menu.jpg
 
Bambang DH Maju Caleg, Jabatan Wawali Digandoli

SURABAYA (Surabaya Pagi) – Wakil Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono tak habis-habisnya mengejar jabatan. Masih aktif sebagai wakil walikota Surabaya, Bambang DH sempat berambisi maju calon wakil gubernur, namun tidak dikehendaki partainya. Kini suami Dyah Katarina ini menjajal calon legislatif untuk tingkat DPRD Provinsi Jatim di pemilu 2014 nanti.

Sebuah sumber di internal PDI Perjuangan menyebutkan, Bambang DH mengajukan diri maju caleg sejak empat bulan lalu. Namun, baru resmi melengkapi pendaftaran lewat PDIP dua minggu lalu.

“Bambang DH maju caleg DPRD Jatim lewat daerah pemilihan Jatim I (Surabaya-Sidoarjo),” kata sumber internal PDIP, kemarin.

Bahkan, lanjut sumber tersebut, Bambang DH saat mau mendaftar ngotot ingin ditempatkan di nomer urut satu. Kontan saja, hal tersebut ditolak partai, karena sudah ada nama Sekretaris DPD PDIP Jatim Kusnadi yang sejak pemilu 2009 lalu menempati nomer urut satu. Penataan nomer urut caleg untuk diajukan dalam DCS (Daftar Caleg Sementara) sudah ditetapkan berdasarkan rapat DPD hari Kamis lalu (21/3). “Tidak elok, seorang sekretaris DPD digeser nomernya oleh caleg baru,” ujarnya sambil mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan ini.

Dengan sahnya pendaftaran BAmbang DH, otomatis berpengaruh pada jabatannya sekarang. Sebagai seorang wakil kepala daerah, wajib mundur saat mendaftar caleg. Hal tersebut diatur dalam Peraturan KPU RI No7/2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Jatim dan DPRD Kabupaten/kota. Dalam Peraturan KPU RI diatur di BAB II PErsyaratan Bakal Calon dan Pengajuan Bakal Calon pasal 4 huruf k mengharuskan seorang wakil kepala daerah harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum daftar caleg. Dan dibuktikan dengan surat pengunduran diri resmi dan tidak dapat ditarik kembali. Surat pengunduran diri itu harus diserahkan pada saat pengajuan DCS oleh partai.

Namun sayangnya, Bambang DH hingga detik ini masih menjabat sebagai wakil walikota Surabaya dan masih menerima gaji serta fasilitas Wawali Surabaya. Meskipun dirinya sudah tercatat sebagai caleg DPRD Jatim.

Dihubungi melalui ponselnya, Bambang DH mengakui sudah mendaftar sebagai caleg DPRD JAtim di PDIP. Namun Wakil Ketua DPD PDIP Jatim itu mengaku dirinya ditugasi oleh partainya. “Iya itu tugas dari DPP PDIP, setiap kepala daerah yang sudah dua kali menjabat harus maju di legislatif,” ujar Bambang DH.

Ia memastikan sudah mengisi formulir dan melengkapi berkas pencalegan. Tentang adanya PEraturan KPU RI nomor 7/2013 tentang kepala daerah/wakilnya harus mundur dari jabatannya ketika maju caleg dalam Pileg 2014, menurut mantan Wali Kota Surabaya ini tidak ada masalah. “Prinsipnya saya tidak ada masalah jika memang aturannya seperti itu,” tambahnya. Saat ditanya kapan mundur dari wawali? Bambang DH terkesan ngggandoli karena tidak mau menjawab tegas untuk mundur sekarang.

Apakah pencalegan ini karena gagal maju pilgub? Bambang tidak menampiknya. Sebab, hingga saat ini partai belum jelas akan mengusung siapa. Sehingga tak ada keinginan dirinya untuk tetap bertahan maju dalam pilgub Jatim yang rencananya digelar pada 29 Agustus 2013 nanti.

Terpisah Sekretaris DPD PDIP Jatim, Kusnadi menegaskan ada tidaknya Keputusan KPU RI nomor 7/2013, Keputusan DPP sejak awal sudah meminta kepada Kepala Daerah yang maju Caleg dipersilahkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Begitupula dengan Anggota DPRD yang maju dalam Pilkada diminta mundur sebagai anggota legislatif. “Keputusan DPP PDIP benar-benar berdasarkan pada azas keadilan. Artinya semua kader memiliki hak yang sama untuk duduk sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Karenanya sebelum ada Keputusan KPU RI, DPP sudah membuat kebijakan seperti itu,” tandas pria yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim ini.
Seraya dicontohkan, posisi Ketua DPD PDIP Jatim, Sirmadji saat ini maju dalam caleg DPR RI. Kalau yang bersangkutan diterima di DPR RI , maka yang bersangkutan harus mundur dari Ketua DPD PDIP Jatim. Sebaliknya, jika hanya duduk di DPRD Jatim tidak ada larangan untuk mundur dari jabatannya karena setingkat. rko

Berita lainnya
Surabaya Butuh Dinas Perumahan Rak...
PU Bina Marga Paling Bobrok
Masih Butuh PNS Baru
Tambah 8 Truk Angkut Sampah
Semangat Sumpah Pemuda dan Hari Pa...
Kasus Risma Bakal SP3
Anggaran Pendidikan Turun 2 Persen
Pemkot Tarik Tabungan Rp9 M di Ban...
Pembebasan Lahan JLS Terkendala Pe...
PKS, Gerindra, Golkar Gigit Jari
Abaikan Putusan PTUN, Pemkot Obrak...
Proyek Saluran Mandeg, Warga Nglur...
Pemkot Tambah 8 Sentra PKL
Targetkan Copot 16 Ribu Reklame Li...
Kuasai Aset Pemkot, Dewan Panggil ...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  114