menu.jpg
 
‘’Pajak Reklame’’ Dinaikkan, Main dengan Orang Dekat Walikota

Siapa bilang mafia reklame di Surabaya, era Walikota Tri Rismaharini, sudah habis?. Selama sebulan Desember ini, ada beberapa surat masuk ke redaksi harian Surabaya Pagi, bahwa permainan reklame outdoor di Surabaya, masih marak, hanya ganti pemain maupun modusnya. Hanya saja, modus ‘main’ bisnis reklame di era Tri Rismaharini berbeda dengan semasa Bambang DH, saat menjadi walikota. Apa dan bagaimana kotornya permainan bisnis iklan di Surabaya, Surabaya Pagi menurunkan tim investigasi dibantu beberapa anggota DPRD Surabaya dan mantan pejabat di Pemkot Surabaya. Berikut ini penelusuran Tim Wartawan Surabaya Pagi.

Meski kini, Peraturan Daerah (Perda) Pajak Reklame sudah disahkan oleh DPRD Kota Surabaya, tapi kalangan biro reklame masih kesulitan membayar pajak/retribusi ke Pemkot (Pemerintah Kota) Surabaya. Padahal, ada sejumlah pengusaha reklame yang membutuhkan perpanjangan ijin pendirian reklame. Hal ini demi kelangsungan bisnisnya melayani klien pemasang iklan. Ekses dari kesulitan membayar pajak/retribusi, hingga Desember 2012 ini, cukup banyak reklame yang terpasang tidak memiliki ijin. Titik-titik reklame itu masih dimonopoli oleh biro reklame besar, seperti Oxcy, Rainbow, Starindo dan Warna Warni. Hanya saja, Warna Warni yang dulunya menjadi ‘penguasa’ reklame di era Bambang DH, kini tidak lagi seperti dulu. Warna-warni tergeser oleh Biro iklan baru yang dekat dengan orang dekat Walikota Risma.

Walikota Risma, yang kebijakannya ditindaklanjuti oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DKCTR) yang dipimpin Agus Sonhaji, menyatakan bahwa titik reklame baru akan dikeluarkan melalui proses lelang. Sayang, Lelang reklame di 17 jalan protokol ---seperti Jalan Basuki Rahmat, Panglima Sudirman, Raya Darmo, Mayjen Sungkono dan HR Mohamad—gagal dilakukan pada tahun 2012 ini. Padahal, harusnya November lalu sudah rampung semua. Agus Sonhaji yang dulunya di Bina Program, dinilai oleh kalangan anggota Dewan dan sejumlah biro iklan, merupakan pejabat kesayangan Risma. Ia dikabarkan dengan dengan orang lingkaran satu Risma yaitu Don Rosano dan Tommy.

Berdasarkan informasi yang berhasil diterima Surabaya Pagi di kalangan internal anggota DPRD Kota Surabaya, persoalan reklame di Surabaya yang melilit kepemimpinan Risma, tidak hanya soal adanya indikasi monopoli dari biro reklame besar. Tapi biro reklame yang memanfaatkan kedekatan dengan Walikota dan lingkaran satunya. Akibatnya, terjadi perombakan aturan atau Perda soal reklame. Gagasan perombakan yang tidak pernah dikonsultasikan ke anggota Dewan, seperti kelaziman sebelumnya berbuntut panjang yaitu pembahasan bersama legislatif, menjadi alot. Ada semacam tarik-menarik kepentingan. Terutama yang terkait dengan naiknya pajak reklame jenis billboard yang dinilai oleh biro iklan dan anggota dewan sebagai kenaikan fantastik. “Naiknya lebih dari 100 persen naiknya,” ungkap seorang anggota dewan yang enggan disebut namanya, minggu kemarin.

Seperti tertuang dalam Perda Pajak Reklame, angka paling murah untuk per titik ukuran reklame terkecil adalah Rp 2 juta/ per tahun per meter persegi. “Mahalnya pajak itu membuat pengusaha reklame enggan lewat jalur resmi. Mereka memilih jalur tak resmi, yang penting reklamenya bisa ditampilkan,” ungkapnya. Akibatnya, peluang kebocoran pajak reklame semacam ini terbuka sekali. Disinilah yang menjadi sorotan anggota dewan dan pergunjingan sejumlah anggota P3I (Persatuan Pengusaha Periklanan Indonesia) cabang Jawa Timur. Sorotan dan pergunjingan itu sekitar permainan di lingkaran orang dekat Risma berpengaruh besar.

Persoalan tidak hanya di situ. Penarikan retribusi pemasangan reklame, terutama yang terpampang di beberapa jembatan juga tidak jelas membayar ke siapa (institusi atau perorangan). Maklum, tahun 2012 ini cukup banyak reklame terutama jenis billboard atau bando, ijinnya banyak yang mati karena pajaknya tidak dibayar.
“Memang banyak biro reklame yang mengeluh. Mereka bukannya gak mau bayar, namun saat mau memperpanjang ijin dan membayar pajak, oleh instansi pajak dipersulit dengan alasan belum ada aturan yang jelas, sehingga mereka tidak mau memprosesnya,” beber sumber internal dewan ini.

Sumber Surabaya Pagi di DPRD dan Pemkot Surabaya mengakui ada indikasi sebuah sekenario besar yang dilakukan mafia reklame untuk mematikan beberapa biro reklame tertentu, termasuk Warna-Warni. Goalnya, bakal dimunculkan biro iklan baru yang dekat dengan orang sekitar Risma. Tak salah bila kini muncul kasak-kusuk di DPRD bahwa akan muncul pemonopoli lahan iklan oleh biro reklame tertentu yang nama-namanya mulai dideteksi oleh anggota dewan. “Info yang kami peroleh sudah ada sejumlah biro iklan memanfaatkan kedekatannya dengan walikota dan orang dekatnya. mereka mencoba memainkan skenario besar dengan langkah awal, yakni merombak Perda Reklame yang semakin diperketat. Dengan adanya pembahasan ini tentunya semua pembayaran pajak atau biro reklame yang hendak memperpanjang ijin jadi terbengkalai karena Pemkot Surabaya tidak mau menerima. Ini kan aneh saat biro mau bayar atau memperpanjang ijin tapi dipersulit, ada apa ini,” papar dia.

Lantaran persoalan ini, Pemkot mengajukan Raperda Penataan Reklame yang kini sedang dibahas di DPRD. “Setelah Perda Pajak Daerah yang salah satu poinnya pajak reklame yang naiknya lebih dari 100 persen, kali ini Perda Penataan Reklame sedang dibahas. Ini lah yang menghambat kita saat memperpanjang dan mambayar pajak. Dengan alasan aturan sedang dibahas ini kita dipersulit bayar pajak dan memperpanjang ijin ini kenapa,” ujar salah seorang pengusaha reklame yang ditemui Surabaya Pagi, secara terpisah.

Seharusnya, lanjut dia, menggunakan norma hukum kepatutan, jika memang aturannya belum disahkan, setidaknya masih mengikuti aturan lama, sehingga biro reklame masih bisa mengurus ijin dan membayar pajak. “Kalau sepert ini titik kita bisa dipotong (ditertibkan Satpol PP) dengan dalih izinnya sudah mati. Ini akalnya siapa?,” tambahnya bernada tanya.

Disinggung ijin mati dan tidak bayar pajak, tapi reklame masih tetap berdiri selama ini pembayaran retribusi ke siapa, sumber yang takut namanya dikorankan karena akan berdampak pada bisnisnya ini hanya tersenyum. Dia tidak mau membeberkan mengenai pembayaran retribusi ini. “Gimana cara kita lah mas. Yang peting tetap bisa berdiri meskipun ijinnya dipersulit. Angpao yang bermain,” cetus dia, sambil tertawa ngakak.

Sementara itu Kasi Pajak Reklame Pemkot Surabaya Indira, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya terkesan menghindar, terutama saat diklarifikasi mengenai persoalan tersebut. Pejabat ini pura-pura suara terputus-putus. Padahal awalnya pembicaraan melalui telpon seluler berjalan lancar. “Halo... halo... halo... suaranya kok putus-putus, mas,” kelit Indira sembari menutup telepon selulernya. Jika kondisinya seperti ini, siapa yang bermain dan siapa yang diuntungkan? Kesempatan bagi Kejaksaan dan Kepolisian turun tangan menyidik pejabat Pemkot dan biro iklan, dengan mendengar anggota dewan dan pengurus P3I Jatim, termasuk sejumlah pemerhati periklanan di Surabaya. Ikuti edisi berikutnya. n tim

Berita lainnya
Kuota CPNS Turun
Lebaran, Mobil Dinas Dikandangkan
Kiriman Uang TKI Capai Rp 700 M
Pemkot Kaji Perjanjian dengan KAI
Suguhkan Bazaar, Pasar dan Puluhan...
Digugat KBS, Risma Kerahkan 20 Kua...
Libur Lebaran, KBS Target 100 Ribu...
2,5 Ha Lahan Tambak Medokan Ayu Di...
Ajak Warga Buka Bersama
Raperda Hutan Kota Masih Ngambang
Pemkot Audit Rekrutmen Direksi PD ...
Tolak Wilayah Digabung,, Warga Ngl...
Walikota Tangsel Belajar e-Governm...
Dewan Desak Pemkot Harus Buka Zero...
DPRD Tuding Banyak Pengembang Lang...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  74