menu.jpg
 
Istri Siri Tak Dapat Menjadi Saksi Suami

Selain keluarga sedarah, istri merupakan orang terdekat suami. Sering kali penempatan atau pemberian harta kekayaan tidak membuat istri curiga kepada suaminya. Penuntut umum tidak dapat memaksakan istri tersebut menjadi saksi dalam perkara pidana suaminya. Sesuai Pasal 168 dan 169 KUHAP, istri, anak, keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, kecuali mereka menghendaki.

Hal serupa juga berlaku bagi istri yang dinikahi secara siri atau tidak dicatatkan di KUA. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Adami Chazawi mengatakan, KUHAP tidak menjelaskan istri yang dimaksud harus dinikahi secara hukum negara. Istri yang dinikahi secara siri pun dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

“Pada prinsipnya, istri tidak bisa menjadi saksi untuk suaminya yang menjadi terdakwa. Tidak ada istilahnya dalam hukum, kawin siri atau istri siri, yang ada cuma istri. Mengundurkan diri sebagai saksi boleh-boleh saja, tapi atas seizin hakim dan harus dilihat dulu alasannya apa,” katanya.
Adami melanjutkan, secara hukum, perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan dicatatkan ke instansi yang berwenang. Walau perkawinan siri tidak dicatatkan ke KUA, tapi sah secara agama. Apabila perkawinan siri mau disahkan secara hukum negara, perkawinan siri harus dicatatkan.

Negara tidak mengakui adanya perkawinan, jika perkawinan tidak dicatatkan. Namun, perkawinan siri, tidak mengurangi hak istri untuk mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara pidana suaminya. Istri yang dikawini secara sah, tapi saat perkawinan suaminya menggunakan identitas palsu juga tidak dapat dijadikan saksi.

Adami berpendapat, perkawinan tetap dianggap sah selama tidak ada kekeliruan mengenai orangnya. Perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak mengajukan gugatan. Sepanjang perkawinan belum dibatalkan, perkawinan dianggap sah dan istri tidak dapat dijadikan sebagai saksi sebagaimana diatur KUHAP.

“Yang penting orangnya benar, bukan orang lain. Soal identitas yang dipalsukan tidak akan menyebabkan batalnya perkawinan, sehingga istri tidak boleh menjadi saksi. Prinsip itu bisa disimpangi asalkan ada alasan yang sangat mendasar dan penting, serta harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan,” ujarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 169 KUHAP, istri dapat memberikan keterangan di bawah sumpah jika istri dan penuntut umum secara tegas menyetujui. Manakala penuntut umum tidak menyetujui pemberian keterangan di bawah sumpah, istri juga diperbolehkan memberikan keterangan tanpa harus sumpah.

Adami menganggap pemberian keterangan tanpa disumpah tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum. Keterangan seperti itu hanya untuk memperkuat dan tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu saksi. Sesuai KUHAP, saksi yang memiliki kekuatan pembuktian harus disumpah. Atas dasar itu, penuntut umum tidak harus memaksakan istri untuk menjadi saksi perkara pidana suaminya.

Hal itulah yang terjadi dalam sidang perkara pencucian uang mantan Kakorlantas Polri Djoko Susilo di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ketiga istri Djoko, Suratmi, Mahdiana, dan Dipta Anindita keberatan menjadi saksi dan mereka bahkan mengirimkan surat keberatan melalui pengacara Djoko yang dibuktikan dengan surat nikah.

Padahal, pernikahan Djoko dengan Mahdiana dan Dipta tidak dilandasi identitas yang benar. Djoko mengaku lajang saat menikahi Mahdiana, sedangkan Djoko masih terikat pernikahan dengan Suratmi. Begitu pula saat Djoko menikahi mantan Putri Solo, Dipta. Djoko memalsukan status, pekerjaan, tempat, dan tahun kelahirannya.

Penghulu KUA Grogol, Sukoharjo, Husein Hidayat yang sempat bersaksi di persidangan, mengungkap pernikahan Djoko dan Dipta berlangsung di Jl Sam Ratulangi, dekat stadion Manahan Solo pada Desember 2008. Dalam KTP, Djoko berstatus belum menikah, pekerjaan wiraswasta, dan lahir di Malang, 7 Oktober 1970

Sementara, identitas Djoko yang sebenarnya adalah menikah, anggota Polri, dan lahir di Madiun, 7 Oktober 1960. Setelah keduanya memenuhi persyaratan, Husein menikahkan Djoko dan Dipta, meski bukan di wilayah kerjanya. Husein tidak mempersyaratkan izin dari istri pertama karena Djoko belum menikah. idr

Berita lainnya
Capres 2014, Miliki Gagasan Dan I...
Suami Ditahan, Minta Bilik Asmara
Anis-Hidayat Bersaing di Pemira PKS
Tantangan berat Sutarman
Lembaga Survei & Kedaulatan Rakyat
Lima Langkah Recovery of Trust MK
Korban Media, SBY Tak Terlalu Paha...
Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD?
Sebenarnya ‘Tidak Perlu’ Kalau...
Politik Dinasti Adalah Politik Mun...
MK Tak Berwenang Uji Perppu
Korupsi dalam Bingkai Hyperdemocra...
Perppu MK, Presiden Gagal Deteksi ...
Koruptor Kepala Daerah
Perppu MK Kadaluarsa
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  86