menu.jpg
 
Izin Reklamasi Tak untuk Menguasai Tanah

Proyek pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong senilai Rp 8 triliun oleh PT Pelindo III terus menui protes. Pasalnya proyek tersebut diduga kuat melakukan penyimpangan berupa kegiatan reklamasi secara diam-diam. Lantas bagaimana status tanah hasil reklamasi itu ke depannya? Berikut kajian Guru Besar Agraria Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Prof. Dr. Sri Hajati, SH, MS.

Reklamasi pantai akan menjadi trend pengembangan wilayah kota di masa depan, setidaknya bagi kota-kota besar di Jawa yang berbatasan dengan laut. Tidak saja didorong oleh laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga karena dunia usaha akan lebih memiliki reklamasi pantai sebagai upaya mendapatkan lahan yang strategis, meski dengan investasi yang lebih tinggi.

Bukan hal mustahil, suatu saat Jawa, atau bahkan Surabaya, karena kepadatan penduduk dan aktivitas pembangunannya, akan menyerupai Singapura atau Hongkong yang terpaksa menimbun laut untuk menambah luas daratan.

Hal itu pula yang kini dilakukan oleh PT Lapindo III. Hanya saja kesalahan PT Pelindo III mendadak mengubah design dan nekad menguruk areal laut hingga seluas 800 hektare untuk Proyek Teluk Lamong.
Kalangan pengusaha di Pelabuhan Tanjung Perak menyebutkan, hal itu dilakukan, pertama, dengan alasan sudah sesuai dengan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang dibuat ITS. Kedua, diduga kuat karena ada pesanan dan sejumlah investor yang selama ini bermain di dunia pelabuhan.
Ada tiga perusahaan yang sudah pasti mengurus Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). Antara lain PT Sarana Mitra Global Nusantara (SMGN), Waterfront City serta satu lagi perusahaan besar konsorsium Australia dan lokal yang masih dirahasiakan namanya.

Dan bicara tentang pengurukan Teluk Lamong, karena kawasan tersebut adalah pantai, maka terkait penguasaan tanah tidak dibebani hak milik, sehingga sudah pasti dikuasai oleh negara dan digunakan sesuai peruntukan untuk kemakmuran rakyat.

Karenanya, andai ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kawasan tersebutsudah pasti harus mendapatkan izin dari negara, kata Prof. Dr. Sri Hajati, SH, MS, Pakar Hukum Agraria dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Seperti diungkapkan Hajati, dalam UU No. 51/1960, tentang larangan untuk menggunakan tanah atau muka bumi bagi setiap orang yang tidak memiliki izin yang sah dari penguasa tanah tersebut.
UU No. 1/1960 melarang penggunaan secara liar bagi muka bumi dalam wujud tahapan manapun baik itu masih berwujud tanah yang tergenang air secara berkala, ataupun yang sudah berwujud tanah padat, tegasnya.

Dengan adanya UU No. 51/1960 itu, Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan yang perlu apabila ada pelanggaran-pelanggaran hukum seperti tersebut di atas. Kenapa? Karena reklamasi pantai yang kini dilakukan di Teluk Lamong sudah pasti menimbulkan masalah dalam hukum tanah positif. Sebab reklamasi kali ini sudah dalam arti sebenarnya, yakni menimbun pantai untuk menciptakan daratan baru, tegasnya.

Status Tanah

Masalah yang dapat timbul adalah bagaimana status tanah yang muncul akibat reklamasi tentunya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum tanah positif yang ada. Kalau diurut tahap-tahap kemunculan tanah baru itu adalah sebagai berikut, pertama, berbentuk laut yang dikuasai oleh negara.

Kedua, direklamasi atas izin yang diberikan oleh pemerintah dan izin reklamasi itu dapat diberikan setelah dilakukan AMDAL. Ketiga, muncul tanah baru yang tentunya dikuasai oleh negara, karena izin reklamasi semata-mata hanya untuk melakukan reklamasi dan tidak untuk menguasai tanah hasil reklamasi.

Setelah tanah baru itu jelas wujudnya, barulah masyarakat dapat memohon suatu hak atas tanah tersebut kepada pemerintah untuk digunakan sesuai dengan peruntukan yang ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan azas kepatutan, tentu pihak yang mereklamasi yang dapat prioritas pertama untuk memohon hak atas tanah tersebut.

Pasalnya ungkap Hajati, Sesuai dengan UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang akan melakukan penguasaan baik itu perorangan atau badan hukum, atas lahan di kawasan pesisir itu hanya dibekali sertifikat Hak Penguasaan Perairan Pesisir (HP-3).

Dan sesuai dengan Pasal 75 UU Pesisir, mereka yang melanggar ketentuan di atas bisa dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 300 juta, setiap orang yang karena kelalaiannya, melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak.
Karenanya, jika memang pemerintah tanggap, demi untuk kepentingan umum bisa mecabut HP-3, tandasnya. rum

Berita lainnya
Mengkhianati UUD dan Bung Karno
Pilkada Dipilih DPRD Apa Dijamin B...
Jangan Sampai Ada Anas-Anas yang B...
Pilkada Dipilih DPR VS Pilkada Dip...
Cara dan Permainan Mafia-Mafia Ind...
Bila Tetap Dilantik, Bisa Hilangka...
Jokowi Harus Konsisten atau Diangg...
Pembebasan Hartati Murdaya, Hukum ...
Bisa Profesional, Bisa Multi Etnis...
Atur Perijinan, Bos Alfamart Ditan...
Bocoran Dokumen Rahasia yang Buat ...
KPU Tak Menjalankan PSU, UU Pilpre...
Diragukan, Rentan Gesekan Dan Seke...
Capres 2014, Miliki Gagasan Dan I...
Suami Ditahan, Minta Bilik Asmara
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  44