Dana Korupsi Diduga Mengalir ke Kapolres dan Kajari

Penyidik KPK Terus Usut TPPU Walikota Madiun Bambang Irianto Terkait Korupsi Proyek Pasar Rp 76,5 Miliar

 

Bambang Irianto

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami hasil pemeriksaan terhadap tujuh perwira menengah (Pamen) polisi dan dua mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madiun. Pemeriksaan akan berlanjut karena penyidik KPK menemukan dana korupsi Walikota Madiun non-aktif Bambang Irianto diduga mengalir ke sejumlah unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Baik Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri maupun Ketua Pengadilan Negeri selama kepemimpinan Bambang Irianto. Sedang Bambang yang menjadi Walikota Madiun periode 2009-2014 dan 2014-2019, telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pembangunan Pasar Pasar Kota Madiun senilai Rp 76,523 miliar.
-------------------

Juru bicara KPK Febri Diansyah yang dikonfirmasi Surabaya Pagi, Minggu (19/3/2017), mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka Walikota Madiun nonaktif Bambang Irianto. Termasuk pemeriksaan terhadap sejumlah unsur muspida saat Bambang Irianto menjadi Walikota di Madiun. Unsur muspida yang diperiksa diantaranya dari Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Komandan Distrik Militer. Termasuk pula memeriksa 7 pamen Polri dan dua mantan Kajati Madiun Isno Ihsan dan Suherlan. Menurut Febri, mereka diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Bambang Irianto.

“Sejak Kamis lalu KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang menjadi unsur Muspida saat tersangka BI (Bambang Irianto, red) menjadi Walikota Madiun” ujar Febri dihubungi via ponselnya, kemarin (19/3).

Menurut Febri, pemeriksaan terhadap tujuh pamen polri dan dua mantan Kajari itu untuk mengklarifikasi lebih lanjut adanya indikasi aliran dana korupsi Bambang Irianto. Pasalnya, penyidikan yang dilakukan KPK menemukan indikasi bahwa dana korupsi Bambang Irianto itu mengalir ke sejumlah pihak. Termasuk unsur Muspida yang menjabat pada masa Bambang Irianto sebagai Walikota Madiun.
Next »


“Pada prinsipnya, penyidik mengklarifikasi lebih lanjut keterangan tentang adanya aliran dana pada sejumlah pihak, termasuk unsur Muspida tersebut,” tandas Febri. Pemeriksaan tersebut, lanjut Febri, juga terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Walikota Madiun Bambang Irianto.

Lebih lanjut, Febri menjanjikan hasil pemeriksaan terhadap 7 Pamen Polri dan mantan Kepala Kejaksaan ini akan dipublikasikan, setelah penyidik melakukan gelar perkara. “Informasi lebih lanjut akan segera kami informasikan. Saat ini kami tengah menunggu konfirmasi dengan tim di lapangan” tandas Febri.

Sebelumnya, tujuh perwira menengah (pamen) berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) diperiksa penyidik KPK, di Markas Detasemen A Brimob Jalan Letjen Sutoyo, Medaeng, Sidoarjo, Jumat (17/3). Pamen yang diperiksa ini pernah dinas di Madiun, diantaranya Kombes Pol Anom Wibowo, AKBP Farman dan AKBP Agus Yulianto.

Bagi publik Surabaya, sosok Anom Wibowo dan Farman tidak asing lagi. Keduanya pernah menjadi Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Saat itu, Anom Wibowo masih berpangkat AKBP. Anom menjadi Kapolres Madiun Kota hingga Agustus 2014. Posisinya digantikan, AKBP Farman yang saat itu bertugas di Dit Reskrimsus Polda Jatim. Anom kemudian ditarik ke Polda Jatim menjabat Wadir Reskrimsus.
Next »


Saat ini, Anom Wibowo menduduki jabatan sebagai Dirreskrimsus Polda NTB. Pangkatnya pun naik menjadi Kombes Pol. Sedang AKBP Farman saat ini Wadirreskrimsus Polda Bali. Sementara AKBP Agus Yulianto pernah menjabat Kapolres Madiun Kota sekitar 11 bulan. Pada Mei 2016, ia promosi menjadi Kapolres Malang dan saat ini menjadi Kapolres Banyuwangi sejak 16 Desember 2016.

Selain tiga pamen itu, ada sejumlah pamen lain yang dimintai keterangan. Yakni, Kombes Pol Aldrin Hutabarat (Saat ini Dirreskrimum Polda Banten), Kombes Pol Krisno Siregar (Dirresnarkoba Polda Jateng), Kombes Pol Ade Deriyan Jayamatra (Kasubdit 1 Tipikor Bareskrim Polri), dan AKBP Ucu Kuspriadi (Kasubbag Anevdalpro SDM Polri).

Mantan Kajari Diperiksa
Penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap dua mantan Kajari Kota Madiun Isno Ihsan dan Suher lan. Keduanya diperiksa di Mako Brimbob Detasemen C Pelopor, Jalan Yos Sudarso, Kota Madiun, Sabtu (18/3).

Dalam catatan Surabaya Pagi, ada lima jaksa yang pernah menjabat Kajari semasa Bambang menjabat Walikota Madiun. Selain Isno Ihsan dan Suherlan, ada Mangiring Siahaan, Ninik Mariyanti, dan Suluh Dumadi. Saat ini, Kajari Madiun dijabat Paris Pasaribu. Sumber di Kejaksaan menyebut, Ninik Mariyanti belum masuk daftar pemeriksaan. Sebab wanita ini sempat menjadi “musuh” Bambang Irianto. Next »



“Dia (Ninik Mariyanti) pernah kontra masalah Pasar Besar dengan Walikota,” kata sumber tersebut. Ninik kini dinas sebagai Inspektorat IV Badan Pertanahan Nasional dengan pangkat bintang satu di pundaknya.

Ada yang menilai, mutasinya keluar dari korps adhyaksa berkaitan erat dengan getolnya perempuan asli Sragen ini ingin membongkar dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun yang menelan biaya Rp 76 miliar. Saat kasus Pasar Besar Madiun diselidiki Ninik, tiba- tiba kasus ini diambil alih Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selang sekitar satu bulan setelah kasus Pasar Besar ditangani Kejati, Ninik dimutasi ke Kejaksaan Agung.

Bambang Irianto sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara. Awalnya ia diduga menerima hadiah terkait dengan pembangunan pasar besar Kota Madiun tahun anggaran 2009–2012. Nilai proyek itu mencapai Rp 76, 523 miliar untuk anggaran tahun jamak pada 2009–2012.

Setelah itu, Bambang ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Ia diduga menerima gratifikasi sebanyak Rp 50 miliar dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah dan pengusaha. Duit hasil gratifikasi dan korupsi itu diduga dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham. Semua aset itu disimpan atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi. Dari situlah penyidik menetapkan Bambang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Next »



Untuk kasus TPPU, KPK sudah menyita uang sebesar Rp 6,3 miliar dan USD 84.461 atau sekitar Rp 1,1 miliar dari 6 rekening. KPK juga menyita 6 bidang tanah dan 1 unit ruko terkait dengan indikasi TPPU tersebut.

Pamen yang Diperiksa Bungkam
Dikonfirmasi terpisah, Minggu (19/3), AKBP Agus Yulianto yang kini menjabat Kapolres Banyuwangi, memilih bungkam. Ia menolak memberikan penjelasan terkait pemeriksaan dirinya oleh penyidik KPK di Mako Brimob Medaeng, Jumat lalu. Saat dihubungi melalui ponselnya dengan nomor 08127001xxx, AKBP Agus menjawab panggilan. Namun setelah ditanya soal pemeriksaan itu, Agus mengatakan sedang sibuk.

“Lagi ada tamu mas, WA saja,” pinta Agus. Namun setelah dikonfirmasi via WA, nomor ponsel wartawan Surabaya Pagi langsung diblokir. Agus sempat membaca sejumlah pertanyaan yang disampaikan Surabaya Pagi dengan indikasi tanda centang dua warna biru. Isi WA yang disampaikan adalah, ”Selamat Malam Bapak, saya Ibnu dari Harian Surabaya Pagi. Ingin bertanya terkait pemeriksaan yang dilakukan KPK kepada Bapak. Pertanyaan kami adalah: 1. Bagaimana hasil pemeriksaan tersebut? 2. Hal apa saja yang dilontarkan oleh pihak penyidik? 3. Mengapa nama Bapak sampai bisa dikaitkan dengan kasus tersebut?”
Next »


Meski begitu, KPK tetap akan menindaklanjuti pemeriksaan tujuh pamen Polri itu jika ditemukan indikasi keterlibatan mereka dalam korupsi Walikota Madiun non-aktif Bambang Irianto. “Kalau dia dimintai keterangan berarti dia dianggap mengetahui, melihat, atau mendengar sebagai saksi. Ya seperti itu saja, seperti biasa, kalau misalnya ada keterlibatan, pasti ditindak lebih lanjut. Tapi sementara saya belum tahu apa hasil pemeriksaannya," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Salah satu kasus yang menjerat Bambang adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang, menurut Laode, harus ditelusuri aliran dan sumber dananya. Laode menegaskan para penerima aliran dana nantinya harus dimintai pertanggungjawaban. "Kalau TPPU itu dia uangnya mengalir ke mana, seperti itu saja, karena kita ingin uangnya bisa diselamatkan dan dia pergi ke mana orang yang menerima juga harusnya bertanggung jawab. Ya di samping ke mana saja dan asalnya dari mana saja juga akan dilihat," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan pemeriksaan 7 pamen itu sebagai pemeriksaan yang biasa. Mereka dimintai keterangan dalam rangka memperkuat kesaksian terkait penetapan tersangka pada Walikota Madiun. "Itu cuma pemeriksaan biasa, apakah ada keterkaitannya apa nggak anggota polisi yang akan diperiksa itu," ucap jenderal kelahiran Ketintang Surabaya ini. n ifw/an/nt

Bambang Irianto

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami hasil pemeriksaan terhadap tujuh perwira menengah (Pamen) polisi dan dua mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madiun. Pemeriksaan akan berlanjut karena penyidik KPK menemukan dana korupsi Walikota Madiun non-aktif Bambang Irianto diduga mengalir ke sejumlah unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Baik Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri maupun Ketua Pengadilan Negeri selama kepemimpinan Bambang Irianto. Sedang Bambang yang menjadi Walikota Madiun periode 2009-2014 dan 2014-2019, telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pembangunan Pasar Pasar Kota Madiun senilai Rp 76,523 miliar.
-------------------

Juru bicara KPK Febri Diansyah yang dikonfirmasi Surabaya Pagi, Minggu (19/3/2017), mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka Walikota Madiun nonaktif Bambang Irianto. Termasuk pemeriksaan terhadap sejumlah unsur muspida saat Bambang Irianto menjadi Walikota di Madiun. Unsur muspida yang diperiksa diantaranya dari Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Komandan Distrik Militer. Termasuk pula memeriksa 7 pamen Polri dan dua mantan Kajati Madiun Isno Ihsan dan Suherlan. Menurut Febri, mereka diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Bambang Irianto.

“Sejak Kamis lalu KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang menjadi unsur Muspida saat tersangka BI (Bambang Irianto, red) menjadi Walikota Madiun” ujar Febri dihubungi via ponselnya, kemarin (19/3).

Menurut Febri, pemeriksaan terhadap tujuh pamen polri dan dua mantan Kajari itu untuk mengklarifikasi lebih lanjut adanya indikasi aliran dana korupsi Bambang Irianto. Pasalnya, penyidikan yang dilakukan KPK menemukan indikasi bahwa dana korupsi Bambang Irianto itu mengalir ke sejumlah pihak. Termasuk unsur Muspida yang menjabat pada masa Bambang Irianto sebagai Walikota Madiun.
Next »


“Pada prinsipnya, penyidik mengklarifikasi lebih lanjut keterangan tentang adanya aliran dana pada sejumlah pihak, termasuk unsur Muspida tersebut,” tandas Febri. Pemeriksaan tersebut, lanjut Febri, juga terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Walikota Madiun Bambang Irianto.

Lebih lanjut, Febri menjanjikan hasil pemeriksaan terhadap 7 Pamen Polri dan mantan Kepala Kejaksaan ini akan dipublikasikan, setelah penyidik melakukan gelar perkara. “Informasi lebih lanjut akan segera kami informasikan. Saat ini kami tengah menunggu konfirmasi dengan tim di lapangan” tandas Febri.

Sebelumnya, tujuh perwira menengah (pamen) berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) diperiksa penyidik KPK, di Markas Detasemen A Brimob Jalan Letjen Sutoyo, Medaeng, Sidoarjo, Jumat (17/3). Pamen yang diperiksa ini pernah dinas di Madiun, diantaranya Kombes Pol Anom Wibowo, AKBP Farman dan AKBP Agus Yulianto.

Bagi publik Surabaya, sosok Anom Wibowo dan Farman tidak asing lagi. Keduanya pernah menjadi Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Saat itu, Anom Wibowo masih berpangkat AKBP. Anom menjadi Kapolres Madiun Kota hingga Agustus 2014. Posisinya digantikan, AKBP Farman yang saat itu bertugas di Dit Reskrimsus Polda Jatim. Anom kemudian ditarik ke Polda Jatim menjabat Wadir Reskrimsus.
Next »


Saat ini, Anom Wibowo menduduki jabatan sebagai Dirreskrimsus Polda NTB. Pangkatnya pun naik menjadi Kombes Pol. Sedang AKBP Farman saat ini Wadirreskrimsus Polda Bali. Sementara AKBP Agus Yulianto pernah menjabat Kapolres Madiun Kota sekitar 11 bulan. Pada Mei 2016, ia promosi menjadi Kapolres Malang dan saat ini menjadi Kapolres Banyuwangi sejak 16 Desember 2016.

Selain tiga pamen itu, ada sejumlah pamen lain yang dimintai keterangan. Yakni, Kombes Pol Aldrin Hutabarat (Saat ini Dirreskrimum Polda Banten), Kombes Pol Krisno Siregar (Dirresnarkoba Polda Jateng), Kombes Pol Ade Deriyan Jayamatra (Kasubdit 1 Tipikor Bareskrim Polri), dan AKBP Ucu Kuspriadi (Kasubbag Anevdalpro SDM Polri).

Mantan Kajari Diperiksa
Penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap dua mantan Kajari Kota Madiun Isno Ihsan dan Suher lan. Keduanya diperiksa di Mako Brimbob Detasemen C Pelopor, Jalan Yos Sudarso, Kota Madiun, Sabtu (18/3).

Dalam catatan Surabaya Pagi, ada lima jaksa yang pernah menjabat Kajari semasa Bambang menjabat Walikota Madiun. Selain Isno Ihsan dan Suherlan, ada Mangiring Siahaan, Ninik Mariyanti, dan Suluh Dumadi. Saat ini, Kajari Madiun dijabat Paris Pasaribu. Sumber di Kejaksaan menyebut, Ninik Mariyanti belum masuk daftar pemeriksaan. Sebab wanita ini sempat menjadi “musuh” Bambang Irianto. Next »



“Dia (Ninik Mariyanti) pernah kontra masalah Pasar Besar dengan Walikota,” kata sumber tersebut. Ninik kini dinas sebagai Inspektorat IV Badan Pertanahan Nasional dengan pangkat bintang satu di pundaknya.

Ada yang menilai, mutasinya keluar dari korps adhyaksa berkaitan erat dengan getolnya perempuan asli Sragen ini ingin membongkar dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun yang menelan biaya Rp 76 miliar. Saat kasus Pasar Besar Madiun diselidiki Ninik, tiba- tiba kasus ini diambil alih Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selang sekitar satu bulan setelah kasus Pasar Besar ditangani Kejati, Ninik dimutasi ke Kejaksaan Agung.

Bambang Irianto sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara. Awalnya ia diduga menerima hadiah terkait dengan pembangunan pasar besar Kota Madiun tahun anggaran 2009–2012. Nilai proyek itu mencapai Rp 76, 523 miliar untuk anggaran tahun jamak pada 2009–2012.

Setelah itu, Bambang ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Ia diduga menerima gratifikasi sebanyak Rp 50 miliar dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah dan pengusaha. Duit hasil gratifikasi dan korupsi itu diduga dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham. Semua aset itu disimpan atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi. Dari situlah penyidik menetapkan Bambang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Next »



Untuk kasus TPPU, KPK sudah menyita uang sebesar Rp 6,3 miliar dan USD 84.461 atau sekitar Rp 1,1 miliar dari 6 rekening. KPK juga menyita 6 bidang tanah dan 1 unit ruko terkait dengan indikasi TPPU tersebut.

Pamen yang Diperiksa Bungkam
Dikonfirmasi terpisah, Minggu (19/3), AKBP Agus Yulianto yang kini menjabat Kapolres Banyuwangi, memilih bungkam. Ia menolak memberikan penjelasan terkait pemeriksaan dirinya oleh penyidik KPK di Mako Brimob Medaeng, Jumat lalu. Saat dihubungi melalui ponselnya dengan nomor 08127001xxx, AKBP Agus menjawab panggilan. Namun setelah ditanya soal pemeriksaan itu, Agus mengatakan sedang sibuk.

“Lagi ada tamu mas, WA saja,” pinta Agus. Namun setelah dikonfirmasi via WA, nomor ponsel wartawan Surabaya Pagi langsung diblokir. Agus sempat membaca sejumlah pertanyaan yang disampaikan Surabaya Pagi dengan indikasi tanda centang dua warna biru. Isi WA yang disampaikan adalah, ”Selamat Malam Bapak, saya Ibnu dari Harian Surabaya Pagi. Ingin bertanya terkait pemeriksaan yang dilakukan KPK kepada Bapak. Pertanyaan kami adalah: 1. Bagaimana hasil pemeriksaan tersebut? 2. Hal apa saja yang dilontarkan oleh pihak penyidik? 3. Mengapa nama Bapak sampai bisa dikaitkan dengan kasus tersebut?”
Next »


Meski begitu, KPK tetap akan menindaklanjuti pemeriksaan tujuh pamen Polri itu jika ditemukan indikasi keterlibatan mereka dalam korupsi Walikota Madiun non-aktif Bambang Irianto. “Kalau dia dimintai keterangan berarti dia dianggap mengetahui, melihat, atau mendengar sebagai saksi. Ya seperti itu saja, seperti biasa, kalau misalnya ada keterlibatan, pasti ditindak lebih lanjut. Tapi sementara saya belum tahu apa hasil pemeriksaannya," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Salah satu kasus yang menjerat Bambang adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang, menurut Laode, harus ditelusuri aliran dan sumber dananya. Laode menegaskan para penerima aliran dana nantinya harus dimintai pertanggungjawaban. "Kalau TPPU itu dia uangnya mengalir ke mana, seperti itu saja, karena kita ingin uangnya bisa diselamatkan dan dia pergi ke mana orang yang menerima juga harusnya bertanggung jawab. Ya di samping ke mana saja dan asalnya dari mana saja juga akan dilihat," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan pemeriksaan 7 pamen itu sebagai pemeriksaan yang biasa. Mereka dimintai keterangan dalam rangka memperkuat kesaksian terkait penetapan tersangka pada Walikota Madiun. "Itu cuma pemeriksaan biasa, apakah ada keterkaitannya apa nggak anggota polisi yang akan diperiksa itu," ucap jenderal kelahiran Ketintang Surabaya ini. n ifw/an/nt







Komentar Anda



Submit