menu.jpg
 
Perda Pilkades Tetap Jalan

Pamekasan (Surabaya Pagi) - Penolakan sejumlah calon Kepala Desa terhadap Perda Nomer 6 tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa soal Pilkades di Pamekasan, mendapat respon sejumlah pihak.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris, Perda Nomer 6 tahun 2012 tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama namun untuk detail aturan terkait Pilkades itu diatur oleh Peraturan Bupati. Jika dirasa memberatkan masyarakat soal persyaratan atau biaya pendaftaran, maka bisa menyampaikan hal tersebut kepada Tim pengarah Pilkades Tingkat Kabupaten melalui tim pengarah tingkat kecamatan.

”Memang dalam Perda itu tidak diatur secara detail soal Pilkades, terutama soal besaran biaya. Jika ada yang keberatan bisa disampaikan secara langsung dan tertulis kepada Tim Pengarah Kabupaten melalui Tim Pengarah Kecamatan,” ujar Suli Faris

Sementara Herman Kusnadi, Ketua Tim Pengarah Tingkat Kabupaten yang juga Plt Sekda Kabupaten Pamekasan meluruskan hal tersebut. Herman memaklumi yang menjadi keberatan dari Calon Kepala Desa. Namun sebagai eksekutif pihaknya harus menjalankan amanah Peraturan Daerah (Perda) sebab sudah menjadi konsekwensi bersama.

Ia menjelaskan sebelumnya besaran biaya Pilkades itu sekitar Rp 25 ribu per hak pilih atau surat suara. Namun dalam perjalanannya dinaikkan menjadi Rp 40 ribu.

“Dalam perjalanannya dari sebelumnya sekitar Rp. 25.000 per hak pilih, dinaikkan menjadi Rp. 40.000 per hak pilih karena setiap Pilkades selalu dikeluhkan oleh Panitia. Dan memang selalu kekurangan dana, semisal biaya keamanan dan lainnya,” jelasnya.

Namun Herman Kusnadi juga menegaskan, nilai Rp. 40.000 per hak pilih atau surat suara tersebut adalah nilai tertinggi, selebihnya bisa di musyawarahkan di tingkat Panitia dan BPD setempat. “Jadi masih bisa dibawah Rp.40.000, jika dirasa biaya operasional masih cukup tak sampai senilai itu,” pungkas Herman. Bam/sg

Berita lainnya
Bupati Sampang Lantik 79 Pejabat E...
Kualitas Pendidikan Jadi Hal Utama
Pemuda Demo Soroti Kinerja Pejabat...
330 Perusahaan Tak Mampu Bayar UMK
Usulkan Sumenep Jadi Smart City
Kota Madiun Pembina Terbaik K3
Terima Uang Raskin Rp 3,8 M, Bulog...
Presiden Jokowi Resmikan Waduk Nip...
Sampang Jadi Pusat Peringatan Hari...
Bonus Rp 20 Ribu Bagi PNS Disiplin
Gratiskan Pengobatan Warga Korban ...
Siapkan Irigasi dan Jalan Lingkar ...
Banjir di Sampang Rendam 13 Desa H...
11 Desa Terendam Banjir 2 Meter
Keluyuran Jam Kerja, 4 PNS Kena Ra...
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  100