menu.jpg
 
Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Pertanyaan:

Dalam ketatanegaraan tentang pembagian kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Masalah pembagian kekuasaan tersebut ada yang menyebut dengan “pembagian” dan “pemisahan” kekuasaan.

Apakah yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan tersebut?

Ling Ling, Surabaya

Jawaban:

Pemusatan kekuasaan dalam satu tangan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, tidak diinginkan dalam negara demokrasi. Dalam suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi, diperlukan adanya pembagian kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan secara visual dapat dibagi dengan dua cara, yaitu: 1) vertikal, yakni pembagian kekuasaan menurut tingkat atau pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan; 2) horizontal, yakni pembagian kekuasaan menurut fungsinya, pembagian ini menunjukkan adanya perbedaan antar fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudisial.
Pembagian kekuasaan secara horizontal seperti tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan doktrin “Trias Politika”. Trias Politika adalah suatu prinsip normatif, bahwa kekuasaan (atau function) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

Doktrin ini, pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Inggris, John Locke dalam bukunya Two Treaties on Civil Government, sebagai kritik atas kekuasaan absolut raja Stuart, dan untuk membenarkan Revolusi Gemilang 1688 yang dimenangkan parlemen Inggris. John Locke membagi kekuasaan negara atas tiga cabang kekuasaan, yaitu: 1) kekuasaan legislatif, kekuasaan membentuk undang-undang; 2) kekuasaan eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang; kekuasaan eksekutif meliputi kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili; 3) kekuasaan federatif; kekuasaan yang meliputi semua kekuasaan yang tidak termasuk dalam kekuasaan eksekutif dan legislatif, yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan luar negeri.

Beberapa puluh tahun kemudian, seorang filsuf Perancis, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke, ditulis dalam bukunya L’ Esprit des Lois (The Spirit of Law). Montesquieu membagi kekuasaan negara juga menjadi tiga kekuasaan, yakni: 1) kekuasaan legislatif, kekuasaan membuat undang-undang (rule making function); 2) kekuasaan eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang (rule application function); dan 3) kekuasaan yudisial, kekuasaan mengadili pelanggaran atas undang-undang (rule adjudication function).
Berbeda dengan John Locke, kekuasaan yudisial dipandang oleh Montesquieu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Montesquieu juga menekankan adanya kebebasan lembaga yudisial, karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan. Hal ini pula, dimaksudkan agar hakim dapat bertindak secara bebas dalam, memutus perkara.

Ketiga jenis kekuasaan sebagaimana disebutkan di atas, harus terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (fungsi), maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakan. Montesquieu juga berpendapat, bahwa apabila kekuasaan negara itu dipisahkan secara tegas, dan masing-masing kekuasaan itu dipegang oleh suatu badan yang berdiri sendiri, tentunya akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari seorang penguasa, atau tegasnya tidak memberikan kemungkinan terlaksananya sistem pemerintahan absolutisme.

Ajaran Montesquieu yang kemudian oleh Immanuel Kant disebut Trias Politika itu pada awalnya ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (separation of power), dan memainkan peranan yang sangat besar dalam perumusan negara hukum klasik. Ajaran pemisahan kekuasaan secara murni, ternyata sangat sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan memasuki abad ke-20, negara menjadi semakin kompleks urusannya. Kekuasaan eksekutif mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga ajaran Trias Politika dalam arti pemisahan kekuasaan (separation of power) tersebut kemudian ditafsirkan sebagai pembagian kekuasaan (division of powers).

Trias Politika dalam arti pembagian kekuasaan ini menghendaki, bahwa hanya fungsi pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya, serta diserahkan pada badan yang berbeda (distinct hands), tetapi untuk selebihnya kerja sama di antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaan organisasi.

Sebagai konsekuensi terjadinya pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial; maka mekanisme hubungan di antara cabang kekuasaan yang terpisah-pisah itu, perlu diatur menurut prinsip checks and balances, sehingga hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lain dapat saling mengimbangi dalam kesetaraan dan kesederajatan.

Akhirnya, Lord Acton menyatakan, bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan, sedangkan kekuasaan yang absolut sudah pasti disalahgunakan secara absolut (power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely).***

Berita lainnya
Bupati Trenggalek Ajak Calon Trans...
Judo Alam Tirta Optimalkan Pemanfa...
Pekerja Seks Komersial di Kapal Pe...
Pemerintah Siap Memulangkan 1000 W...
200 Pengusaha Ikuti Pelatihan
Urus 5 Perizinan Tak Lagi Selesai ...
4 Sanksi Jokowi Untuk Rumah Sakit ...
Jokowi akan Lantik Kepala Satpol P...
Dana Pensiun Untuk Mantan Anggota ...
Presiden dan Ibu Ani Naik Lereng G...
Komisi IX DPR Beri Masukan Kebijak...
Wagub DKI akan Buat Layanan Rumah ...
Usung Mahfud MD Gantikan Anas, Dem...
Bupati Sumenep Menikahi Siswi SMA?
Pakta Integritas SBY 'Dipungg...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  88