menu.jpg
 
Penyusunan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing (Expatriate)

“Menyusun PKWT bagi tenaga kerja asing tentulah tidak sama dengan menyusun PKWT biasa, diperlukan penguasaan materi tentang aturan PKWT itu sendiri, perijinan kerja dan ijin tinggal bagi tenaga kerja asing.”

Salah satu akibat yang paling kelihatan dari berlakunya globalisasi adalah adanya arus keluar masuk orang, barang dan jasa dari satu negara ke negara lainnya tanpa ada halangan (barriers). Akibat tersebut saat ini telah dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Khusus mengenai arus masuk orang di Indonesia, beberapa tahun terakhir jumlah tenaga kerja asing (expatriate) terus meningkat. Mereka tidak hanya bekerja di perusahaan asing yang ada di Indonesia saja, tetapi juga di perusahaan swasta nasional. Kehadiran para tenaga kerja asing tersebut tentu harus diimbangi dengan perangkat hukum yang memadai sehingga hak dan kewajiban mereka terlindungi.

Berbicara tentang perangkat hukum tenaga kerja asing di Indonesia, tidak lengkap rasanya bila tidak membahas mengenai perjanjian kerja bagi tenaga kerja asing. Perjanjian kerja bagi tenaga kerja asing diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 42 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”), sebagai berikut:
“Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (4) UU No. 13/2003 tersebut, maka perjanjian kerja yang dapat diberlakukan kepada tenaga kerja asing hanyalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau biasa disebut tenaga kontrak.

Poin Penting dalam PKWT

Menyusun PKWT bagi tenaga kerja asing tentulah tidak sama dengan menyusun PKWT biasa, diperlukan penguasaan materi tentang aturan PKWT itu sendiri, perijinan kerja dan ijin tinggal bagi tenaga kerja asing. Berikut ini penjelasan mengenai materi yang patut jadi perhatian dalam menyusun PKWT bagi tenaga kerja asing:

1. PKWT harus dibuat dalam Bahasa Indonesia

Dalam praktik, seringkali dijumpai PKWT bagi tenaga kerja asing yang dibuat dengan menggunakan bahasa asing, sebagian besar dalam Bahasa Inggris. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No. 13/2013, mengatur sebagai berikut:
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin”.

Apabila PKWT dibuat tidak secara tertulis dan tidak menggunakan Bahasa Indonesia, maka berlaku ketentuan Pasal 57 ayat (2) sebagai berikut:
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”.
Namun demikian, jika memang diperlukan, untuk mengakomodasi kepentingan tenaga kerja asing yang belum mengerti Bahasa Indonesia, maka PKWT tersebut dapat dibuat dalam 2 (dua) bahasa (bilingual) yakni Bahasa Indonesia dan bahasa asing, hanya saja dalam PKWT tersebut perlu diatur klausul yang menyebutkan “Apabila terdapat perbedaan interprestasi makna antara Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, maka yang berlaku adalah interpretasi makna menurut Bahasa Indonesia.

2. Sinkronisasi antara masa berlaku ijin kerja tenaga kerja asing dengan jangka waktu PKWT

Salah satu materi yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam menyusun PKWT bagi tenaga kerja asing adalah mengenai jangka waktu PKWT. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (5) UU no. 13/2003 yang mengatur sebagai berikut:
“Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri”.
Namun sayangnya, sampai dengan artikel ini dibuat Keputusan Menteri mengenai “waktu tertentu” tersebut tidak kunjung diundangkan.

Menyikapi hal tersebut, dalam pelaksanaannya, jangka waktu PKWT bagi tenaga kerja asing tersebut mengikuti jangka waktu ijin kerja, sehingga PKWT tersebut kebanyakan berdurasi 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun secara berturut-turut selama berlakunya ijin kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, seringkali dijumpai dalam praktik, tanggal PKWT tidak sama dengan dengan tanggal ijin kerja, meski sama-sama berdurasi 1 (satu) tahun. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan potensi resiko hukum, baik hukum ketenagakerjaan maupun hukum keimigrasian.

3. Pemilihan forum penyelesaian perselisihan

Penyusunan klausul tentang pemilihan forum penyelesaian merupakan salah satu klausul penting dalam PKWT bagi tenaga kerja asing. Dalam praktik, beberapa perusahaan asing di Indonesia yang memberlakukan PKWT bagi tenaga kerja asingnya, memilih forum penyelesaian perselisihan terkait dengan PKWT tersebut di negara dimana kantor pusat perusahaan asing tersebut berkedudukan, atau di negara lain yang dipilih.

Berkaitan dengan forum penyelesaian perselisihan hubungan kerja di Indonesia, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”) mengatur secara khusus mekanisme dan forum penyelesaian yang harus ditempuh apabila terjadi perselisihan hubungan kerja/industrial. Berdasarkan UU No. 2/2004 tersebut, mekanisme yang berlaku adalah melalui 3 tahapan, yaitu;
a) Tahap pertama, penyelesaian bipartit;
b) Tahap kedua, penyelesaian tripartit (mediasi, konsiliasi dan arbitrase); dan
c) Tahap ketiga, Pengadilan Hubungan Industrial.

Tahapan tersebut bersifat hirarki (berjenjang), artinya masing-masing tahapan harus ditempuh. Tidak dilaksanakannya salah satu tahapan saja dapat berakibat penyelesaian tersebut tidak sah dan harus diulang kembali.

Berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan kerja/industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial, maka berlaku ketentuan Pasal 81 UU no. 2/2004 yang mengatur sebagai berkut:
”Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sudah seharusnya forum penyelesaian perselisihan yang dipilih dalam PKWT bagi tenaga kerja asing mengacu kepada ketentuan UU No. 2/2004. Oleh karena UU No. 2/2004 tersebut merupakan lex specialis dan telah mengatur secara limitatif mengenai forum penyelesaian perselisihan suatu hubungan kerja di Indonesia.

Disamping itu, pemilihan forum penyelesaian berdasarkan UU No. 2/2004 telah sesuai dengan Doktrin Favorable Forum/ Appropriate Forum, dimana pekerjaan yang disepakati dalam PKWT tersebut dilaksanakan di Indonesia dan kegiatan usaha dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut juga berada di Indonesia.
Demikian materi tentang panduan praktis penyusunan PKWT bagi tenaga kerja asing. Semoga bermanfaat.

Nurul Fauzi
Sumber:hukumonline.com

Berita lainnya
Bobol Dana Nasabah dengan Rayu dan...
Mengkhianati UUD dan Bung Karno
Pilkada Dipilih DPRD Apa Dijamin B...
Jangan Sampai Ada Anas-Anas yang B...
Pilkada Dipilih DPR VS Pilkada Dip...
Cara dan Permainan Mafia-Mafia Ind...
Bila Tetap Dilantik, Bisa Hilangka...
Jokowi Harus Konsisten atau Diangg...
Pembebasan Hartati Murdaya, Hukum ...
Bisa Profesional, Bisa Multi Etnis...
Atur Perijinan, Bos Alfamart Ditan...
Bocoran Dokumen Rahasia yang Buat ...
KPU Tak Menjalankan PSU, UU Pilpre...
Diragukan, Rentan Gesekan Dan Seke...
Capres 2014, Miliki Gagasan Dan I...
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  112