Pak De Karwo, Pengambil Prakarsa Cagub Penerusnya

Surat Terbuka untuk Pimpinan Partai Politik di Jatim Jelang Pilkada Jatim 2018 (1)

 

H. Tatang Istiawan

Kamis (23/2/2017) lalu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Dr. Soekarwo, menyatakan akan menyetorkan tiga nama Pilgub Jatim 2018 yang mendaftar melalui Partai Demokrat. Artinya, meski sekarang masih tahap penyaringan, Pak De, sudah menyebut dua nama yang akan dilaporkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dua nama itu, Gus Ipul, Wagub Jatim dan Halim Iskandar, Ketua DPRD Jatim yang juga Ketua DPW PKB Jatim. Rencananya, bila Khofifah Indar Parawansa juga akan maju, Pak De, juga akan melaporkan ke SBY. Bagaimana dengan sosok Agus Harimurti Yudhoyono, anak sulung SBY. Cucu dari keluarga di Pacitan yang kalah pada putaran pertama Pilkada DKI 2017, akankah maju menjadi kuda hitam di Pilkada Jawa Timur 2018 tahun depan? Peristiwa ini menggambarkan Pak De, Gubernur yang akan habis masa jabatannya, telah menjadi inspirator pengusul cagub lokal Jatim ke pimpinan partai tingkat nasional. Fenomena apa? Apakah Pak De, ingin persaingan cagub penggantinya tidak ribut seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 yang kampanye putaran pertama, panas bak pilpres. Wartawan Surabaya Pagi, H. Tatang Istiawan, akan menulis analisis politik menggunakan jurnalisme intepretatif khasnya. Berikut tulisan pertamanya.

Para Pimpinan Parpol se-Jatim,
Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, dijadwalkan bakal digelar bulan Juni 2018. Kepastian jadwal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Jatim Choirul Anam, satu tahun yang lalu. Praktis, saaat surat terbuka saya buat pada bulan Februari 2017, Pilgub Jatim kurang 16 bulan lagi.

Bagi elite politik sisa waktu ini bisa teramat singkat. Terutama terkait figur, logistik dan pasangannya. Tentu figur diluar Gus Ipul dan Khofifah. Mengapa? Jujur, dua kader Nadhiyiin ini, sekarang ini sudah mencuri start kampanye.

Gus Ipul, saya amati dalam dua tahun terakhir ini, sudah "obral" bersosialisasi, dibanding Khofifah dan figur-figur lain yang berpotensi mencalonkan atau dicalonkan maju dalam Pilgub Jatim 2018 mendatang. Figur yang saya himpun dari kalangan elite parpol, diluar Gus Ipul (NU struktural) dan Khofifah (kade NU yang dua kali dijagokan KH Hasyim Muzadi) antara lain, Halim Iskandar (PKB), Risma Triharini dan Azwar Anas (PDIP dan NU kultural), Supriyanto dan Ipong Muchlissoni (Gerindra), Suyoto atau Kang Yoto (PAN), Rendra Kresna dan Hasan Aminuddin (NasDem) dan Ridlwan Hisyam ( Partai Golkar)
Next »


Sejauh ini, saya mencatat baru Gus ipul dan Khofifah, yang paling diunggulkan, dibanding kandidat lain. Kebetulan dua kader Nadhiyiin ini sekarang menduduki jabatan structural di birokrat, sehingga meski belum ada kampanye, keduanya bisa ‘’berkampanye’’ dengan format sosialisasi atau kunjungan kerja ke publik. Selain Gus Ipul dan Khofifah, yang ikut menyetorkan wajah adalah Halim Iskandar, adik kandung Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar. Praktis, Halim, bisa juga konsolidasi ke cabang-cabang yang dianggapnya relevan digarap.

Pilkada Gubernur Jatim 2018 akan dilakukan serentak di 18 kabupaten/kota di Jatim. 18 kabupaten/kota itu meliputi Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Bojonegoro, dan Bangkalan. Selanjutnya, Sampang, Pamekasan, Bondowoso, dan Kota Kediri. Selain, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Magetan, Jombang, Nganjuk, dan Tulungagung dan kota Mojokerto.

Para Pimpinan Parpol se-Jatim,
Propinsi, dengan perubahan UU Pemerintahan Daerah terbaru No. 23 Tahun 2014, tak ubahnya sebuah organisasi besar setelah negara. Di dalam Propinsi mengandung unsur yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah daerah sebagai kepanjangan pemerintah pusat.
Propinsi Jawa Timur, sekarang ini era kepemimpinan Gubernur Pak De Karwo, dikenal sebagai salah satu propinsi maju di Indonesia. Kepala daerah Propinsi Jawa Timur, dipimpin seorang kepala daerah, yang menurut sejarah pernah dipimpin militer dan sipil. Pak De Karwo, mewakili Gubernur sipil yang bisa menjabat dua kali pada era pemilihan langsung oleh rakyat.
Next »


Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, Pak De Kawro adalah Gubernur Jatim yang pertama, dipilih secara langsung oleh rakyat. Gubernur-gubernur sebelumnya, selain dipilih Presiden, juga dipilih melalui wakil-wakil rakyat di DPRD Jawa Timur. Ini menunjukkan, Gubernur Pak De Karwo, memiliki kedudukan sebagai figur pemimpin besar. Pak De Karwo, memegang kendali pemerintahan otonomi daerah berdasarkan UU Pemerintahan Daerah reformasi, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014.

Oleh karena itu, layak Gubernur Pakde Karwo, Presiden menjalankan peran kepemimpinan yang disukai oleh rakyatnya. Artinya, bila tidak dikehendaki oleh rakyatnya yang berpenduduk 41 juta, impossible, ia dipilih untuk yang kedua menjadi Gubernur pada tahun 2014 lalu.

Gubernur yang mendapat berbagai penghargaan dari Presiden SBY (Partai Demokrat) maupun Jokowi (PDIP) ini, menurut akal sehat saya, seorang kepala daerah yang kreatif memihak rakyatnya. Maklum, Pak De Karwo, adalah tokoh GMNI . Pikiran-pikiran, ide dan gagasan untuk membangun propinsi Jawa Timur, sering menyebut Tri Saktinya Bung Karno.

Bahkan konsep kepemimpinan yang saya catat, ia menggunakan metode seorang yang menerapkan kepemimpinan partisipatif. Salah satu style yang saya amati, setiap kebijakan membuat program, Pak De Karwo, selalu mengikutsertakan anak buahnya, pimpinan partai politik, akademisi, pengusaha, budayawan dan juga wartawan. Mereka diajak bersama-sama untuk ikut berperan didalam proses pengambilan keputusan.
Next »


Saya pikir, Pak De Karwo, pemimpin yang cerdas. Mengingat, gaya kepemimpinan partisipatif, akan efektif bila tingkat kematangan anak buah dan mitra-mitra kerjanya, berada pada taraf kematangan moderat sampai tinggi. Artinya, baik anak buah maupun mitranya, sepatutnya sama-sama mempunyai kemampuan dan kemauan membangun provinsi Jatim dengan konsep yang pro-rakyat, bukan pro kapitalis.

Para Pimpinan Parpol se-Jatim,
Suka atau tidak, akal sehat saya berkata bahwa umumnya, oriantasi Partai Politik pasca Reformasi sekarang ini cenderung tidak lagi berperan melahirkan calon pemimpin yang berkualitas.

Saya mengamati, mayoritas partai politik dalam Pilkada, cenderung merekrut orang – orang bermodal besar yang mampu memenuhi ketentuan electoral threshold dan memenangkan pemilu.

Kondisi seperti ini, untuk ukuran membangun kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, sulit mengharapkan sosok kepala daerah yang memaksimalkan APBDnya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Cita-cita itu antara lain terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Terwujudnya aparatur Negara pemerintah yang mempraktekkan prinsip-prinsip Good Governance. Selain merealisasikan Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yaitu ”bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dan alinea kedua berbunyi “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Next »



Para Pimpinan Parpol se-Jatim,
Hasil penelusuran saya ke sejumlah ketua Partai Politik di Jawa Timur satu tahun terakhir ini, semua menyadari sistem pemilu sekarang ini amat mahal. Tak keliru, sistem pilkada provinsi pun, berdampak pada terbentuknya perilaku politik masyarakat pendukungnya, menjadi pribadi yang komersial.

Jujur, hasil penelitian Litbang harian SP dalam pilpres 2014 lalu, pilihan politik masyarakat tidak lagi diikat oleh moralitas dan tanggungjawab sosial, ekonomi, budaya dan Politik. Mayoritas masyarakat memilih seorang cagub sekalipun lebih didasari oleh jasa atau hutang budi terkait dengan pendanaan (money politics).
Praktik semacam ini, menggunakan tolok ukur seorang pendidik, tidak membawa kedewasaan berpolitik bagi masyarakat.

Nah, Pak De Karwo, mengakhiri jabatan kedua, masih merangkap sebagai Ketua DPD Partai Demokrat. Pada Pemilu 2014 lalu, suara Partai Demokrat di Jatim berada pada posisi ke-4 dengan perolehan suara sebanyak 2.354.205 (12,06 %), Peringkat ini dibawah Partai Gerindra, PDIP dan PKB. Next »



Pertanyaannya, mengapa dalam Pilkada 2018, meski masih dalam tahap penjaringan, Pak De Karwo, berani mengambil inisiatif mengumumkan calon gubernur 2018-2022 ke publik. Sementara Partai diatasnya, seperti Gerindra, PDIP dan PKB, masih adem ayem atau mengambil taktik wait and see.

Menggunakan akal sehat politik praktis, apa yang dilakukan Pak De Karwo, menyangkut kepemimpinan. Pak De, yang biasa mengundang semua Ketua Partai Politik di Jawa Timur tahu potensi-potensi terbuka dan tersembunyi PKB, PDIP, Gerindra, PPP, Hanura, Partai Golkar dan NasDem.

Pak De Karwo, baik sebagai Gubernur maupun Ketua Partai Demokrat Jawa Timur, adalah sosok pemimpin yang tahu cara dan proses mempengaruhi partai politik lokal di Jatim agar mau atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkannya. Maklum, Pak De Karwo, pribadi yang tahu kebutuhan elite-elite partai politik sekaligus institusi parpol. Apalagi menjelang Pilkada serentak tahun 2018.

Saya menangkap kesan, Pak De Karwo, dengan dua jabatan sekaligus di Partai dan pemerintahan daerah, memahami hubungan interaksi antara Ketua Partai Politik yang meski kedudukannya setara dengan Pak De Karwo, tapi hakikatnya mereka menempatkan diri sebagai ‘’pengikut atau follower’’ Gubernur Jatim. Next »



Sepertinya, sejumlah Ketua Partai Politik lokal Jawa Timur, ada yang sadar bahwa Pak De itu tipe pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif. Dalam kapasitas Gubernur Jatim, Pak De, harus diakui sebagai motor penggerak kegiatan di Jatim. Baik elite partai maupun masyarakat sipilnya. Pemahaman yang saya serap selama bergaul dengan Pak De, dalam dua periode memimpin Jatim, bisa menggerakkan alat-alat demokrasi, sumber keuangan dan material, tetapi juga manusia sebagai anggota partai politik. Ini yang saya akui penerapan kepemimpinan Pak De, yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap semangat kerja anak buah di pemerintahan provinsi, elite partai politik, wakil rakyat, pengusaha maupun akademisi dan wartawan.

Maka itu, saya tidak kaget, Gus Ipul yang meski tak punya parpol, dan Halim, yang ketua PKB Jatim, ‘’nurut’’ dengan gaya kepemimpinan partisipatif Pak De Karwo. Apakah ini terkait dengan pendalaman Pak De Karwo atas lambang Daerah Jawa Timur “Jer Basuki Mawa Beya” yang mengandung arti “Untuk mencapai kebahagiaan diperlukan pengorbanan”.

Dari beberapa elite partai politik, saya mendapat masukan bahwa Pak De Karwo ini, di kalangan pimpinan parpol di Jatim, suka ngemong. Kebiasaan momong ini yang menjadikan Dr. Soekarwo dipanggil Pak De , pribadi yang suka melakukan pengorbanan bidang apa saja.

Sebagai orang Jawa Mataraman, Pak De yang saya kenal, adalah sosok pribadi yang berani menjalankan pengorbanan tanpa pamrih. Maka itu, dalam Pilgub 2018, Pak De, bisa merangkul semua elite parpol di Jatim, termasuk Kusnadi, Ketua DPD PDIP Jatim. Padahal, suara santer dari Ketua PDIP Megawati, yang digadang-gadang menjadi cagub antara figure Risma atau Azwar Anas. Next »



Inilah politik dan inilah kepemimpinan. dua-duanya saling mengikat dan terkait. Pak De Karwo, tampaknya paham dengan politik transaksional dan kepemimpinan politik modern yang jawani yaitu kepemimpinan partisipatif. Maka itu, Pak De Karwo, rela mengambil prakarsa menyorongkan nama-nama Cagub yang bakal penerusnya kepada SBY, Ketua Umum Partai Demokrat. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)

H. Tatang Istiawan

Kamis (23/2/2017) lalu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Dr. Soekarwo, menyatakan akan menyetorkan tiga nama Pilgub Jatim 2018 yang mendaftar melalui Partai Demokrat. Artinya, meski sekarang masih tahap penyaringan, Pak De, sudah menyebut dua nama yang akan dilaporkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dua nama itu, Gus Ipul, Wagub Jatim dan Halim Iskandar, Ketua DPRD Jatim yang juga Ketua DPW PKB Jatim. Rencananya, bila Khofifah Indar Parawansa juga akan maju, Pak De, juga akan melaporkan ke SBY. Bagaimana dengan sosok Agus Harimurti Yudhoyono, anak sulung SBY. Cucu dari keluarga di Pacitan yang kalah pada putaran pertama Pilkada DKI 2017, akankah maju menjadi kuda hitam di Pilkada Jawa Timur 2018 tahun depan? Peristiwa ini menggambarkan Pak De, Gubernur yang akan habis masa jabatannya, telah menjadi inspirator pengusul cagub lokal Jatim ke pimpinan partai tingkat nasional. Fenomena apa? Apakah Pak De, ingin persaingan cagub penggantinya tidak ribut seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 yang kampanye putaran pertama, panas bak pilpres. Wartawan Surabaya Pagi, H. Tatang Istiawan, akan menulis analisis politik menggunakan jurnalisme intepretatif khasnya. Berikut tulisan pertamanya.

Para Pimpinan Parpol se-Jatim,
Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, dijadwalkan bakal digelar bulan Juni 2018. Kepastian jadwal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Jatim Choirul Anam, satu tahun yang lalu. Praktis, saaat surat terbuka saya buat pada bulan Februari 2017, Pilgub Jatim kurang 16 bulan lagi.

Bagi elite politik sisa waktu ini bisa teramat singkat. Terutama terkait figur, logistik dan pasangannya. Tentu figur diluar Gus Ipul dan Khofifah. Mengapa? Jujur, dua kader Nadhiyiin ini, sekarang ini sudah mencuri start kampanye.

Gus Ipul, saya amati dalam dua tahun terakhir ini, sudah "obral" bersosialisasi, dibanding Khofifah dan figur-figur lain yang berpotensi mencalonkan atau dicalonkan maju dalam Pilgub Jatim 2018 mendatang. Figur yang saya himpun dari kalangan elite parpol, diluar Gus Ipul (NU struktural) dan Khofifah (kade NU yang dua kali dijagokan KH Hasyim Muzadi) antara lain, Halim Iskandar (PKB), Risma Triharini dan Azwar Anas (PDIP dan NU kultural), Supriyanto dan Ipong Muchlissoni (Gerindra), Suyoto atau Kang Yoto (PAN), Rendra Kresna dan Hasan Aminuddin (NasDem) dan Ridlwan Hisyam ( Partai Golkar)
Next »


Sejauh ini, saya mencatat baru Gus ipul dan Khofifah, yang paling diunggulkan, dibanding kandidat lain. Kebetulan dua kader Nadhiyiin ini sekarang menduduki jabatan structural di birokrat, sehingga meski belum ada kampanye, keduanya bisa ‘’berkampanye’’ dengan format sosialisasi atau kunjungan kerja ke publik. Selain Gus Ipul dan Khofifah, yang ikut menyetorkan wajah adalah Halim Iskandar, adik kandung Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar. Praktis, Halim, bisa juga konsolidasi ke cabang-cabang yang dianggapnya relevan digarap.

Pilkada Gubernur Jatim 2018 akan dilakukan serentak di 18 kabupaten/kota di Jatim. 18 kabupaten/kota itu meliputi Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Bojonegoro, dan Bangkalan. Selanjutnya, Sampang, Pamekasan, Bondowoso, dan Kota Kediri. Selain, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Magetan, Jombang, Nganjuk, dan Tulungagung dan kota Mojokerto.

Para Pimpinan Parpol se-Jatim,
Propinsi, dengan perubahan UU Pemerintahan Daerah terbaru No. 23 Tahun 2014, tak ubahnya sebuah organisasi besar setelah negara. Di dalam Propinsi mengandung unsur yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah daerah sebagai kepanjangan pemerintah pusat.
Propinsi Jawa Timur, sekarang ini era kepemimpinan Gubernur Pak De Karwo, dikenal sebagai salah satu propinsi maju di Indonesia. Kepala daerah Propinsi Jawa Timur, dipimpin seorang kepala daerah, yang menurut sejarah pernah dipimpin militer dan sipil. Pak De Karwo, mewakili Gubernur sipil yang bisa menjabat dua kali pada era pemilihan langsung oleh rakyat.
Next »


Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, Pak De Kawro adalah Gubernur Jatim yang pertama, dipilih secara langsung oleh rakyat. Gubernur-gubernur sebelumnya, selain dipilih Presiden, juga dipilih melalui wakil-wakil rakyat di DPRD Jawa Timur. Ini menunjukkan, Gubernur Pak De Karwo, memiliki kedudukan sebagai figur pemimpin besar. Pak De Karwo, memegang kendali pemerintahan otonomi daerah berdasarkan UU Pemerintahan Daerah reformasi, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014.

Oleh karena itu, layak Gubernur Pakde Karwo, Presiden menjalankan peran kepemimpinan yang disukai oleh rakyatnya. Artinya, bila tidak dikehendaki oleh rakyatnya yang berpenduduk 41 juta, impossible, ia dipilih untuk yang kedua menjadi Gubernur pada tahun 2014 lalu.

Gubernur yang mendapat berbagai penghargaan dari Presiden SBY (Partai Demokrat) maupun Jokowi (PDIP) ini, menurut akal sehat saya, seorang kepala daerah yang kreatif memihak rakyatnya. Maklum, Pak De Karwo, adalah tokoh GMNI . Pikiran-pikiran, ide dan gagasan untuk membangun propinsi Jawa Timur, sering menyebut Tri Saktinya Bung Karno.

Bahkan konsep kepemimpinan yang saya catat, ia menggunakan metode seorang yang menerapkan kepemimpinan partisipatif. Salah satu style yang saya amati, setiap kebijakan membuat program, Pak De Karwo, selalu mengikutsertakan anak buahnya, pimpinan partai politik, akademisi, pengusaha, budayawan dan juga wartawan. Mereka diajak bersama-sama untuk ikut berperan didalam proses pengambilan keputusan.
Next »


Saya pikir, Pak De Karwo, pemimpin yang cerdas. Mengingat, gaya kepemimpinan partisipatif, akan efektif bila tingkat kematangan anak buah dan mitra-mitra kerjanya, berada pada taraf kematangan moderat sampai tinggi. Artinya, baik anak buah maupun mitranya, sepatutnya sama-sama mempunyai kemampuan dan kemauan membangun provinsi Jatim dengan konsep yang pro-rakyat, bukan pro kapitalis.

Para Pimpinan Parpol se-Jatim,
Suka atau tidak, akal sehat saya berkata bahwa umumnya, oriantasi Partai Politik pasca Reformasi sekarang ini cenderung tidak lagi berperan melahirkan calon pemimpin yang berkualitas.

Saya mengamati, mayoritas partai politik dalam Pilkada, cenderung merekrut orang – orang bermodal besar yang mampu memenuhi ketentuan electoral threshold dan memenangkan pemilu.

Kondisi seperti ini, untuk ukuran membangun kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, sulit mengharapkan sosok kepala daerah yang memaksimalkan APBDnya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Cita-cita itu antara lain terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Terwujudnya aparatur Negara pemerintah yang mempraktekkan prinsip-prinsip Good Governance. Selain merealisasikan Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yaitu ”bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dan alinea kedua berbunyi “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Next »



Para Pimpinan Parpol se-Jatim,
Hasil penelusuran saya ke sejumlah ketua Partai Politik di Jawa Timur satu tahun terakhir ini, semua menyadari sistem pemilu sekarang ini amat mahal. Tak keliru, sistem pilkada provinsi pun, berdampak pada terbentuknya perilaku politik masyarakat pendukungnya, menjadi pribadi yang komersial.

Jujur, hasil penelitian Litbang harian SP dalam pilpres 2014 lalu, pilihan politik masyarakat tidak lagi diikat oleh moralitas dan tanggungjawab sosial, ekonomi, budaya dan Politik. Mayoritas masyarakat memilih seorang cagub sekalipun lebih didasari oleh jasa atau hutang budi terkait dengan pendanaan (money politics).
Praktik semacam ini, menggunakan tolok ukur seorang pendidik, tidak membawa kedewasaan berpolitik bagi masyarakat.

Nah, Pak De Karwo, mengakhiri jabatan kedua, masih merangkap sebagai Ketua DPD Partai Demokrat. Pada Pemilu 2014 lalu, suara Partai Demokrat di Jatim berada pada posisi ke-4 dengan perolehan suara sebanyak 2.354.205 (12,06 %), Peringkat ini dibawah Partai Gerindra, PDIP dan PKB. Next »



Pertanyaannya, mengapa dalam Pilkada 2018, meski masih dalam tahap penjaringan, Pak De Karwo, berani mengambil inisiatif mengumumkan calon gubernur 2018-2022 ke publik. Sementara Partai diatasnya, seperti Gerindra, PDIP dan PKB, masih adem ayem atau mengambil taktik wait and see.

Menggunakan akal sehat politik praktis, apa yang dilakukan Pak De Karwo, menyangkut kepemimpinan. Pak De, yang biasa mengundang semua Ketua Partai Politik di Jawa Timur tahu potensi-potensi terbuka dan tersembunyi PKB, PDIP, Gerindra, PPP, Hanura, Partai Golkar dan NasDem.

Pak De Karwo, baik sebagai Gubernur maupun Ketua Partai Demokrat Jawa Timur, adalah sosok pemimpin yang tahu cara dan proses mempengaruhi partai politik lokal di Jatim agar mau atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkannya. Maklum, Pak De Karwo, pribadi yang tahu kebutuhan elite-elite partai politik sekaligus institusi parpol. Apalagi menjelang Pilkada serentak tahun 2018.

Saya menangkap kesan, Pak De Karwo, dengan dua jabatan sekaligus di Partai dan pemerintahan daerah, memahami hubungan interaksi antara Ketua Partai Politik yang meski kedudukannya setara dengan Pak De Karwo, tapi hakikatnya mereka menempatkan diri sebagai ‘’pengikut atau follower’’ Gubernur Jatim. Next »



Sepertinya, sejumlah Ketua Partai Politik lokal Jawa Timur, ada yang sadar bahwa Pak De itu tipe pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif. Dalam kapasitas Gubernur Jatim, Pak De, harus diakui sebagai motor penggerak kegiatan di Jatim. Baik elite partai maupun masyarakat sipilnya. Pemahaman yang saya serap selama bergaul dengan Pak De, dalam dua periode memimpin Jatim, bisa menggerakkan alat-alat demokrasi, sumber keuangan dan material, tetapi juga manusia sebagai anggota partai politik. Ini yang saya akui penerapan kepemimpinan Pak De, yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap semangat kerja anak buah di pemerintahan provinsi, elite partai politik, wakil rakyat, pengusaha maupun akademisi dan wartawan.

Maka itu, saya tidak kaget, Gus Ipul yang meski tak punya parpol, dan Halim, yang ketua PKB Jatim, ‘’nurut’’ dengan gaya kepemimpinan partisipatif Pak De Karwo. Apakah ini terkait dengan pendalaman Pak De Karwo atas lambang Daerah Jawa Timur “Jer Basuki Mawa Beya” yang mengandung arti “Untuk mencapai kebahagiaan diperlukan pengorbanan”.

Dari beberapa elite partai politik, saya mendapat masukan bahwa Pak De Karwo ini, di kalangan pimpinan parpol di Jatim, suka ngemong. Kebiasaan momong ini yang menjadikan Dr. Soekarwo dipanggil Pak De , pribadi yang suka melakukan pengorbanan bidang apa saja.

Sebagai orang Jawa Mataraman, Pak De yang saya kenal, adalah sosok pribadi yang berani menjalankan pengorbanan tanpa pamrih. Maka itu, dalam Pilgub 2018, Pak De, bisa merangkul semua elite parpol di Jatim, termasuk Kusnadi, Ketua DPD PDIP Jatim. Padahal, suara santer dari Ketua PDIP Megawati, yang digadang-gadang menjadi cagub antara figure Risma atau Azwar Anas. Next »



Inilah politik dan inilah kepemimpinan. dua-duanya saling mengikat dan terkait. Pak De Karwo, tampaknya paham dengan politik transaksional dan kepemimpinan politik modern yang jawani yaitu kepemimpinan partisipatif. Maka itu, Pak De Karwo, rela mengambil prakarsa menyorongkan nama-nama Cagub yang bakal penerusnya kepada SBY, Ketua Umum Partai Demokrat. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)









Komentar Anda



Submit

Berita Terkait