menu.jpg
 
Hukum Progresif

Pertanyaan:

Hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk manusia dan masyarakat. Berangkat dari situ, maka menjalankan hukum tidak dapat dilakukan secara matematis, atau dengan cara yang disebut “mengeja pasal undang-undang”. Maka perlu kiranya dilakukan hukum progresif.

Dari pernyataan di atas, apakah yang dimaksud dengan hukum progresif tersebut?
Disty, Surabaya

Jawaban:
Berbicara tentang hukum progresif (di Indonesia), maka Satjipto Rahardjo sebagai “pelopor” hukum progresif, dengan pengikutnya yang disebut Tjip-ian. Menurut Satjipto, hukum progresif adalah hukum untuk manusia. Memahami hukum untuk manusia, dimaksudkan adalah hukum yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Dapat juga disebut sebagai hukum yang selalu pro-keadilan atau pro-rakyat.

Pengaruh ajaran positivisme masa silam hingga sekarang di Indonesia, sangat memprihatinkan Satjipto Rahardjo, di mana hukum saat ini terlihat seperti mesin otomat, serta mengabaikan moral. Satjipto menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek yang cenderung dianggap kaku, bahkan mengorbankan kepentingan rakyat, terlebih bila hukum telah dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Lebih menyakitkan apabila hukum justru digunakan untuk menindas manusia kelas bawah atau rakyat. Memahami hukum demikian, dapat pula diselami dengan kenyataan, bahwa hukum progresif bertumpu pada ilmu hukum non-dogmatik (empiris) menggunakan perangkat metode peneltian “baru”, yaitu “tidak alergi meminjam” metode yang dikembangkan ilmu lain. Sedangkan analytical jurisprudence bertumpu pada ilmu hukum dogmatik, yaitu hanya melihat ke dalam hukum, dan menyibukkan diri dengan membicarakan dan melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Jadi, kegunaan ilmu hukum dogmatis ini, tidak lebih hanya menelaah bangunan logis-rasional dari deretan pasal-pasal peraturan.

Ilmu hukum dogmatik seperti ini, menurut Satjipto, juga lazim disebut dengan analytical jurisprudence, yang dalam praktiknya sangat bertumpu pada dimensi bentuk formal dan prosedural, dalam beroleh hukum untuk mencapai (aksiologi) kepastian. Yang benar dan adil adalah peraturan hukum itu sendiri. Kebalikan dari itu, ilmu hukum non-dogmatik sebagai dasar dari hukum progresif, tidak berhenti pada menyibukkan diri dengan bangunan logis-rasional dari sebuah peraturan. Tujuan (aksiologi) yang ingin dicapai oleh ilmu hukum non-dogmatik adalah untuk mencari dan mencapai kebenaran hukum sebagai institusi kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kebenaran hukum yang demikian itu, jelas tidak dapat diperoleh, jika hanya bertumpu pada peraturan hukum semata-mata. Bukankah hukum dihadirkan untuk manusia? Dan manusia itu sendiri merasakan manfaat besar daripadanya.

Lebih lanjut, Satjipro menjelaskan, bahwa hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan itu bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah “hakikat hukum yang selalu dalam proses untuk menjadi” (law as a process, law in the making). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.

Pada akhirnya, Satjipto memformulasikan, bahwa hukum progresif melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti Panta Rei (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sendiri, yakni:
Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah untuk mannusia”. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolok ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif, dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.

Ketiga, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan perundang-undangan. Pernanan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan perundang-undangan. Betapa besar risiko yang akan dihadapi, apabila kita “menyerah bulat-bulat” kepada peraturan perundang-undangan.***

Berita lainnya
PDI Perjuangan Setelah Ditinggal T...
Kenaikan BBM Final, DPR Minta Parp...
MPR-TNI Sepakat Evaluasi Pelaksana...
Panglima TNI Tandatangani Naskah K...
Bupati Buka Sosialisasi Pembentuka...
Penanggung Jawab Tatanan Kawasan K...
Sutan Bathoegana Ajukan Komplain K...
Gaji PNS Tahun 2013
77 Prajurit TNI Konga XXIII-G Naik...
Peralatan Satgas Kizi TNI di Haiti...
RS Level II Naqoura Periksa Klinik...
Panglima TNI Pimpin Sertijab Aslog...
7 SKPD Bersamaan Ikuti Pembinaan M...
Upacara Bendera Di Mabes TNI
Satgas Indobatt Di Inspeksi 16 Per...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  63