menu.jpg
 
Jerat Joestamaji, Korupsi

SURABAYA (Surabaya Pagi) -Tudingan korupsi yang menerpa Joestamadji, orang kesayangan Walikota Risma, terus menggelinding bak bola salju. Kali ini para pengusaha reklame yang tergabung Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jawa Timur masih belum ikhlas bila oknum Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Surabaya, tidak dikenakan tindak pidana korupsi. Kabid Pendapatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya Joestamadi, malah berkelit dituding mainkan dana jaminan bongkar (Jambong) reklame sekitar Rp 150 miliar yang tidak jelas. Para pengusaha periklanan ini tidak rela dana sebesar itu tidak masuk ke kas daerah (Kasda) atau menjadi bancakan oknum pejabat di Pemkot Surabaya. Begitu juga dana titipan pembayaran pajak reklame dari biro reklame. Karena itu, P3I telah menyiapkan bukti-bukti terkait penyetoran dana Rp 150 miliar, untuk kelengkapan bukti penyelidikan dan penyidikan Kejaksaan Tinggi Jatim.

Ketua P3I Jawa Timur, Haris Purwoko, berharap bukti-bukti itu bisa ditindaklanjuti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, setelah pihaknya melaporkan dugaan penyelewengan dana tersebut Senin (13/5) lalu. Haris menegaskan di Perda sudah dijelaskan bahwa dana jambong itu hanya berlaku untuk persil Pemkot. “Tidak termasuk persil milik swasta,” tandas Haris Purwoko kepada Surabaya Pagi, Rabu (15/5).

Selama ini, lanjut Haris, biro reklame telah meminta dana jambong itu ke Pemkot, tetapi tidak pernah dipenuhi. Padahal, dana jambong pun sekitar Rp 150 miliar sejak tahun 2009. “Dan dana jambong itu memang ada batasan selama 3 bulan. Menurut pemkot, kalau tidak diambil hangus dan masuk pendapatan lain-lain,” ujarnya.

Ketika ditanya kemana larinya dana itu? Haris mengaku tidak tahu. Kata Haris, yang tahu persis kemana larinya duit ratusan miliar itu Joestamaji. Sebab, yang melakukan tanda tangan bukan Kepala DPPK Suhartoyo, melainkan Joestamaji selaku Kabid Pendapatan.

“Dana itu larinya kemana, ya, tidak tahu. Dana jambong itu juga ada resinya, jambong ukuran sekian kenanya berapa, yang teken juga Pak Joestamaji,” cetus Haris yang mengaku sudah menyiapkan bukti-bukti terkait dana jambong maupun dana titipan pembayaran reklame dari sejumlah biro reklame.

Sebelumnya, Joestamaji mengatakan, sebenarnya perkara yang disoal P3I itu pernah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya. Tapi tidak terbukti. Menurutnya, berdasar Perda 72 tahun 2012, batas pengambilan dana jaminan bongkar reklame itu satu bulan. “Jika selama satu bulan tidak diambil, uang itu akan hangus,” tandasnya.

Terkait adanya dana titipan pajak reklame, Joestamaji membantahnya. “Tidak ada itu. Pembayaran harus melalui Dinas Pendapatan,” cetus pejabat yang pernah dinas di Bappeko Kota Surabaya itu.

Kuasa hukum P3I, Makruf Syah, mengatakan Pemkot melalui DPPK akan mengenakan denda jika Jambong tidak dibayar. Anehnya, DPPK tak mengembalikan dana Jambong itu, meski biro reklame membongkar sendiri papan reklamenya. Malah dianggap hangus.

Sedang dana titipan pajak reklame dipungut DPPK dengan alasan untuk 'jaga-jaga' jika biro reklame terlambat membayar pajak. Jika itu terjadi, sedianya dana titipan tersebut yang dibayarkan agar tepat waktu dan lepas dari denda keterlambatan. "Tapi prakteknya tagihan pajak tetap datang, juga tagihan dendanya kalau terlambat," papar Makruf.


Uang Jambong dan titipan pajak reklame, lanjut Makruf, disetorkan melalui Bank Jatim ke rekening bendahara Dispenda. "Katanya dimasukkan ke PAD," ujarnya. Karena tidak jelas laporannya, dia menduga duit tersebut diduga disimpangkan. n rzl

Berita lainnya
Selamatkam Uang Negara Rp 10 M
86 Persen Kepala Daerah Korupsi
ICW Tolak Remisi untuk Koruptor
Korupsi Haji, Wakil Ketua MPR Baka...
KPK Tak Takut Periksa Megawati
Markus Intervensi Korupsi BPR Prim...
Kasus Bupati Ade, KPK Periksa Dua ...
ICW Minta Jokowi Waspadai Koruptor...
Akui Korupsi Rp 8,7 M, Sekwan Dita...
Bidik Tersangka Baru Korupsi BPR T...
Kejari Tetapkan Tiga Tersangka Kor...
Korupsi Haji, Lima Adik Suryadharm...
KPK Buka Penyelidikan Baru Kasus C...
Korupsi Dana Bimtek, Kejari Tahan ...
Korupsi Haji, KPK Periksa Tiga Pas...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  100