menu.jpg
 
Menteri ESDM Emosi

Laporan Bambang dan Wawan, Jakarta

JAKARTA (Surabaya Pagi) - Buntut penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), membuat Menteri ESDM Jero Wacik, terpancing emosinya. “Suruh bongkar saja kalau ada kartel," kata Jero Wacik dengan nada tinggi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (14/8) malam. Pernyataan Jero ini disampaikan atas pertanyaan wartawan Istana, usai rapat internal bersama sejumlah menteri untuk membahas pidato kenegaran presiden, menyambut hari Kemerdekaan, 17 Agustus di gedung DPR-RI Senayan, Surabaya.

Beberapa jam sebelum Jero Wacik menyatakan itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mempublikasikan hasil kajian KPK soal Migas yang menemukan adanya kartel minyak dan gas. Soal siapa yang terlibat dalam kongkalikong kartel di bidang minyak dan gas, Bambang, masih belum bersedia membeberkan. Ia minta wartawan mengikuti hasil penyidikan oleh tim KPK yang Rabu dini hari menangkap suap-menyuap antara pejabat di Satuan Kerja Minyak dan Gas, Rudi Rubiandini dengan salah satu pendiri Kernel Oil Pte Ltd yang berbasis di Singapura Simon G Tanjaya."Studi kami belum menyebut secara kualitatif apa yang disebut dengan mafioso atau mafia di sektor migas," tegas Bambang, Rabu siangnya.

Sampai semalam, mantan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini maupun Simon G Tanjaya, dibidik dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Rudi dan Ardi diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (suap-menyuap). Sedangkan barang bukti yang disita dalam penangkapan tangan oleh tim KPK KPK menyita uang tunai US$490 ribu dan Sin$127 ribu. Uang ini disita di kediaman Rudi di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Sementara dari rumah Ardi, mantan guru Golf Rudi, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan penyidik KPK menyita US$200 ribu. Selain itu, penyidik juga menyita motor merek BMW lengkap dengan BPKB-nya. Diduga uang dan motor gede (Moge) BMW ini pemberian dari Simon G Tanjaya, pengusaha minyak asal Indonesia yang berkantor di Singapura.

Juru bicara KPK Johan Budi, menegaskan bahwa KPK periode ke 3 kali ini membidik sektor migas dan tambang sebagai sektor yang disoroti, bersama impor sapi dan perpajakan. ‘’Bisa saya jelaskan bahwa uang sebesar 400 ribu US$ yang disita dari R, telah diinformasikan kepada KPK oleh masyarakat sejak awal Agustus. Sampai R ditangkap tangan, uang dolar sebanyak itu masih dimasukkan dalam kardus sarung. Kita yang di KPK untuk menghitung sebesar itu agak susah," ungkap Johan, kepada wartawan, sambil tertawa.

Rudi akan Tinggalkan Rumah
Mely, Ketua RT di tempat tinggal Rudi, mengatakan saat penyidik KPK mendatangi rumah Rudi di Jalan Brawijaya VIII No. 30, Jakarta Selatanb, Kepala SKK Migas itu sedang mengeluarkan mobilnya. Ia hendak pergi. Tapi belum selesai menutup pintu gerbang rumah, penyidik KPK langsung menyetop mobilnya. “Akhirnya mobil itu masuk lagi bersama penyidik KPK,” kata Mely di rumahnya di kawasan Brawijaya.
Menurut Mely, rumah yang ditempati Rudi itu bukan milik dia pribadi, tapi milik PT Pertamina. Sebelumnya, rumah ini milik PT Caltex Indonesia. “Rumah itu tadinya kosong, kemudian ditinggali Rudy awal tahun ini saat dia menjadi Wakil Menteri ESDM,” kata Mely.

Suasana memilukan dialami istri dan anak Rudi, yang dikenal oleh tetangga kanan-kiri rumah Jl. Brawijaya, sebagai sosok dermawan. Sejak pagi kemarin, rumah dinas yang ditempati Rudi di Jalan Brawijaya VII nomor 8/30, Jakarta Selatan itu didatangi sejumlah mobil yang diduga dari anggota keluarga. Meski ada sejumlah mobil dengan bermuatan ibu-ibu setengah baya dan remaja, rumah tetap dalam keadaan tertutup.

terdapat tiga mobil tamu yang berderet di garasi. Mobil pertama datang sekitar pukul 15.00 WIB. Mobil Kijang Inova bernomor polisi B 1772 SFP ini ditumpangi seorang perempuan paruh baya berkerudung putih dan bercelana hitam dengan seorang sopir. Mobil itu, langsung meluncur ke dalam gerbang rumah.

Tak banyak bicara, perempuan yang belum diketahui identitasnya itu, langsung masuk ke dalam rumahnya. Hanya berselang 20 menit, mobil kedua datang ke rumah itu. Mobil Mercy E320 cokelat bernomor polisi B 2727 WF ditumpangi oleh seorang sopir dan lelaki paruh baya berbaju cokelat. Tapi, lagi-lagi, dia tidak mau memberikan keterangan. Satpam yang membuka pintu gerbang rumah Rudi, mengatakan keluarga Rudi akan melakukan rapat ihwal kasus Rudi. "Mau rapat dulu," ujar satpam itu.

Indonesia Bisa Bubar

Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto mengakui bahwa sebelum menangkap Rudi, institusi yang dipimpinnya pernah berurusan dengan SKK Migas yang saat itu bernama BP Migas. Saat itu keterlibatan KPK masih mengenai potensi kerugian negara. "Tahun 2011 KPK bisa menyelamatkan Rp 153 triliun potensi kerugian negara. Itu dari mana? Ya dari cara membenahi sistem lifting minyak. Informasi liftingnya, kalau dulu tuh berbeda-beda. Antara yang dikirim ke pemerintah Indonesia dengan kenyataan di lapangan berbeda. Begitu dibikin sama, nyelametin Rp 153 triliun," ungkap Bambang, komisioner yang membidangi sektor pencegahan dan penindakan ini.

Menurut Bambang, petinggi perusahaan minyak asing PT Kernel Oil, Simon Gunawan Tanjaya, dalam hasil pemeriksaan sampai Rabu sore telah terbukti memberikan uang dollar US dan Singapura dengan total senilai sekitar Rp 8,1 miliar kepada Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Diduga perusahaan tersebut diduga memberikan uang pelicin di muka (donw payment), agar dimudahkan untuk bisa memenangi tender sebagai trader migas. Jadi secara hukum, saat penyuapan, PT Kernel Oil, belum mengikuti tender trader migas. Meski demikian, tegas Bambang, KPK sementara ini masih fokus pada penyuapan yang dilakukan oleh Simon kepada penyelenggara Negara bernama Rudi Rubiandini. Mengenai apakah pihak korporasi akan diusut juga, menurut komisioner yang membidangi sektor penindakan ini, sedang di dalami oleh tim penyidik KPK.

Sementara itu, Saleh Daulay, dari PP Muhamadiyah menegaskan, SKK Migas yang dipimpin oleh Rudi Rubiandini, merupakan penjelmaan pasca BP Migas dibubarkan Mahkamah Konstutisi. "SKK Migas pun sama dgn BP Migas yaitu mendapat tugas khusus kontrak minyak. Ini liberalisasi dalam pengelolaan sumber daya alam. UU BP Migas ini biang kerok perminyakan. Tiba-tiba setelah UU BP Migas 22/20O1, muncul SKK Migas. Dalam operasionalisasinya, sama yaitu semua korporasi asing yang melakukan kontrak perminyakan di Indonesia melalui SKK Migas, sebagai pihak yang mewakili negara. "SKK Migas yang dibuat Presiden SBY bertugas mewakili bangsa Indonesia, ini yang tidak adil," tegas Saleh, dari PP Muhamadiyah Pusat, dalam dialog dgn TVOne, semalam.

Secara konstitusi, tegas Saleh, seharusnya Presiden SBY tidak boleh membentuk SKK Migas, yang ternyata merupakan elemen yang sama dengan BP Migas. "Yang terjadi sekarang ini Allah telah memberi petunjuk kita yaitu adanya penangkapan rudi. SKK Migas ini yang membuat Indonesia Bangkrut," tegas Saleh. N

Berita lainnya
Guru Bahasa Inggris Cabuli 12 Bocah
Pemutihan Denda PKB Mulai 1 Desemb...
Surabaya Menyengat
Suhu Guntur : Louis Bukan Suhu Ben...
Setelah Risma, Ahok dan Ganjar Diu...
Rebut Kembali TPI, Tutut Hadapi Ha...
Ajak 40 Sanak Famili dari Belitung...
Purabaya Normal, Pelabuhan Perak L...
Baru 1.500 Pedagang Teken Surat Pe...
Soal UMK, Pemprov Tunggu Pusat
Warga Surabaya Terancam Keleleran
Polisi Siaga Satu Hadapi Demo BBM
Organda DKI: Tarif Angkot Naik 30...
Waduh, NU Halalkan Aborsi
FPI Tolak, MUI Dukung Ahok Gubernu...
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  91