menu.jpg
 
Dirut Bank Jatim Tertutup

Laporan : Tim Surabaya Pagi

SURABAYA (Surabaya Pagi) – Terungkapnya kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim yang macet sekitar Rp 152 miliar, sampai semalam masih belum dijelaskan penyebabnya oleh jajaran direksi. Ironisnya, Direktur Utama (Dirut) Bank Jatim Hadi Sukrianto, juga menutup diri alias tidak transparan menjelaskan penyebab macetnya KUR sampai sebesar Rp 152 miliar. Beberapa kali dihubungi untuk menjelaskan mengapa kredit yang dikucurkannya macet dalam jumlah besar, siapa pelakunya, juga terus membisu. Padahal, Bank Jatim sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di bursa efek, harusnya memberikan informasi sejelas-jelasnya ke publik. Terlebih lagi, sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bank termasuk badan publik. Sehingga, masyarakat luas berhak mengetahui apa yang terjadi pada Bank Jatim yang sahamnya dimiliki Pemprov Jatim dan 38 Pemkab/Pemkot se Jatim. Ada apa dengan Hadi Sukrianto?

Wartawan Surabaya Pagi berkali-kali berusaha mendapat penjelasan seputar KUR yang macet Rp 152 miliar dari Hadi Sukrianto. Namun, pria berkaca mata dan suka golf itu sulit ditemui. Dikonfirmasi melalui tiga nomer HP-nya, tak pernah diangkat. Seperti dihubungi, Rabu (2/10) kemarin, HP Hadi Sukrianto dengan nomer 0812319020xx terdengar nada sambung tapi tak diangkat. Sedang dua nomer HP lainnya, 0857308000xx dan 08113466xx dialihkan.

Dikonfirmasi via SMS, juga tidak direspon. Isi SMS yang terkirim berisi, ”Pak kami dari Harian Surabaya Pagi mohon penjelasan mengapa dan bagaimana KUR macet di Bank Jatim sampai mencapai angka Rp 150 miliar? Apa langkah sekarang agar KUR yang dikucurkan Bank Jatim tidak macet lagi?”

Menanggapi sikap direksi Bank Jatim ini, Agus Wijayanto Nugroho, Staf Ahli Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat, menyayangkan. Sebagai pejabat bank yang memiliki nasabah banyak, harusnya bersikap terbuka dengan apa yang terjadi pada bank yang dipimpinnya. Ia menegaskan semua lembaga yang menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat bisa disebut sebagai badan publik. Karena itu, jika ada warga atau nasabah yang menuntut keterbukaan informasi pada Bank Jatim, tapi tidak diindahkan, maka bisa melaporkan ke Komisi Informasi yang berada di daerah setempat.

“Hak masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan badan publik, entah itu bank atau lembaga lainnya. Sebab bank juga menghimpun uang dari masyarakat luas,” tutur Agus dihubungi Surabaya Pagi, kemarin.

Namun sebelum membawa ke sengketa publik, lanjut Agus, harus melalui tahap-tahap yang telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Jika masyarakat umum ingin mendapatkan informasi kepada pejabat pelayan publik, tahap awal melalui PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) yang sudah disediakan. Jika informasi yang dibutuhkan tersebut bersifat berkala, PPID wajib memberikan jawaban paling lambat tujuh hari. “Jika informasi yang dibutuhkan tersebut bersifat taktis, maka hari itu juga harus dijawab,” jelasnya.

Namun, jika informasi yang dibutuhkan tidak dapat disediakan PPID, masyarakat pemohon informasi dapat mengajukan ke atasan PPID. Selambat – lambatnya 30 hari setelah permohonan masuk. Pejabat atasan PPID tersebut wajib memberikan informasi. Jika dalam waktu tersebut pejabat bersangkutan tidak dapat menyediakannya, atau sebelum 30 hari pejabat publik sudah memberikan informasi namun pemohon informasi merasa belum puas, maka pemohon informasi dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik (KIP) daerah setempat. Selambat – lambatnya dalam waktu 14 hari setelah 30 hari, KIP akan melakukan proses sengketanya.

“Kegagalan lembaga publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat pemohon dapat dikenakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang – Undang Keterbukaan Informasi. Lebih detail sudah diatur dalam pasal 8, 9 dan 10. Lalu pasal 22 dan 23 serta pasal 36 dan 37. Kami pernah menangani kasus semacam ini dari Jawa Timur, pemohon atas nama Agus Yahya asal Pasuruan dengan tersengketa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,” papar Agus.

Kepala Ombudsman Jawa Timur Agus Widiyarta juga menyoroti sikap tertutup direksi Bank Jatim, terkait bobolnya kredit Rp 152 miliar. Ia heran mengapa Bank Jatim sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia, bisa dikibuli oleh pengusaha yang hanya dengan membawa dokumen perusahan abal-abal. Sehingga Bank Jatim Cabang HR Muhammad bobol Rp 52,3 miliar. Belum lagi soal macetnya KUR Rp 152 miliar.

“Pasti ada administrasi yang dilanggar dan terjadi kongkalikong antara pejabat bank dan pihak pemohon kredit. Setahu saya, program itu (KUR, red) khusus rakyat kecil. Kenapa bisa sampai ke tangan yang salah”, ungkapnya.

Karena itu, Ombudsman Jawa Timur menunggu laporan masyarakat terkait kasus di Bank Jatim ini. Setelah laporan masuk, lanjut Agus Widiyarta, pihaknya baru bisa melangkah. “Silakan masyarakat yang merasa dirugikan melaporkan pengaduan ke kami. Jika yang bersalah petugas kreditnya, maka kami akan membuat rekom ke direktunya. Namun, jika direkturnya sendiri yang melakukan kesalahan, kami akan membuat rekomendasi kepada komisaris agar segera diusut,” tandasnya.

“Kami tegaskan. Meskipun kami tidak menerima pengaduan dari masyarakat, tapi berita tentang kebenarannya menjadi meresahkan masyarakat, maka kami pun dapat secara langsung mengajukan rekomendasi,” lanjut Agus menegaskan. n

Berita lainnya
Surabaya Raih Socrates Award
Hotel Maumu dan Karaoke NAV, Disom...
Audisi Indonesia Mencari Bakat Dig...
Hotel Maumu dan NAV Digugat Rp 10 M
Mewah Rek, Satu Kursi Seharga Dua ...
Warga Apresiasi Keberanian Soekarwo
Awas Badai Petir
Pamitan dengan Wartawan, Bicara Tr...
Abraham Samad: Evolusi, Koruptor M...
SBY dikejar Penjual Gorengan
Investor Pasar Turi Dituding Curang
Presiden Desak Lapindo Lunasi Korb...
Ibu Kanker Rahim dan Ayah Stroke, ...
Tak Terancam, Prabowo Tolak Pengam...
Putri Gus Dur Pertanyakan Dana TKI...
Potensi Jawa Timur :
  • Kab. Bangkalan
  • Kab. Banyuwangi
  • Kab. Blitar
  • Kab. Bojonegoro
  • Kab. Bondowoso
  • Kab. Gresik
  • Kab. Jember
  • Kab Jombang
  • Kab. Kediri
  • Kab. Lamongan
  • Kab. Lumajang
  • Kab. Madiun
  • Kab. Magetan
  • Kab. Malang
  • Kab. Mojokerto
  • Kab. Nganjuk
  • Kab. Ngawi
  • Kab. Pamekasan
  • Kab. Pasuruan
  • Kab. Pacitan
  • Kab. Ponorogo
  • Kab. Probolinggo
  • Kab. Sampang
  • Kab. Sidoarjo
  • Kab. Situbondo
  • Kab. Sumenep
  • Kab. Tuban
  • Kab. Tulungagung
  • Kab. Trenggalek
  • Kota Batu
  • Kota Blitar
  • Kota Kediri
  • Kota Madiun
  • Kota Malang
  • Kota Mojokerto
  • Kota Pasuruan
  • Kota Probolinggo
  • Kota Surabaya
  • Copyright © 2012 surabayapagi.com
    RSS Feed User Online :  75