menu.jpg
 
SKPD Ikuti Gaya Kepemimpinan Pak De Karwo yang Thinker, Commander and Doer

Ir. Priyo Darmawan MSc,
Dalam kapasitas sebagai Kepala Balitbang Provinsi Jatim, Anda pasti paham Bahwa suatu penelitian harus memberi kemaslahatan untuk publik. Apalagi Balitbang adalah bagian dari unit kerja di Pemprov Jawa Timur. Dalam Perda No. 9/2001 juncto Perda No. 7/2000 dijelaskan bahwa tugas utama Balitbang adalah melakukan penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah . Selain merumuskan program dan kebijakan penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan daerah. Termasuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi, keuangan dan Sumber Daya Alam serta teknologi dan kemasyarakatan.

Sebagai bagian dari komponen di Pemprov Jatim, Anda tidak bisa mengaku tidak tahu mengenai visi dan misi Gubernur Jatim sampai tahun 2014. Visi dan misi tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, siapapun akan bertanya-tanya mengapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selevel Balitbang membuat penelitian yang teknis-teknis seperti Pengembangan SMK unggulan berbasis potensi lokal daerah Jatim, garam, tembakau, dan sejenisnya seperti dalam catatan saya yang pertama kemarin.
Mengapa Anda tidak melakukan penelitian-penelitian strategis yang terkait dengan sembilan program utama pembangunan di Jatim hingga 2014. Dengan memiliki kapastas anggaran penelitian sebesar Rp 20 miliar lebih, saya kira, dengan kapasitas Anda yang pernah menduduki beberapa jabatan strategis dan didukung staf peneliti handal di Balitbang, Anda dapat membikin penelitian lebih komprehensip satu-dua program utama pembangunan di Jawa Timur.

Salah satu program utama pembangunan yang memiliki nilai strategis adalah meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis serta pembangunan dan penyediaan infrastruktur pertanian dan pedesaan. Topik ini, sebenarnya relevan diprioritaskan penelitiannya, karena dapat dijadikan masukan kepada Gubernur dalam turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jatim diatas 7 persen. Penelitian seperti ini memberi kontribusi langsung dari Balitbang pada makro ekonomi Provinsi Jawa Timur, dibanding meneliti soal pengembangan SMK unggulan berbasis potensi lokal daerah di Jatim.

Anda pasti sudah paham mengenai harapan pemerintah tentang pelaksanaan Otonomi Daerah diantaranya SKPD agar tidak menghambur-hamburkan uang dan atau melakukan kecurangan (fraud). Dua hal ini merupakan modus operandi terbanyak yang ditemukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam melakukan pemeriksan di beberapa provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Oleh BPK, kecurangan menggunakan dana APBD adalah salah satu jenis kesalahan. Kecurangan dikategorikan merupakan kesalahan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan secara illegal. BPK mengkategorikan kecurangan dalam penggunaan dana APBD seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dan korupsi. Sifat kecurangan bisa berupa penyimpangan administratif, penyimpangan bersifat perdata, dan penyimpangan dari ketentuan pidana. Kecurangan dapat mengakibatkan kesalahan laporan, keuntungan pribadi, kerugian negara/daerah.

Dalam catatan di BPK selama 9 (Sembilan) tahun terakhir ini telah ditemukan sedikitnya sembilan modus operandi korupsi APBD. Diantara sembilan modus itu yang terbanyak dilakukan oleh pelaksana sampai SKPD adalah mark-up anggaran, pos belanja, modus lelang kegiatan/proyek, pemalsuan dokumen, kegiatan yang tumpang tindih dan menghabiskan anggaran akhir tahun. Modus operandi korupsi itu diluar penyimpangan perencanaan yang dimulai dari RKA (Rencana Kerja Tahunan) sampai penyalagunaan wewenang.

Ir. Priyo Darmawan, MSc
Sebagai karyawan Pemprov Jatim, Anda pasti bangga bahwa Pemprov Jatim dibawah kepemimpinan Pak De Karwo-Gus Ipul telah mendapat catatan positif dari BPK. Penilaian dari BPK tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 34.A/LHP/XVIII.JATIM/06/2011 tanggal 23 Juni 2011. Penilaian dari BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atribut laporan keuangan dengan opini WTP tersebut membuktikan bahwa Pemprov Jatim telah melakukan upaya perbaikan kinerja pengelola keuangan dengan baik. Artinya BPK menilai bahwa telah terjadi perbaikan melalui program peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan sekaligus upaya perbaikan sistem dan kebijakan akuntansi di lingkungan Pemprov Jatim.

Disamping penilaian positif dari BPK, Pak De Karwo juga menerima penghargaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono. Penghargaan diberikan kepada Gubernur Jatim Soekarwo, atas kinerja laporan keuangan Pemprov Jatim. Menariknya penghargaan disampaikan pada saat Rapat Kerja Nasional Akuntansi 2011, di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Predikat dari BPK dan Wapres Budiono tersebut seharusnya didukung oleh kinerja semua SKPD termasuk Balitbang. Bagi masyarakat berakal sehat, penghargaan tersebut adalah sebuah prestasi sekaligus tanggung jawab yang harus dilakukan dan dipertahankan oleh Gubernur hingga jajaran pengguna dana APBD di setiap SKPD.

Artinya laporan keuangan sampai dari SKPD, sekarang dan di hari-hari mendatang dituntut untuk tidak diwarnai kecurangan-kecurangan. Mengingat salah satu tolok ukur pengelolaan otonomi daerah berbasis good governance adalah good finance reporting.

Dengan demikian, penilaian opini WTP dari BPK seperti saat ini tidak serta merta dapat dikeluarkan oleh lembaga negara yang menangani pengawasan keuangan negara/daerah. Penilaian dengan predikat WTP adalah hasil kerja keras dari seorang Gubernur yang memimpin sejumlah SKPD di provinsi dengan anggaran APBD 2011 Rp 12,4 Triliun .
Dalam pandangan saya, predikat WTP kepada Pemprov Jatim tidak dapat dilepaskan dari tiga hal. Pertama, background Pak De Karwo, yang meski seorang ahli hukum, jenjang karirnya lebih banyak ditekuni pada urusan keuangan, pendapatan pajak daerah dan penganggaran. Kedua, Pakde Karwo memimpin birokrat dengan kesederhanaan yang tinggi dan membentuk team work di semua SKPD. Ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan Pak De yang selama ini dikenal seorang charismatic, tetapi juga mengembangkan kepemimpinan transformational. Ketiga, Pak De Karwo, adalah Gubernur yang mengambil doktor hukum dengan disertasi yang terkait keuangan. Judul disertasi Pak De ”Hukum Pengelolaan Keuangan daerah di Jawa Timur Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Financial Governance” (Studi terhadap Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek, Kota Surabaya dan Kota Kediri).

Dari disertasi tersebut, saya mencatat bahwa latar belakang Pak De mengambil judul disertasi ini tujuannya untuk menemukan dan memberikan solusi alternatif atas aspek yuridis permasalahan pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA), Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Perimbangan Keuangan) dan Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara).

Itu artinya, Pak De bukan sekedar akademisi, yang membikin konsep dan berpikir komprehensip, tetapi juga seorang pelaku. Dapat dinyatakan bahwa Pak De Karwo itu Thinker (pemikir), pemberi komando (Commander) sekaligus Pelaku atau ikut melaksanakan peraturan (Doer). Jadi adalah memalukan bila dengan kemampuan Gubernur yang demikian kuat dalam pengelolaan keuangan daerah, ada satu-dua SKPD yang mencoba memainkan anggaran untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui permainan curang (fraud).

Ir. Priyo Darmawan MSc,
SKPD seperti Balitbang, yang memiliki posisi trategis di pemerintahan Provinsi Jatim, selayaknya menelorkan ide-ide terbaru mengenai corak pelayanan publik yang lebih terukur, terutama dalam mensuport unit-unit kerja teknis seperti SKPD pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pendidikan dsbnya. Dari Perda soal Balitbang, menurut saya Balitbang, memiliki fungsi yang sangat strategis yaitu hendaknya dapat menjadi think-thank-nya Gubernur Pak De Karwo dalam mewujudkan sembilan agenda utama pembangunan di Jatim hingga 2014. Kedepan, saran saya Kalau toh melakukan penelitian yang bersifat teknis, hendaknya Kepala Balitbang bersinergi dengan SKPD lainnya, agar anggaran tiap-tiap SKPD dapat dihemat dan itu dapat mempertahankan opini WTP dari BPK.
Saran saya, ke depan Kepala Balitbang dapat melakukan kerjasama sinergis dan berkesinambungan dengan unit-unit kerja di Pemprov Jatim lainnya khususnya dalam menjalankan visi-misi Pemprov Jatim. Isu faktual yang tidak pernah selesai adalah pelayanan publik. Ada baiknya, anggaran di Balitbang dapat melakukan melakukan penelitian tuntutan masyarakat yaitu penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance).

Mengingat dalam tiga tahun terakhir ini terjadi perubahan lingkungan di masyarakat yang demikian dinamis. Apalagi menjelang Pilkada 2014 yang pemilihannya dilakukan di DPRD Jatim. Balitbang dapat juga melengkapi Dinas pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan serta BUMD Agrobis mewujudkan program Pak De – Gus Ipul yaitu “Menjadikan Jatim Propinsi Agrobis”.

Untuk masukan Balitbang, saya sampaikan model pelayanan publik berdasarkan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dari Leffler Dam Hill yaitu New Public Management (NPM. Pelayanan publik tersebut memiliki ciri: 1) Berorientasi kepada konsumen atau pengguna jasa; 2) Desentralisasi manajemen personel dan sumberdaya; 3) Fleksibel dalam manajemen keuangan; 4) Kinerja terukur melalui penghitungan perbandingan biaya dengan prestasi yang dicapai; 5) Investasi pada pengembangan kualitas personel dan teknologi; serta 6) Tanggap terhadap kompetisi pasar.
Akhirnya, untuk pertanggungjawaban kepada publik dalam konsep good governance, harian Surabaya Pagi, siap mempublikasikan semua hasil penelitian yang sudah dilakukan Balitbang, sehingga publik dapat menilai kualitas penelitian yang sudah dilakukannya selama ini, relevan dengan visi dan misi Pemprov Jatim, bermanfaat nyata bagi rakyat banyak khususnya wong cilik atau penelitian yang applicable.tatangistiawan@gmail.com

Berita lainnya
Hashim, Sempat Klarifikasi Kerusuh...
Ho Peng Prabowo, Jangan Bo Cheng Li
Kenegarawan Prabowo Bisa Tergerus
Menjadi Koalisi Pragmatis atau Pol...
Alim Markus Dukung Jokowi, Taipan ...
Permanen yang Tidak (akan) Permanen
Bangun Indonesia dengan Ajaran Mar...
Marhaenisme Tulen, Anda tak Biarka...
Anda Bisa Bangkitkan Marhaenisme, ...
Jiwa Marhaen Anda Diuji untuk Ting...
Dikenal Sederhana, Jangan Sampai A...
Demokrasi Kriminal, Ciptakan Sosia...
Ahli Hukum Dalam Politik Oligarki,...
Gangster Politik = Oligarki Politi...
Selama ini, Mengentas Seorang Misk...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  76