PROBOLINGGO- Wakil Bupati (Wabub) Salim Qurays mewakili Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, menyampaikan Laporan keuangan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggran (TA) 2008.

Dihadapan pimpinan serta segenap anggota DPRD, beserta anggota Muspida, Sekda, serta para pejabat teras Pemkab, Wabub Salim Qurays memaparkan, kekuatan APBD TA 2008 setelah perincian adalah pendapatan daerah sebesar Rp. 700.715.890.000, belanja daerah sebesar Rp.774.028.939.000, dan pembiayaan sebesar Rp. 73.313.049.000.

”Target pendapat APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2008, sebesar Rp. 700.715.890.000, dengan realisasi sebesar Rp. 717.089.299.868,86 atau 102 %,” terang Wabub, di Gedung DPRD, Jumat (22/5) kemarin,

Lebih lanjut politisi PPP ini memaparkan, realisasi dari anggaran belanja daerah sebesar Rp. 719.173.666.872,65 atau sebesar 92,91%, sedangkan realisasi dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.

82.982.871.712,52 atau sebesar 99,25%, dan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp. 10.296.460.000 atau sebesar 100%.
Dari hasil realisasi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp. 70.602.044,73.

”Dari uraian laporan keuangan pertanggung jawaban, pelaksanaan APBD TA 2008, secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat tahun 2008 dapat diberjalankan dengan baik. Hal ini berkat dukungan pimpinan serta segenap anggota DPRD, dan partisipasi masyarakat,” lanjutnya.

LPJ pelaksanaan APBD ini di sampaikan berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 184 ayat (1) dan (2), dinyatakan, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Diantaranya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). yet