7 Pamen Polisi Diperiksa Korupsi Walikota Madiun

Diantaranya, Kombes Anom Wibowo, AKBP Farman dan AKBP Agus Yulianto. Mereka Diperiksa KPK Terkait Dugaan Pencucian Uang dari Korupsi Rp 76,6 Miliar

 

Irjen Pol Machfud Arifin Kapolda Jatim

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Kabar mengejutkan datang dari penyidikan dugaan korupsi proyek Pasar Besar Madiun Rp 76,6 miliar, dengan tersangka Walikota Madiun Bambang Irianto. Jumat (17/3/2017) kemarin, sejumlah perwira menengah (pamen) berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Markas Detasemen A Brimob Jalan Letjen Sutoyo, Medaeng, Sidoarjo. Pamen yang diperiksa ini pernah dinas di Madiun, diantaranya Kombes Pol Anom Wibowo, AKBP Farman dan AKBP Agus Yulianto.

Bagi publik Surabaya, sosok Anom Wibowo dan Farman tidak asing lagi. Keduanya pernah menjadi Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Saat itu, Anom Wibowo masih berpangkat AKBP. Dari Polrestabes Surabaya, Anom dimutasi menjadi Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (KSPKT) Polda Jatim. Tak berapa lama, Anom mendapat promosi sebagai Kapolres Tanjung Perak pada Januari 2012.

Anom kemudian dimutasi menjadi Kapolres Madiun Kota AKBP Anom Wibowo, hingga Agustus 2014. Posisinya digantikan, AKBP Farman yang saat itu bertugas di Dit Reskrimsus Polda Jatim. Anom kemudian ditarik ke Polda Jatim menjabat Wadir Reskrimsus.

Saat ini, Anom Wibowo menduduki jabatan sebagai Dirreskrimsus Polda NTB. Pangkatnya pun naik menjadi Kombes Pol. Sedang AKBP Farman saat ini Wadirreskrimsus Polda Bali. Sebelum menempati jabatan ini, Farman sempat menjadi Kapolres Gianyar, Bali.

Sementara AKBP Agus Yulianto pernah menjabat Kapolres Madiun Kota sekitar 11 bulan. Pada Mei 2016, ia promosi menjadi Kapolres Malang. Pada 16 Desember 2016, Agus Yulianto resmi berkantor di Mapolres Banyuwangi. Next »



Informasi yang diperoleh Surabaya Pagi, Jumat (17/3), selain tiga pamen itu, ada sejumlah pamen lain yang dimintai keterangan. Yakni, Kombes Pol Aldrin Hutabarat (Dirreskrimum Polda Banten), Kombes Pol Krisno Siregar (Dirresnarkoba Polda Jateng), Kombes Pol Ade Deriyan Jayamatra (Kasubdit 1 Tipikor Bareskrim Polri), dan AKBP Ucu Kuspriadi (Kasubbag Anevdalpro SDM Polri).

Sementara itu, pantauan di Mako Detasemen A Medaeng Sidoarjo tampak sepi. Tidak banyak mobil yang berada di halaman. Dua petugas brimob yang berjaga di pintu masuk mengatakan, tidak ada kedatangan KPK ke Mako Brimob Detasemen A.

Meski begitu, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah pamen tersebut. Menurutnya, pemeriksaan KPK ini terkait kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Walikota Madiun nonaktif, Bambang Irianto. "Itu cuma pemeriksaan biasa, apakah ada keterkaitannya apa nggak anggota polisi yang akan diperiksa itu," terang Machfud di Gedung Tri Brata, Mapolda Jatim, Jumat (17/3/2017).

Pemeriksaan para anggota polisi tersebut dalam rangka memperkuat kesaksian terkait penetapan tersangka pada Walikota Madiun. "Jadi, yang di Medaeng itu hanya sebagai tempat pemeriksaannya saja. Tadi KPK juga sudah koordinasi dengan Polda Jatim hanya untuk pinjam tempat," tambahnya. Next »



Jaksa dan Hakim juga Diperiksa
Selain pihak Kepolisian, KPK juga dikabarkan akan memeriksa sejumlah mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan mantan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Madiun. Rencananya mereka akan diperiksa di Markas Datasemen C Brimob Polda Jatim di Kota Madiun. Namun, Kasipenkum Kejati Jawa Timur Richard Marpaung, belum bisa dikonfirmasi soal itu.

Seperti diketahui, Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Dia diduga melakukan korupsi, gratifikasi dan pencucian uang. Kasus yang diusut KPK soal dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.

Bambang Irianto diduga turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun melalui perusahaan miliknya, PT Cahaya Terang Satata. Tak hanya itu, dalam menjalankan jabatannya sebagai Wali Kota Madiun periode 2009-2014, Bambang juga diduga menerima gratifikasi terkait proyek tersebut.
Next »


Nilai proyek pasar tersebut mencapai Rp 76,52 miliar untuk anggaran tahun jamak pada 2009-2012. Atas perbuatannya, Bambang dijerat Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam perkara ini, KPK telah menyita sertifikat deposito senilai Rp 7 miliar dan uang tunai sebanyak Rp1 miliar usai menggeledah sejumlah lokasi di Madiun. Sementara. berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ada di KPK, Bambang diketahui memiliki harta Rp 121,94 miliar dan US$ 60 ribu.

Irjen Pol Machfud Arifin Kapolda Jatim

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Kabar mengejutkan datang dari penyidikan dugaan korupsi proyek Pasar Besar Madiun Rp 76,6 miliar, dengan tersangka Walikota Madiun Bambang Irianto. Jumat (17/3/2017) kemarin, sejumlah perwira menengah (pamen) berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Markas Detasemen A Brimob Jalan Letjen Sutoyo, Medaeng, Sidoarjo. Pamen yang diperiksa ini pernah dinas di Madiun, diantaranya Kombes Pol Anom Wibowo, AKBP Farman dan AKBP Agus Yulianto.

Bagi publik Surabaya, sosok Anom Wibowo dan Farman tidak asing lagi. Keduanya pernah menjadi Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Saat itu, Anom Wibowo masih berpangkat AKBP. Dari Polrestabes Surabaya, Anom dimutasi menjadi Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (KSPKT) Polda Jatim. Tak berapa lama, Anom mendapat promosi sebagai Kapolres Tanjung Perak pada Januari 2012.

Anom kemudian dimutasi menjadi Kapolres Madiun Kota AKBP Anom Wibowo, hingga Agustus 2014. Posisinya digantikan, AKBP Farman yang saat itu bertugas di Dit Reskrimsus Polda Jatim. Anom kemudian ditarik ke Polda Jatim menjabat Wadir Reskrimsus.

Saat ini, Anom Wibowo menduduki jabatan sebagai Dirreskrimsus Polda NTB. Pangkatnya pun naik menjadi Kombes Pol. Sedang AKBP Farman saat ini Wadirreskrimsus Polda Bali. Sebelum menempati jabatan ini, Farman sempat menjadi Kapolres Gianyar, Bali.

Sementara AKBP Agus Yulianto pernah menjabat Kapolres Madiun Kota sekitar 11 bulan. Pada Mei 2016, ia promosi menjadi Kapolres Malang. Pada 16 Desember 2016, Agus Yulianto resmi berkantor di Mapolres Banyuwangi. Next »



Informasi yang diperoleh Surabaya Pagi, Jumat (17/3), selain tiga pamen itu, ada sejumlah pamen lain yang dimintai keterangan. Yakni, Kombes Pol Aldrin Hutabarat (Dirreskrimum Polda Banten), Kombes Pol Krisno Siregar (Dirresnarkoba Polda Jateng), Kombes Pol Ade Deriyan Jayamatra (Kasubdit 1 Tipikor Bareskrim Polri), dan AKBP Ucu Kuspriadi (Kasubbag Anevdalpro SDM Polri).

Sementara itu, pantauan di Mako Detasemen A Medaeng Sidoarjo tampak sepi. Tidak banyak mobil yang berada di halaman. Dua petugas brimob yang berjaga di pintu masuk mengatakan, tidak ada kedatangan KPK ke Mako Brimob Detasemen A.

Meski begitu, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah pamen tersebut. Menurutnya, pemeriksaan KPK ini terkait kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Walikota Madiun nonaktif, Bambang Irianto. "Itu cuma pemeriksaan biasa, apakah ada keterkaitannya apa nggak anggota polisi yang akan diperiksa itu," terang Machfud di Gedung Tri Brata, Mapolda Jatim, Jumat (17/3/2017).

Pemeriksaan para anggota polisi tersebut dalam rangka memperkuat kesaksian terkait penetapan tersangka pada Walikota Madiun. "Jadi, yang di Medaeng itu hanya sebagai tempat pemeriksaannya saja. Tadi KPK juga sudah koordinasi dengan Polda Jatim hanya untuk pinjam tempat," tambahnya. Next »



Jaksa dan Hakim juga Diperiksa
Selain pihak Kepolisian, KPK juga dikabarkan akan memeriksa sejumlah mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan mantan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Madiun. Rencananya mereka akan diperiksa di Markas Datasemen C Brimob Polda Jatim di Kota Madiun. Namun, Kasipenkum Kejati Jawa Timur Richard Marpaung, belum bisa dikonfirmasi soal itu.

Seperti diketahui, Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Dia diduga melakukan korupsi, gratifikasi dan pencucian uang. Kasus yang diusut KPK soal dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.

Bambang Irianto diduga turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun melalui perusahaan miliknya, PT Cahaya Terang Satata. Tak hanya itu, dalam menjalankan jabatannya sebagai Wali Kota Madiun periode 2009-2014, Bambang juga diduga menerima gratifikasi terkait proyek tersebut.
Next »


Nilai proyek pasar tersebut mencapai Rp 76,52 miliar untuk anggaran tahun jamak pada 2009-2012. Atas perbuatannya, Bambang dijerat Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam perkara ini, KPK telah menyita sertifikat deposito senilai Rp 7 miliar dan uang tunai sebanyak Rp1 miliar usai menggeledah sejumlah lokasi di Madiun. Sementara. berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ada di KPK, Bambang diketahui memiliki harta Rp 121,94 miliar dan US$ 60 ribu.









Komentar Anda



Submit

Berita Terkait