menu.jpg
 
Dipenda Jatim Lakukan Pemutihan Denda

SURABAYA (Surabaya Pagi)-Kendati kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih dalam tahap wacana pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur sudah mengambil langkah. Di antaranya mengeluarkan kebijakan keringanan dan insentif pajak daerah atau yang dikenal pemutihan denda.

Pemutihan ini bakal dilaksanakan mulai 17 Juni - 17 September 2013. "Ini salah satu kebijakan dalam kenaikan BBM, serta meringankan beban masyarakat Jatim, khususnya pada Ramadan, Idul Fitri," ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Jatim, Bobby Sumiarsono, pada sejumlah wartawan, kemarin.

Sasaran kebijakan pengurangan ini yaitu, pembebasan sanksi administrasi PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBN (biaya balik nama) II kepada seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, termasuk alat-alat berat, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang memiliki piutang pajak. Kemudian pembebasan pengenaan BBN II kepada seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Tak hanya itu, pemprov juga memberikan insentif pokok PKB sebesar 50 persen terhadap kendaraan bermotor plat hitan maupun plat kuning atas nama perusahaan yang akan dimutasikan ke wilayah Jatim.

Dijelaskannya, dampak kebijakan ini terhadap penerimaan dapat mengurangi potensi penerimaan, karena berkurangnya penerimaan sanksi administrasi berupa denda dan bunga PKB, penerimaan BBN II serta pengurangan pokok PKB. Namun, kebijakan ini juga sekaligus dapat meningkatkan penerimaan terutama bersumber dari pencairan pokok PKB dan BBN II.

"Wajib pajak yang sudah tidak mampu melakukan daftar ulang atau terlambat daftar ulang, dengan kebijakan ini akan terkurangi beban kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Secara psikologis pemilik asal kendaraan tidak terbebani lagi dan terlepas tanggung jawabnya atas segala akibat yang timbul dari kendaraan tersebut," jelas Bobby, saat Sosialisasi Kebijakan Keringanan dan Insentif Pajak Daerah 2013, di Kantor Dipenda Jatim, Kamis (13/6).

Dampak lainnya, dapat meringankan petugas lapangan ketika menghubungi wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tentang akhir waktu jatuh tempo membayar pajak. Mendidik masyarakat untuk taat dan patuh terhadap ketentuan pajak, dapat menekan kendaraan yang tidak daftar ulang dan membuat database kendaraan bermotor menjadi akurat sehingga pelayanan tidak terganggu. Terakhir yang tak kalah pentingnya adalah membangun trust Dipenda Jatim sebagai instansi terdepan dalam pelayanan.

Mantan Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim ini mencontohkan, untuk kendaraan minibus Toyota Alphard 2.4G AT tahun 2011, PKB pokok Rp10.035.000 masa laku pajak 3 Februari 2012, dibayarkan pada 20 Juni 2013. Seharusnya membayar selama 2 tahun sebesar Rp23.682.600 (pokok pajak + bunga), dengan adanya pembebasan sanksi bunga PKB maka yang harus dibayar PKB pokok sebesar Rp20.070.000 sanksi bunga PKB Rp3.612.600 dibebaskan.

Dicontohkannya lagi, kendaraan sepeda motor Honda NC 110D Vario JF11E tahun 2010, PKB pokoknya Rp160.500. Masa laku pajak 8 September 2010 dibayarkan pada 20 Juni 2013, seharusnya membayar selama empat tahun sebesar Rp764.000 (pokok pajak + bunga). Dengan adanya pembebasan sanksi bunga PKB maka yang harus dibayar PKB pokok sebesar Rp642.000. Sanksi bunga PKB Rp122.000 dibebaskan. - arf

Berita lainnya
Empat Kapolres Dimutasi
Soal Orang Gila, Dinkes - BPJS Sal...
Sulitnya Perpanjangan SKT Jika Tak...
Customer First, PDAM Surya Sembada...
KA Jakarta - Malang, Ada Khusus Di...
BPJS Percepat Kepersertaan PNS
Bude Minta Filosofi Batik Diperta...
Ratusan Prajurit TNI Naik Pangkat
Periksa Hewan Kurban
7 Kapolres Digeser
Bikin Ribuan Lubang Resapan Biopori
Cegah Penularan Wabah Kolera, Pela...
Pakde Ubah Nama RS Kusta dan RS Pa...
Donor Darah HUT Lantas
Permintaan Sapi Qurban Meningkat
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  81