menu.jpg
 
Khofifah Ancam Gugat KPU

Laporan: Solichan Arif dan Riko Abdiono

SURABAYA (Surabaya Pagi)- Pemilihan Gubernur Jawa Timur makin dekat. Tapi posisi Khofifah Indar Parawansa dan Herman S Sumawiredja belum juga jelas. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur masih belum memutuskan soal sah dan tidaknya dukungan dua partai politik (parpol) non-parlemen. Inilah yang membuat suhu politik Jawa Timur makin memanas. Kubu Khofifah terus bermanuver dengan menyerang kubu Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa). Bahkan, mengancam akan memperkarakan KPU. Sementara pendukung KarSa juga tidak tinggal diam.

Wajar saja jika kubu Khofifah-Herman ketar-ketir, lantaran dukungan parpol yang begitu mepet, yakni 15,55%. Jika dua dukungan dari Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK) lepas atau dinyatakan gugur oleh KPU, maka nasib pasangan yang dijagokan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini bakal habis.

Sebenarnya PPNUI hanya mengantongi suara 0,24% dan PK 0,50% suara. Meski sangat kecil, namun suara dua parpol non parlemen ini, sangat mempengaruhi lolos tidaknya Khofifah-Herman menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilgub 29 Agustus mendatang.

Dukungan paling besar dari PKB dengan suara 12,26%. Sedang lainnya, PKBP (1,48%), PKPI (0,87%) dan PMB (0,20%). Maka totoal dukungan lima partai pendukung Khofifah-Herman sebesar 15,55% suara. Kalau dikurangi PPNUI dan PK, maka dukungan yang diperoleh tinggal 14,81%. Padahal, syarat minimal dukungan 15%.

Data yang diperoleh menunjukkan PPNUI memang memberikan dukungan ganda, baik ke Khofifah-Herman maupun KarSa. Dukungan pertama diberikan bagi pasangan Khofifah-Herman dengan surat dari DPP PPNUI yang ditandatangani 26 April 2013 bernomor : Kep-29.90/DPP-PPNUI/I/2013.

Dalam surat yang ditandatangani Yusuf Humaidi, Ketua Umum PPNUI dan Andi William Irfan sebagai Sekjen ini menyebutkan jika Ketua DPW PPNUI Jawa Timur dijabat oleh Ma'shum Zain dan Sekretaris Budi Chidmadi.

Namun pada tanggal 11 Mei, ternyata keluar surat berbeda dari PPNUI dimana saat itu terdapat surat bernomor Kep-129.5/DPP-PPNUI/V/2013 dengan menunjuk ketua PPNUI Jawa Timur bernama Abd Rahman dan Sekretaris Suadi.

Terkait dukungan ganda ini, Yusuf Humaidi telah melaporkan ke Mabes Polri, Jumat lalu. Dalam laporannya itu, Yusuf melaporkan Andi William Irfan (Sekjen) DPP PPNUI telah memalsukan tandatangannya. Andi William pun tak mau kalah. Kata Andi, yang memalsu tanda tangannya adalah Yusuf Humaidi.

"Saya tidak pernah berikan tandatangan untuk mendukung Khofifah-Herman. Saya hanya menandatangani dukungan bagi Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf)," tandas Andi William di kantor Aliansi Partai Non Parlemen (APNP) Jawa Timur di Jl. Jawa, Surabaya, Minggu (2/6).

Andi menuding, Yusuf Humaidi sebagai pihak yang telah memalsukan tandatangannya dan memberikan dukungan palsu bagi Khofifah-Herman. Padahal, dalam beberapa kali rapat pleno DPP telah diputuskan jika dukungan partai tersebut adalah pada Karsa. "Fatwa pendiri PPNUI yaitu Kiai Syukron Ma'mun juga jelas, bahwa PPNUI menolak pemimpin perempuan," tandas Andi didampingi sejumlah pengurus APNP Jatim.

Karena itulah, Andi William bakal melaporkan balik Yusuf ke polisi. "Ya nanti saya juga akan laporkan ke Polda Metro Jaya, nanti kita lihat siapa yang akan ditahan karena pemalsuan," cetus politisi yang mengenakan baju batik saat memberikan keterangan.

Ia pun menyerahkan persoalan ini sepenuhnya ke KPU Jatim. "Kalau memang KPU menarik semua dukungan (dari PPNUI baik untuk pasangan KarSa dan Berkah), itu haknya KPU. Apalagi KPU dan Bawaslu Jatim juga sudah melihat sendiri kondisinya seperti apa," beber dia.

Bermanuver Lagi

Sementara kubu Khofifah tak henti-hentinya bermanuver. Di acara Harlah Muslimat di NU Tuban, Minggu (2/6), Khofifah kembali menyindiri Karsa. "Tolonglah hargai kesempatan warga yang sedang berproses dalam demokrasi yang akan datang. Brengosnya aja yang tebel, tapi sama perempuan takut," ucap Khofifah kepada wartawan.

Brengos yang dimaksud sepertinya ditujukan ke Soekarwo yang memiliki brengos tebal dan menjadi trend mark-nya. Sindiran sebelumnya juga dilontarkan Khofifah saat berada di Jember, pekan lalu.

Bahkan, mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ini juga ‘mengancam’ Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bapilu) Jatim. Jika tidak bersikap netral dan jernih dalam pengambilan keputusan terkait dukungan ganda itu, pihaknya akan melaporkannya ke polisi.

"Jika dalam pengambilan keputusan tidak sesuai data yang sebenarnya, maka kami juga akan melaporkan KPU ke aparat hukum," tandas Khofifah.

Untuk mengusut siapa yang memalsu tanda tangan parpol pendukungnya itu, menurut Khofifah mudah. “Datangi itu laboratorium Forensik Mabes Polri, pasti diketahui siapa yang sebenarnya yang melakukan pemalsuan," cetus Ketua PP Muslimat NU yang pada Pilgub 2008 dikalahkan KarSa. "Masalah ini harus clear, jangan biarkan kami mengambang," imbuh Khofifah.

Ia beranggapan munculnya permasalahan dukungan ganda ini merupakan bagian dari upaya pencekalan dirinya mencalonkan diri menjadi Cagub Jatim bersama mantan Kapolda Jatim, Herman Sumawiredja.

KPU: Satu atau Dua-duanya Tidak Sah

Setelah melakukan verifikasi ke DPP Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, (PPNUI), Partai Kedaulatan (PK) dan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim bakal menggelar pleno. Ini untuk menentukan sah-tidaknya dukungan dua parpol non parlemen itu dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013.

Komisioner KPU Jatim, Nadjib Hamid menyatakan pihaknya belum bisa menentukan parpol mana yang sah. Sehingga belum juga bisa diketahui, apakah pencalonan Khofifah-Herman bisa lolos atau tidak. “Nggak mungkin kan satu partai punya dua kepengurusan dan sama-sama sah. Pasti salah satu atau dua-duanya tidak sah. Kami akan plenokan. Tunggu sampai 9 Juni nanti,” kata Nadjib, Minggu (2/6).

Sesuai verifikasi, baik PPNUI maupun Partai Kedaulatan terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM. Begitu juga dua kepengurusan dua parpol terdaftar. Kata Nadjib, ini yang membuat KPU belum bisa memutuskan. Dua partai itu sama-sama memiliki dua kepengurusan dan dua dukungan berbeda. Pihak ketuanya mendukung Khofifah-Herman, sedang sekjen kedua partai itu mendukung KarSa.

Disinggung dugaan pemalsuan tanda tangan, Nadjib tidak berani menilai. “Dugaannya seperti itu (tanda tangan dipalsu, red). Tapi, banyak cara untuk memberikan tanda tangan,” cetus Nadjib. n

Berita lainnya
KPU Segera Bahas Pilkada Serentak
Pendukung Prabowo Demo KPU
30 Kotak Suara Hilang
Buka Kotak Suara, KPU Jombang Dipr...
Lagi, KPU Gresik Buka Kotak Suara
KPUD Kediri Buka 89 Kotak Suara
KPUD Jombang Buka 135 Kotak Suara
Komisioner KPU Lumajang Juga Digug...
Mantan Bupati : Pilpres Sudah Usai
Dua Kubu Capres Rekonsiliasi Damai
Dzikir Akbar Dukung Rekap KPU
Coblosan Ulang di Desa Jagoan
Bangkalan dan Sampang Diseret ke D...
Buka Kotak Suara, Panwaslu Dipolis...
Bawaslu: TPS di Juanda adalah DPT ...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  58