10 Caleg di Madiun Terancam Dicoret

 

MADIUN (Surabaya Pagi) – Jumlah calon anggota legislatif (caleg) di Kabupaten Madiun yang terancam dicoret dari daftar calon tetap (DCT) Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014.dipastikan bertambah.

Sebelumnya, tiga caleg dikabarkan batal mengikuti Pemilu 2014. Dua orang di antaranya dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan seorang lagi dari Partai Demokrat. Hasil penelusuran Panwaslu setempat, kembli ditemukan 10 caleg lainnya yang terancam dicoret dikarenakan juga masih tercatat menjadi pengurus PNPM Mandiri.

"Hal tersebut menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B.2013/KMK/D.VII/K/2013 tertanggal 22 Oktober 2013," ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Madiun, Slamet Widodo, kepada wartawan, Jumat (13/12).

Menurut dia, dalam surat edaran itu disebutkan bahwa bagi pelaksana PNPM Mandiri yang namanya telah tercantum dalam DCT dan ditetapkan sebagai caleg atau sebagai kepala daerah, diharuskan untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pelaksana PNPM paling lambat satu minggu sejak DCT ditetapkan. an

MADIUN (Surabaya Pagi) – Jumlah calon anggota legislatif (caleg) di Kabupaten Madiun yang terancam dicoret dari daftar calon tetap (DCT) Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014.dipastikan bertambah.

Sebelumnya, tiga caleg dikabarkan batal mengikuti Pemilu 2014. Dua orang di antaranya dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan seorang lagi dari Partai Demokrat. Hasil penelusuran Panwaslu setempat, kembli ditemukan 10 caleg lainnya yang terancam dicoret dikarenakan juga masih tercatat menjadi pengurus PNPM Mandiri.

"Hal tersebut menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B.2013/KMK/D.VII/K/2013 tertanggal 22 Oktober 2013," ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Madiun, Slamet Widodo, kepada wartawan, Jumat (13/12).

Menurut dia, dalam surat edaran itu disebutkan bahwa bagi pelaksana PNPM Mandiri yang namanya telah tercantum dalam DCT dan ditetapkan sebagai caleg atau sebagai kepala daerah, diharuskan untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pelaksana PNPM paling lambat satu minggu sejak DCT ditetapkan. an









Komentar Anda



Submit

Berita Terkait