Lagi, Forkot Demo Tolak JIIPE Sebagai KEK

author surabayapagi.com

- Pewarta

Senin, 21 Sep 2020 15:47 WIB

   Lagi, Forkot Demo Tolak JIIPE Sebagai KEK

i

Aktivis Forkot saat berunjukrasa di depan kawasan JIIPE. SP/M.AIDID

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Puluhan aktivis Forum Kota (Forkot) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk kawasan JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) di Kecamatan Manyar, Gresik, Senin (21/9/2020).

LSM Forkot sudah kesekian kalinya menggelar demo ke kawasan industri dan pelabuhan internasional tersebut. Tujuan utama aksi mereka adalah menolak JIIPE dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Baca Juga: Kantor DPD PSI Surabaya Didemo Ratusan Simpatisan

Kendati didemo aktivis Forkot, manajemen JIIPE enggan beraudensi dengan alasan masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Dalam aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian, koordinator aksi Farid mengungkapkan bahwa manajemen JIIPE telah mengajukan ke pemerintah untuk perubahan status yang awalnya kawasan industri menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).

Menurur analisa Forkot, pemberlakukan KEK bakal menimbulkan efek negatif utamanya di masyarakat antara lain konsep itu hanya menguntungkan pihak asing dan pemodal besar.

"Juga mengurangi pendapatan daerah dan mengancam hak buruh serta mengancam lingkungan hidup, sudah banyak contohnya di kota-kota besar yang menerapkan KEK," ungkapnya.

Sementara itu, Mifti Haris, Community Development PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera sebagai pengelola JIIPE, mengatakan pemahaman kawasan ekonomi khusus di JIIPE yang dikemukanan Forkot mungkin ada kesalahpahaman.

Baca Juga: Dinkes Gresik Beri Pelayanan Keliling Bagi Warga Bawean

"Penetapan KEK itu merupakan kewenangan pemerintah. Kita di sini hanya mengusulkan untuk menarik para investor masuk ke Gresik ini," kata Mifti.

Dijelaskan Mifti, usulan JIIPE sebagai KEK kini masih berproses di pihak pemerintah  termasuk di Pemda Gresik.

"Jadi tetap berproses. Kalau pun ada kekurangan disana sini itu hal biasa dan kita benahi," ujarnya.

Baca Juga: Aktivis Praja Sumenep Demo Soroti Peredaran Minol

Ditanya soal proyek smelter Freeport yang juga menjadi salah satu penolakan Forkot, Mifti mengaku tidak tahu alasan penolakannya. Namun, Mifti menilai Freeport adalah harapan berbagai pihak karena sebagian besar sahamnya milik pemerintah melalui undang-undang minerba.

"Intinya kita mendukung semua program pemerintah termasuk smelter," jelasnya.

Mifti menyebut, pihaknya bersedia bertemu dan audiensi dengan berbagai pihak termasuk Forkot setelah pandemi Covid-19 berakhir. did

Editor : Redaksi

BERITA TERBARU