menu.jpg
 
Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012, Penyidikan Harus Terbuka

Kapolda Jatim Irjen Unggung Cahyono Yth,
Anak buah Anda, saya yakin semua tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) yang demokratis dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). Nah berkaitan ini, apakah penghentian penyidikan perkara delik biasa kasus saling lapor antar Pendeta Bethany, tidak khawatir dicap telah menciptakan praktik machstaat dalam skala kecil yaitu tingkat penyidikan?. Sebab penghentian penyidikan yang unsur-unsur pidananya telah terpenuhi dapat dituding telah mengabaikan aspek kepastian hukum dan keadilan

Saya mengkualifikasikan praktik machstaat dalam skala kecil, karena ada rencana dari anak buah Anda untuk menghentikan delik pidana biasa, hanya didasarkan laporan pencabutan perkara oleh Pdt Aswin, atas Pdt Yusak, dalam perkara penggelapan asset Gereja Bethany, berupa lima buah sertifikat dan bangunan.

Dari keterangan pengacara Pdt Aswin maupun Pdt Yusak, serta beberapa Jemaah gereja Bethany dijelaskan bahwa terdapat sedikitnya lima sertifikat tanah dan bangunan milik gereja yang dihibahkan oleh Pdt Abraham Alex kepada Pdt Yusak. Sertifikat itu kemudian dialihkan oleh Pdt Yusak, menjadi nama pribadi Pdt Yusak. Selain itu ada tanah yang digunakan untuk gereja YHS, pimpinan Pdt Yusak. Hibah ini dipersoalkan oleh Pdt Aswin, sehingga ia bersama beberapa pengurus gereja melaporkan Pdt Yusak, ke Polda Jatim.

Dalam penyidikan, Pdt Yusak mengakui telah menerima hibah dari Pdt Abraham Alex, yang adalah mertuanya. Selain itu, penyidik sudah memanggil saksi-saksi yang mengetahui hibah sertifikat tersebut. Saksi-saksi keberatan, sertifikat itu digunakan untuk gereja YHS dan pribadi Pdt Yusak. Maksud hibah Pdt Abraham, digunakan untuk kegiatan Jemaah gereja Bethany. Berhubung dua alat bukti sudah terpenuhi, penyidik melakukan gelar perkara. Dari gelar perkara tersebut, akhirnya status Pdt Yusak, dari terlapor menjadi tersangka.

Akibat penetapan Pdt Yusak sebagai tersangka, keluarga Pdt Yusak, termasuk koleganya yang menjadi dealer sepeda motor berusaha menganulir. Seorang pengusaha dihubungi untuk mementahkan penetapan Pdt Yusak, agar tidak jadi tersangka. Termasuk disiapkan seorang pengacara kelas menengah di Surabaya. Dari usaha kasak-kusuk, kemudian dibuatkan kesepakatan perdamaian antara Pdt Aswin dan Pdt Yusak. Perdamaian yang ditulis tangan oleh kedua pendeta ini disaksikan oleh pengacaranya. Surat perdamaian ini yang diajukan oleh Pdt Aswin ke penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jatim untuk menghentikan penyidikan tersangka Pdt Yusak.

Kapolda Jatim Irjen Unggung Cahyono Yth,
Penetapan hasil gelar perkara atas Pdt Yusak itu menggegerkan keluarganya. Maklum, antara Pdt Yusak dan Pdt Aswin adalah ada hubungan keluarga. Istri Pdt Yusak, yaitu Pdt Hanna Isti, adalah kakak kandung Pdt Aswin. Gegernya keluarga Pdt Yusak, mengundang beberapa pihak yang bukan pengacara mengurus perkara di Polda. Pengusaha ini ada yang menyebut markus (Makelar Kasus), karena meski usahanya bukan pengacara, tapi suka menerima klien dan membayari pengacara bahkan kadang bertandang ke ruang penyidik maupun mengundang penyidik di suatu tempat.

Karena backgroundnya bukan ahli hukum, mereka tidak mengerti perbedaan delik pidana biasa dengan delik aduan. Perkara laporan hibah sertifikat ini masuk dalam ranah delik biasa. Disana ada dugaan penggelapan asset maupun memberi keterangan palsu. Dalam pandangan Bareskrim Mabes Polri (Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri), delik pidana biasa dipopulerkan dengan nama kriminal murni.

Pemaknaan Kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi dan prosesnya tidak bisa dihentikan. Artinya harus berlanjut sampai ke Pengadilan. Proses criminal murni mengikuti criminal justice system. Artinya, meski korban/pelapor sudah memaafkan atau pelaku mengganti kerugian, atau bahkan mau mencabut, proses hukumnya terus berlanjut sampai vonis di pengadilan. Mengingat kasus ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut.

Kapolda Jatim Yth,
Meski saya bukan anggota Polri, sebagai jurnalis saya mengumpulkan berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Termasuk Peraturan Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Saya kagum, karena Kapolri Jenderal Timur Pradopo, sejak tanggal 25 Juni 2012 telah memikirkan bagaimana manajemen penyidikan. Peraturan yang terdiri 100 pasal ini sangat menarik untuk diketahui publik. Mengapa?, pada Bab penutup atau Bagian Ketiga dibahas tentang Tanggung Jawab.

Bagian ketiga ini terdapat dalam Pasal 100 yang menyatakan bahwa atasan penyidik bertanggung jawab secara manajerial terhadap, (a). keselamatan penyelidik dan penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaantugas; (b). peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyidik/penyidik pembantu; (c). proses penyelidikan dan penyidikan serta penyelesaian penanganan perkara; (d). pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik/penyidikpembantu dalam pelaksanaan tugas; (e). penyelenggaraan proses penyidikan secara profesional, prosedural, objektif,transparan dan akuntabel; (f). terwujudnya kepastian hukum dalam proses penyidikan; (g). adanya gugatan praperadilan atau upaya hukum lain sebagai akibat dari prosespenyidikan; (h). independensi penyidikan; (i). komplain masyarakat; dan (j). pemberitaan media massa yang dapat menimbulkan opini yang salah terhadap penyidikan.

Dengan peraturan Kapolri ini, saya yakin Anda dapat meminta pertanggungjawaban Direskrimum Polda Jatim Kombes Bambang, mengapa kasus tersangka Pdt Yusak, akan dihentikan?. Bila sampai dihentikan, Direskrimum Polda Jatim dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai Pasal 100 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012. Hal menarik yang dapat mengingatkan penyidik kasus criminal murni yang melibatkan tersangka Pdt Yusak, bahwa penyidik pernah melakukan gelar perkara.

Dalam Pedoman manajemen penyidikan ini, Kapolri menegaskan bahwa Gelar perkara ada beberapa tahap. Dalam tahap pertengahan penyidikan, Gelar perkara bertujuan untuk: (a). evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan; (b). mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan; (c). menentukan rencana penindakan lebih lanjut; (d). memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan; (e). memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti denganpasal yang dipersangkakan; (f). memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yangditetapkan; dan/ataug. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan. Sementara Gelar perkara pada tahap akhir Penyidika bertujuan untuk: (a). evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan; (b). pemecahan masalah atau hambatan penyidikan; (c). memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti; (d). penyempurnaan berkas perkara; (e). menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntutumum atau dihentikan; dan/atau (f). pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Suka atau tidak suka, pertimbangan Kapolri membuat Peraturan No. 14 Tahun 012, selain memberikan pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana kepada semua angota Polri, juga memberi jaminan kepada masyarakat bahwa Polri kini telah mereformasi diri yaitu terbuka terhadap publik. Peraturan ini mengatur soal legalitas, profesionalitas penyidik dan penyidik pembantu, proporsional dalam melaksanakan tugas fungsi kepolisian sampai transparansi yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbukayang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat.

Dengan demikian Peraturan Kapolri ini bisa dikatagorikan penjabaran teknis KUHAP dan KUHP untuk lingkungan internal Polri agar professional, proporsional dan transparan. Pertanyaannya, seberapa jauh komitmen penyidik menuntaskan perkara kriminal murni yang menyangkut asset gereja Bethany? Mengingat, publik saatnya dipandang sebagai komponen yang berkepentingan soal keadilan. Oleh karena itu, telah muncul masyarakat transparansi Indonesia yang menyoroti perilaku penegak hukum yang menangani kriminal murni termasuk tindak pidana korupsi.

Perkara sangkaan penggelapan dan atau keterangan palsu dalam kasus Pdt Yusak itu tidak bisa dilihat persengketaan antara Kakak-adik dalam keluarga Pdt Abraham Alex. Perkara ini adalah kriminal murni, bukan delik aduan. Sertifikat tanah yang dihibahkan oleh Pdt Abraham Alex kepada Pdt Yusak adalah asset publik, bukan asset milik Pdt Abraham Alex, pribadi. Apalagi asset itu dipersepsikan sebagai milik Pdt David Aswin, yang telah disusun sebuah scenario perdamaian dibawah tangan. Dengan sudutpandang hukum dan keadilan, kasus yang melilit Pdt Yusak adalah persoalan publik. Jemaah gereja Bethany turut berkepentingan. Maka itu, adalah wajar ditengah konflik ini muncul Forum Solidaritas gereja Bethany Karunia Allah yang dikoordinasi oleh Santoso Tedjo. Forum ini adalah elemen masyarakat madani. Oleh karena itu, menggunakan legalitas Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 memberi sinyal bahwa penyidikan kasus saling lapor antara Pendeta Gereja Bethany. Harus dilakukan transparan untuk kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. (tatangistiawan@gmail.com,bersambung)

Berita lainnya
Jonan Klaim Profesional, tapi Berp...
PT KAI, Terlibat Sengketa dengan P...
Legal Standing Pdt Aswin Lemah, Ke...
Kompol Simamora, ikuti Disertasi K...
Kompol Simamora, juga Dilaporkan ...
Kompol Simamora, Aneh-aneh, Pemals...
Penyidik Unit Susila Polda Jatim S...
Menguak Konflik Keluarga Pdt Abrah...
Carilah Pendeta Panutan, Bukan Sew...
Gandeng KPK, Bisa Jadi Anda akan U...
Ancam Investor, Gandeng KPK, Penc...
Secara Hukum, Risma tak Bisa Batal...
Menyoal Penahanan Pdt Ir. Sujarwo,...
Ironi Hukum, Sama-sama Disangka Pe...
Penyidik Perkara Bethany Diduga Di...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  107