menu.jpg
 
Target Baku PBB 2013 Dipatok Rp 5,6 M

PROBOLINGGO (Surabaya Pagi) - Target baku PBB ( pajak bumi dan bangunan ) Kota Probolinggo, tahun 2013 sebesar Rp 5,64 miliar, dari 64.330 SPPT ( surat pemberitahuan pajak terhutang ) yang telah diterbitkan.

Hal ini disampaikan oleh Sekda Johny Hariyanto, ketika memberikan sambutan dalam pembukaan sosialisasi dan penyerahan SPPT dan DHKP ( daftar himpunan ketetapan pajak ) PBB Kota Probolinggo, di ruang Puri Manggala Bhakti, yang dihadiri oleh seluruh Camat beserta Sekcam, dan seluruh Lurah beserta Seklur.

"Perlu diketahui ada kenaikan jumlah SPPT dari tahun sebelumnya, akan tetapi terdapat penurunan baku PBB tahun 2013, dibandingkan tahun 2012, yaitu Rp 5,76 miliar hal itu dikarenakan kenaikan pada BJOPTKP (nilai jual obyek pajak tidak kena pajak ) yang sebelumnya Rp 5 juta, menjadi Rp 10 juta," kata Sekda Johny Hariyanto.

Untuk itu Sekda berharap, petugas pemungut pajak turut memberikan kontribusi berupa kinerja yang baik, dari tahun sebelumnya, dan disiplin pegawai yang lebih ditegakkan, sehingga tidak terjadi hasil penggunaan hasil pemungutan PBB oleh petugas pemungut. Dengan demikian realisasi penerimaan PBB perkotaan Kota Probolinggo dapat dimaksimalkan, " lanjut Sekda.

Dalam kesempatan ini Sekda juga mengaskan bahwa, setalah DPPKA mendistribusikan SPPT dan DHKP PBB tahun 2013 ke Kecamatan dan Kelurahan se Kota Probolinggo, diharapkan pihak Kecamatan dan Kelurahan, melalui petugas pemungut dapatnya kembali memvalidasi kelengkapan SPPT PBB yang diterima dengan DHKP dan segera melapor kepada DPPKA apabila terdapat kekurangan SPPT PBB yang diterima.

"Demi kelancaran dan efektifitas pelayanan PBB, SPPT PBB dapatnya diterima wajib pajak sebelum akhir Maret tahun 2013, " kata Johny Hariyanto.
Kepala DPPKA Imam Suwoko menyampaikan bahwa, penyelengaraan tugas dan fungsi Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, oleh Pemerintah pusat maupun daerah tentunya memerlukan pembiayaan. "Salah satu sumber dana bagi biaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah adalah PAD, " kata Imam Suwoko. Yt/sg

Berita lainnya
Sediakan Lahan Pertanian Berkelanj...
Sosialisasi Bak Sampah Organik
Ikuti Diplomasi Iklim di Myanmar
Bentuk Kampung Ramah Anak
Finalisasi Pokja Pasar
Rehab Proyek Dam Rp 1,1 M Digarap ...
Warga Tutup Penambangan Sirtu
BLH Presentasikan di Kemendagri
Bagian Organisasi Gelar Budaya Ker...
Gelar Budaya Kerja Tingkat Kota
Porkota III Dimulai
Rakor Kegiatan Komunitas
Anggaran Kelola Lingkungan Rp 23 M
Dispobpar Sukses Gelar Pemilihan K...
Kijang Andalan TWSL
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  37