Terungkap, Ipar Jokowi Temui Dirjen Pajak

Skandal Suap Pejabat Ditjen Pajak Rp 1,9 Miliar

 

Arif Budi Sulistyo, adik ipar Presiden Jokowi bersaksi di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/3).

Adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, akhirnya buka-bukaan soal perkara suap pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno. Ia mengaku pernah bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugeasteadi untuk membahas pengampunan pajak (tax amnesty). Namun Arif mengaku tidak membahas masalah pajak PT EK Prima Ekspor (EKP). Sedang dalam dakwaan jaksa diungkap bahwa Direktur PT EKP, Ramapanicker Rajamohanan Nair, menyuap Handang untuk menyelesaikan masalah pajaknya. Arif sendiri tidak membantah mengenal terdakwa Rajamohanan cukup lama, yakni sejak tahun 2008. Lalu, bagaimana dengan pertemuan terdakwa Rajamohanan yang membawa sekoper berisi uang Rp 1,5 miliar yang dimasukkan ke dalam mobil Arif?
---------------------
Joko Sutrisno, JAKARTA
-------------------------

Saat menjadi saksi dalam kasus suap pejabat pajak dengan terdakwa Country Director PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/3/2017), Arif Budi Sulistyo mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi.

"Pak Mohan minta untuk dipertemukan dengan Dirjen (Pajak). Saya tidak paham dengan maksudnya Pak Mohan, tapi saya memang punya rencana bertemu Dengan Pak Dirjen Ken (Ken Dwijugiasteadi, red)," ucap Arif.
Next »


Arif menjadi saksi untuk terdakwa "Country Director" PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair yang menyuap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno sebesar 148.500 dolar AS (Rp 1,98 miliar) dari komitmen Rp 6 miliar untuk Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno.

Arif sebagai Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera bidang furnitur yang didirikan Jokowi pada 2009. Dalam dakwaan Rajamohanan disebut bertemu dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi bersama Rudi Prijambodo Musdiono pada 23 September 2016 di kantor Ken. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Handang Soekarno. "Kalimat apa disampaikan Pak Handang ketika saudara dan Pak Rudi bertemu Ken?" tanya jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri.

"Tidak ada, seingat saya Pak Handang hanya mengatakan 'Ini Pak Arif' dan 'Ini Pak Rudi', tidak disampaikan dari PT Rakabu lalu kami mengobrol. Pak Rudi memang mendalami masalah TA (Tax Amnesty), bagaimana cara urus TA, begitu saja," jawab Arif.

"Apakah Pak Rudi menyampaikan persoalan PT EKP atau pajak Pak Mohan saat mengobrol?" tanya jaksa Ali.
Next »


"Tidak ada sama sekali, tidak ada persoalan pajak PT EKP sama sekali dibahas," jawab Arif.

"Tapi TA itu bisa dibaca di berbagai media, website juga jelas, saudara sudah tahu kan tata cara TA?" tanya jaksa Ali.

"Yang saya tahu ada kewajiban TA, tapi saya tidak tahu caranya. Itu pun saya baru pertama kali bertemu dengan Dirjen. Lalu di sana kami bertemu Handang dan saya yakin itu stafnya Dirjen saya sempat berkenalan di sana dengan Handang," jawab Arif.

Menurut Arif Dirjen Pajak saat itu menyarankan agar ia mengurus TA di Solo dan akan dibantu oleh Handang dalam pengurusan dokumennya. "Saya pun mengurus TA di Solo dan akan didampingi Pak Handang, seingat saya akan ketemu di Solo tanggal 27 dia datang ke rumah, cek dokumen, cek isian, kurang lebih di rumah 10 menit, apa yang diisikan pas, lalu dikirim ke kantor pajak di Solo," jelas Arif.
Next »


Arif mengaku sudah lama kenal dengan Rajamohanan yaitu sejak 2008 sebagai sesama pengusaha. Sedang menurut pengakuan Rajamohanan, Arif bersedia membantunya untuk bertemu dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv. Namun, Rajamohanan membantah ia menjanjikan uang atau hadiah kepada Arif karena telah membantunya.

Dalam dakwaan disebutkan Rajamohanan juga meminta bantuan Arif terkait penyelesaian masalah pajak PT EKP dengan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut melalui "whatsApp" yang diteruskan oleh Arif kepada Handang dengan kalimat "Apapun Keputusan Dirjen. Mudah2an terbaik buat Mohan pak. Suwun." Atas permintaan tersebut, Handang menyanggupinya dengan mengatakan, "Siap bpk, bsk pagi saya menghadap beliau bpk. Segera sy khabari bpk".

Arif juga yang berperan untuk menyampaikan masalah pajak Rajamohanan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv. Tujuan pemberian suap itu adalah untuk melancarkan terkait pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) periode Januari 2012-Desember 2014 dengan jumlah Rp3,53 miliar, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN), Penolakan Pengampunan Pajak (tax amnesty), Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) pada KPP PMA Enam Kalibata dan Kantor Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus.

Soal Koper Berisi Rp 1,5 Miliar
Jaksa Penuntut Umum KPK mencecar pertemuan adik Ipar Presiden Jokowi, Arif Budi Sulistyo dan terdakwa Rajamohanan di Solo, Jawa Tengah. Tak diungkap kapan pertemuan berlangsung, tapi Mohan membawa sekoper berisi uang Rp 1,5 miliar yang dimasukkan ke dalam mobil Arif. Next »



Menurut Arif, pertemuan mereka di Solo tak ada kaitannya dengan masalah pajak yang sedang dihadapi PT EKP. Mohan datang di Solo untuk mengurus pembelian lahan pabrik jambu mete. "Ada rencana Pak Mohan mau beli lahan jambu mete," kata Arif masih dalam sidang di Pengadilan Tipikor.

Mohan berangkat bersama dengan Rudy Priambodo Musdiono, mantan Direktur PT Bangun Bejana Baja. Rudy dan Arif adalah kawan lama. Sesampainya di Solo, Arif menjemput keduanya. "Saat saya jemput Mohan, ada beberapa barang bawaan Mohan masuk ke mobil saya," kata Arif. Namun, Arif mengatakan Mohan tidak cerita isi bawaannya.

Arif memastikan tidak ada serah terima dari Mohan kepadanya. Koper-koper yang dibawa Mohan, menurut Arif, dibawa lagi oleh Mohan setelah turun dari mobilnya.

Rajamohanan menegaskan uang itu tak ada hubungannya dengan Arif maupun Rudi. Menurut dia, uang itu hendak dipakai untuk orang-orang desa di Solo. "(Uang) itu bukan urusan mereka," kata Mohan. "Saya mau beli lahan untuk bangun pabrik pengupas kacang mede di Wonogiri. Tapi orang desa nggak datang. Akhirnya saya bawa pulang lagi." Next »



Komentar Rajamohanan berbeda dengan kesaksian Mustika Chairani, Sekretaris Presiden PT EKP, yang ikut Mohan ke Solo. Menurut dia, saat kembali ke Jakarta keesokan harinya, koper itu sudah tak terlihat lagi. "Saya nggak lihat lagi pas besoknya," kata dia dalam sidang sebelumnya.

KPK Panggil Saksi Lagi
Berkas perkara tersangka dugaan suap pajak Handang Soekarno akan dilimpahkan ke penuntutan pada awal April 2017. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan berkas saat ini masih dalam tahap penyidikan. "Kami rencanakan demikian, semoga di akhir bulan ini atau awal bulan depan sudah bisa dilimpahkan ke penuntutan,"ujar Febri di kantornya, Jakarta, Senin (20/3).

Febri menjelaskan, penyidik masih membutuhkan beberapa keterangan saksi sebelum pelimpahan tahap dua. Setelah penyidikan selesai, KPK akan melimpahkan ke penuntutan. "Kami belum limpahkan dari penyidik ke penuntut, jadi itu dulu, baru proses sekitar 14 hari ke pengadilan," cetus Febri. KPK rencananya akan memanggil beberapa saksi untuk melengkapi berkas pemeriksaan tersangka Handang Soekarno. n

Arif Budi Sulistyo, adik ipar Presiden Jokowi bersaksi di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/3).

Adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, akhirnya buka-bukaan soal perkara suap pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno. Ia mengaku pernah bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugeasteadi untuk membahas pengampunan pajak (tax amnesty). Namun Arif mengaku tidak membahas masalah pajak PT EK Prima Ekspor (EKP). Sedang dalam dakwaan jaksa diungkap bahwa Direktur PT EKP, Ramapanicker Rajamohanan Nair, menyuap Handang untuk menyelesaikan masalah pajaknya. Arif sendiri tidak membantah mengenal terdakwa Rajamohanan cukup lama, yakni sejak tahun 2008. Lalu, bagaimana dengan pertemuan terdakwa Rajamohanan yang membawa sekoper berisi uang Rp 1,5 miliar yang dimasukkan ke dalam mobil Arif?
---------------------
Joko Sutrisno, JAKARTA
-------------------------

Saat menjadi saksi dalam kasus suap pejabat pajak dengan terdakwa Country Director PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/3/2017), Arif Budi Sulistyo mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi.

"Pak Mohan minta untuk dipertemukan dengan Dirjen (Pajak). Saya tidak paham dengan maksudnya Pak Mohan, tapi saya memang punya rencana bertemu Dengan Pak Dirjen Ken (Ken Dwijugiasteadi, red)," ucap Arif.
Next »


Arif menjadi saksi untuk terdakwa "Country Director" PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair yang menyuap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno sebesar 148.500 dolar AS (Rp 1,98 miliar) dari komitmen Rp 6 miliar untuk Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno.

Arif sebagai Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera bidang furnitur yang didirikan Jokowi pada 2009. Dalam dakwaan Rajamohanan disebut bertemu dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi bersama Rudi Prijambodo Musdiono pada 23 September 2016 di kantor Ken. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Handang Soekarno. "Kalimat apa disampaikan Pak Handang ketika saudara dan Pak Rudi bertemu Ken?" tanya jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri.

"Tidak ada, seingat saya Pak Handang hanya mengatakan 'Ini Pak Arif' dan 'Ini Pak Rudi', tidak disampaikan dari PT Rakabu lalu kami mengobrol. Pak Rudi memang mendalami masalah TA (Tax Amnesty), bagaimana cara urus TA, begitu saja," jawab Arif.

"Apakah Pak Rudi menyampaikan persoalan PT EKP atau pajak Pak Mohan saat mengobrol?" tanya jaksa Ali.
Next »


"Tidak ada sama sekali, tidak ada persoalan pajak PT EKP sama sekali dibahas," jawab Arif.

"Tapi TA itu bisa dibaca di berbagai media, website juga jelas, saudara sudah tahu kan tata cara TA?" tanya jaksa Ali.

"Yang saya tahu ada kewajiban TA, tapi saya tidak tahu caranya. Itu pun saya baru pertama kali bertemu dengan Dirjen. Lalu di sana kami bertemu Handang dan saya yakin itu stafnya Dirjen saya sempat berkenalan di sana dengan Handang," jawab Arif.

Menurut Arif Dirjen Pajak saat itu menyarankan agar ia mengurus TA di Solo dan akan dibantu oleh Handang dalam pengurusan dokumennya. "Saya pun mengurus TA di Solo dan akan didampingi Pak Handang, seingat saya akan ketemu di Solo tanggal 27 dia datang ke rumah, cek dokumen, cek isian, kurang lebih di rumah 10 menit, apa yang diisikan pas, lalu dikirim ke kantor pajak di Solo," jelas Arif.
Next »


Arif mengaku sudah lama kenal dengan Rajamohanan yaitu sejak 2008 sebagai sesama pengusaha. Sedang menurut pengakuan Rajamohanan, Arif bersedia membantunya untuk bertemu dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv. Namun, Rajamohanan membantah ia menjanjikan uang atau hadiah kepada Arif karena telah membantunya.

Dalam dakwaan disebutkan Rajamohanan juga meminta bantuan Arif terkait penyelesaian masalah pajak PT EKP dengan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut melalui "whatsApp" yang diteruskan oleh Arif kepada Handang dengan kalimat "Apapun Keputusan Dirjen. Mudah2an terbaik buat Mohan pak. Suwun." Atas permintaan tersebut, Handang menyanggupinya dengan mengatakan, "Siap bpk, bsk pagi saya menghadap beliau bpk. Segera sy khabari bpk".

Arif juga yang berperan untuk menyampaikan masalah pajak Rajamohanan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv. Tujuan pemberian suap itu adalah untuk melancarkan terkait pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) periode Januari 2012-Desember 2014 dengan jumlah Rp3,53 miliar, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN), Penolakan Pengampunan Pajak (tax amnesty), Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) pada KPP PMA Enam Kalibata dan Kantor Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus.

Soal Koper Berisi Rp 1,5 Miliar
Jaksa Penuntut Umum KPK mencecar pertemuan adik Ipar Presiden Jokowi, Arif Budi Sulistyo dan terdakwa Rajamohanan di Solo, Jawa Tengah. Tak diungkap kapan pertemuan berlangsung, tapi Mohan membawa sekoper berisi uang Rp 1,5 miliar yang dimasukkan ke dalam mobil Arif. Next »



Menurut Arif, pertemuan mereka di Solo tak ada kaitannya dengan masalah pajak yang sedang dihadapi PT EKP. Mohan datang di Solo untuk mengurus pembelian lahan pabrik jambu mete. "Ada rencana Pak Mohan mau beli lahan jambu mete," kata Arif masih dalam sidang di Pengadilan Tipikor.

Mohan berangkat bersama dengan Rudy Priambodo Musdiono, mantan Direktur PT Bangun Bejana Baja. Rudy dan Arif adalah kawan lama. Sesampainya di Solo, Arif menjemput keduanya. "Saat saya jemput Mohan, ada beberapa barang bawaan Mohan masuk ke mobil saya," kata Arif. Namun, Arif mengatakan Mohan tidak cerita isi bawaannya.

Arif memastikan tidak ada serah terima dari Mohan kepadanya. Koper-koper yang dibawa Mohan, menurut Arif, dibawa lagi oleh Mohan setelah turun dari mobilnya.

Rajamohanan menegaskan uang itu tak ada hubungannya dengan Arif maupun Rudi. Menurut dia, uang itu hendak dipakai untuk orang-orang desa di Solo. "(Uang) itu bukan urusan mereka," kata Mohan. "Saya mau beli lahan untuk bangun pabrik pengupas kacang mede di Wonogiri. Tapi orang desa nggak datang. Akhirnya saya bawa pulang lagi." Next »



Komentar Rajamohanan berbeda dengan kesaksian Mustika Chairani, Sekretaris Presiden PT EKP, yang ikut Mohan ke Solo. Menurut dia, saat kembali ke Jakarta keesokan harinya, koper itu sudah tak terlihat lagi. "Saya nggak lihat lagi pas besoknya," kata dia dalam sidang sebelumnya.

KPK Panggil Saksi Lagi
Berkas perkara tersangka dugaan suap pajak Handang Soekarno akan dilimpahkan ke penuntutan pada awal April 2017. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan berkas saat ini masih dalam tahap penyidikan. "Kami rencanakan demikian, semoga di akhir bulan ini atau awal bulan depan sudah bisa dilimpahkan ke penuntutan,"ujar Febri di kantornya, Jakarta, Senin (20/3).

Febri menjelaskan, penyidik masih membutuhkan beberapa keterangan saksi sebelum pelimpahan tahap dua. Setelah penyidikan selesai, KPK akan melimpahkan ke penuntutan. "Kami belum limpahkan dari penyidik ke penuntut, jadi itu dulu, baru proses sekitar 14 hari ke pengadilan," cetus Febri. KPK rencananya akan memanggil beberapa saksi untuk melengkapi berkas pemeriksaan tersangka Handang Soekarno. n







Komentar Anda



Submit