menu.jpg
 
Kini, Gratifikasi Seks Bisa Dijerat UU Tipikor

Beberapa perkara suap yang ditangani penegak hukum terungkap ada pemberian hadiah (gratifikasi) layanan seks. Mengacu UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, gratifikasi dapat dipidana sepanjang mempengaruhi penyelenggara negara yang menerima untuk menympangi wewenang.

Demikian pandangan pakar hukum pidana Universitas Indonesia Akhiar Salmi dalam sebuah diskusi di DPR, Kamis (30/5). “Gratifikasi dapat dipidana melalui UU Pemberantasan Tipikor,” ujarnya.

Akhiar menguraikan gratifikasi dalam UU Pemberantasan Tipikor diatur secara gamblang dalam Pasal 12B. Menurutnya, gratifikasi masuk dalam kategori suap. Pertanyaannya kemudian, pemberian jasa seks kepada penyelenggara negara dapat dikategorikan gratifikasi?

Akhiar berpandangan, definisi gratifikasi dapat diartikan secara luas. Gratifikasi seks boleh jadi merupakan pemberian agar seseorang terkait jabatannya tidak melakukan atau melakukan tugas dan kewajibannya. “Kalau itu limitatif, memang tidak ada kata seks. Tapi ada pengertian pemberian barang. Jadi ada dua definisi gratifikasi dalam arti luas,” ujarnya.

Ia melanjutkan, setiap pemberian kepada penyelenggara negara dalam rangka kemudahan si pemberi sesuatu sudah dapat dikategorikan korupsi. Karena itulah Akhiar berpandangan gratifikasi seks masuk dalam pasal 12B.

Menurutnya, penerima gratifikasi seks dapat dipidana sepanjang dalam kurun waktu 30 hari tidak melapor ke aparat penegak hukum, KPK misalnya. Sebaliknya, jika melapor dimungkinkan lepas dari jeratan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12C.

Kendati demikian, Ahkiar berpandangan pembuktiannya memang terkesan sulit. Jika merujuk pada Pasal 12B ayat (1), penerima gratifikasi diatas Rp10 juta wajib membuktikan. Sedangkan di bawah Rp10 juta beban pembuktian terdapat di penuntut umum.

Meski sulit, bukan berarti tak dapat dibuktikan. Pasalnya sepanjang perbuatan tersebut berdampak pada kerugian keuangan negara lantaran penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan tugas dan kewajibannya, penuntut umum dapat menelisik pidana asal. “Pembuktian ini memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa,” tandasnya.

Pada tempat yang sama, anggota Komisi III Ahmad Yani tak sependapat dengan Akhiar. Menurutnya gratifikasi seks sulit dibuktikan. Lagi pula, hal itu justru merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Berbeda dengan menerapkan asas pengakuan, boleh jadi dapat dibuktikan. Hanya saja, tetap sulit pula penerapannya dalam hukum positif. Menurutnya, UU Pemberansatasan Tipikor sudah cukup baik. Hanya saja moral penyelenggara negara yang perlu diperbaiki.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu lebih jauh berpandangan dalam arti sempit gratifikasi seks tidak dikenal. Namun dalam KUHP pelaku dapat dijerat dengan pasal perzinahan.

“Definisi seks tidak bisa dikategorikan barang, kalau sudah dipersamakan dengan barang itu merendahkan perempuan. Kemudian bagaimana dengan pembuktiannya. Makanya saya mendukung bisa dijerat dengan delik perzinahan,” ujarnya. hki

Berita lainnya
Bobol Dana Nasabah dengan Rayu dan...
Mengkhianati UUD dan Bung Karno
Pilkada Dipilih DPRD Apa Dijamin B...
Jangan Sampai Ada Anas-Anas yang B...
Pilkada Dipilih DPR VS Pilkada Dip...
Cara dan Permainan Mafia-Mafia Ind...
Bila Tetap Dilantik, Bisa Hilangka...
Jokowi Harus Konsisten atau Diangg...
Pembebasan Hartati Murdaya, Hukum ...
Bisa Profesional, Bisa Multi Etnis...
Atur Perijinan, Bos Alfamart Ditan...
Bocoran Dokumen Rahasia yang Buat ...
KPU Tak Menjalankan PSU, UU Pilpre...
Diragukan, Rentan Gesekan Dan Seke...
Capres 2014, Miliki Gagasan Dan I...
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  89