Febri menambahkan ada dugaan kecurigaan permainan di proses persidangan sengketa aset itu. Menurut Febri, KPK akan menelaah terlebih dahulu apakah putusan pengadilan itu dibuat murni atau ada hal lain di baliknya. "Itu tentu salah satu yang perlu kita cek dan dalami lebih lanjut apakah ini murni persoalan hukum dan pembuktian di pengadilan saja atau persoalan non teknis lainnya. Concern KPK tentunya agar aset-aset negara tidak berpindah tangan secara tidak sah dan merugikan keuangan negara," tandas mantan aktivis ICW ini.

Untuk persoalan sengketa seperti yang dihadapi Pemkot Surabaya, kata Febri, ditangani khusus oleh Tim Penyelamatan Barang Milik Negara. Nantinya, KPK akan mempelajari laporan Walikota Surabaya, dan menentukan langkah hukum yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan aset Pemkot Surabaya.

Ruwet
Informasi yang dihimpun Surabaya Pagi, sengketa kepemilikan lahan tanah di jalan Upa Jiwa antara Pemkot Surabaya dan PT Assa Land, hingga sekarang masih berlangsung. Sementara lahan yang disengketakan telah dibangun mall dan apartemen Marvell City. Sebelumnya Pemkot sudah kalah dalam gugatan di PTUN Surabaya terkait pemblokiran perijinan Marvell City.

Pemkot Surabaya sudah pernah mempermasalahkan lahan itu, namun gugatannya dinyatakan kalah di Pengadilan Negeri Surabaya, dimana sertifikasi lahan Jalan Upa Jiwa dinyatakan sah milik Marvell City. Namun, Pemkot mengajukan banding.

Marvell memiliki bukti kepemilikan lahan berupa hak penguasaan tanah tersebut selama dua puluh tahun dan peta bidang yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara bukti yang diajukan Pemkot Surabaya hanya Simbada atau Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.

Sedang sengketa Waduk di Kecamatan Wiyung Surabaya, malah tambah ruwet. Aset ini digugat oleh warga bernama Dulali, Ketua Tim Pelepasan Waduk Persil 39. Gugatan Dulali terhadap kepemilikan waduk seluas 10 ribu m2 itu diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, namun kemudian ditolak di tingkat kasasi.

Dulali lanjut mengajukan langkah hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dengan dasar novum kekeliruan yang nyata dari pertimbangan hakim. Permohonan PK itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Setelah mengantongi putusan PK nomor 291/PK/Pdt/2011 tanggal 4 Agustus 2011, pada tanggal 27 Desember 2011 Dulali mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Atas adanya putusan itu, Pemkot Surabaya mengajukan PK ke PN Surabaya tetapi ditolak. Permasalahan makin bertambah karena waduk yang masih berstatus sengketa itu dijual Dudali ke pengembang. Padahal dalam aturan hukum, tanah yang sedang dalam status sengketa tidak boleh diperjualbelikan.

Pertahanan Terakhir
"Masalah aset, aset Pemerintah Kota Surabaya, karena banyak yang mau lepas gitu. Nah, saya berusaha bagaimana mempertahankan aset itu," ucap Risma usai keluar dari Gedung KPK, Senin (20/3) kemarin.

Dia menyebut ada 7 aset dan beberapa kerja sama yang dilaporkan kali ini. Menurut Risma ada beberapa pengaduan yang harus diajukan surat resmi dan ada pengaduan yang akan ditindaklanjuti secara langsung. "Ada 7 tadi yang kami lapor, tapi kita tambah lagi, termasuk kerja sama yang dulu-dulu dibuat karena merugi terus, kami mau berhenti nggak bisa, Kami akan buat pengaduan resmi nanti akan ditangani," ucapnya.

"Ada Gelora Pancasila, ada Waduk Wiyung, kemudian ada tanah PDAM ada 2, kemudian ada Upa Jiwa. Tambah dengan kerja sama dengan PT Star, kerja sama dengan PT Star, dengan PT Abu Tohir. Nanti akan ada beberapa yang mungkin ditangani langsung, tapi ada beberapa saya harus buat surat pengaduan, " lanjut dia.

Risma menjelaskan proses sengketa telah terjadi sebelum dia menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Oleh sebab itu, permohonan bantuan dari KPK ini pun menurut Risma sebagai pertahanan terakhirnya. Ini pertahanan saya yang terakhir, saya minta bantuan juga sama Kejaksaan Agung juga akan membantu di antaranya, KPK juga akan membantu beberapa di antaranya," ungkapnya.

Proses pengadilan yang dimaksud Risma pun beragam, ada yang kasasi dan ada yang peninjauan kembali (PK). Risma juga tidak begitu ingat berapa total niali aset-aset tersebut. "Ada yang kasasi, ada yang PK karena sudah lama, tapi saya nggak ingin kami kalah. Banyak yang PK, Contoh kantor Basuki Rahmat, Waduk Wiyung, Gelora Pancasila. Ada beberapa, tapi saya ingin karena memang saya harus ngomong bahwa secara data itu milik kita beneran. Bukan kita mengaku-ngaku gitu. Nilainya, besar sekali karena beberapa ada yang di pusat kota. Saya nggak bisa menilai ya, saya juga harus hitung, karena ada yang 2 hektar, ada 1.500 meter persegi, 2.600 meter persegi," ujar Risma.

Terkait masalah Pasar Turi, Risma menyatakan, putusan akan dibacakan besok. "Ini putusannya besok di sidang. Kita lagi ajukan gugatan. Ini putusan sudah ditunda 3 kali. Biasanya saya sudah tanda tangan kemarin, biasanya kalau mau putusan saya kirim surat ke KPK, Komisi Yudisial, ke badan pengawas pemantau persidangan," jelasnya. n jk/ifw/alq



Komentar Anda



Berita Terkait