menu.jpg
 
Upah Sektoral Harus Diawasi Ketat

SURABAYA (Surabaya Pagi) – Rencana Penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disambut baik Komisi E DPRD Jatim. Meski demikian penerapan tersebut tidak gampang, dan akan menghadapi beberapa masalah seperti pengawasan dan regulasi.

“Dari awal saya sangat mendukung adanya umpah sektoral, karena itu lebih baik dari UMK saat ini. Namun demikian yang jadi persoalan adalah masalah audit perusahaannya seperti apa,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim Kuswiyanto.

Pengawasan atau audit perusahaan dianggap sebagai salah satu yang cukup vital. Sebab tidak menutup kemungkinan nanti akan banyak perusahaan nakal untuk tidak menerapkan UMSK. Salah satu yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan membuat double accounting, satu untuk perusahaan sendiri dan satu untuk publik. “Yang untuk publik inilah bisa dimanipulasi,” tandasnya.

Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan saat ini sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi pemerintah lengah terhadap pengawasan. Biasanya mereka selalu berberdalih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga pengawas, namun hal itu sudah bisa diantisipasi dengan net working atau pengawasan menggunakan jaringan internet.

Antara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) bisa langsung online dengan perusahaan – perusahaan. Dengan sistem itu maka bisa langsung mengontrol kondisi perusahaan di masing-masing tempat, hingga kondisi ketenagakerjaan mereka.

Meski demikian Kuswiyanto mengatakan jika memang UMSK diterapkan maka tidak harus mengingkat pada semua perusahaan. Artinya bagi perusahaan yang tidak mampu atau yang masih berkembang diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Disatu sisi yang paling penting adalah komunikasi dan kesepakatan dengan pekerjanya. “Tidak semua perusahaan itu mampu memberikan gaji sesuai dengan UMK, terlebih lagi upah sektoral. Mereka ini harus tetap menjadi pengecualian dan juga mendapatkan perhatian khusus,” tandasnya.

Terkait dengan regulasi, Kuswiyanto mengatakan penerapan UMSK tersebut bisa menggunakan Pergub atau perda jika memang belum ada regulasi di pusat. Dengan demikian, lanjutnya, tidak ada masalah dengan penerapan UMSK. rko

Berita lainnya
Koalisi KarSa Berkibar Lagi
74 SKPD Pemprov Mandul
Raperda Perfilman Sudah Dikirim ke...
Gubernur Minta KI Wujudkan Informa...
Soekarwo Gelorakan Gotong Royong d...
Jatim Butuh Generasi Berjiwa Nasio...
Mbolos Sidang Paripurna, Pakde Sem...
94 Anggota Dewan Belum Kembalikan ...
149 PNS Pemprov Raih Satyalancana ...
Parpol Gurem Incar Ketua Komisi DP...
Baru Satu Anggota kembalikan Mobdin
Program Unggulan Mandul, Sapi Tera...
PKK Lampaui Target MDGs
Disnak Hanya Mampu Serap Belanja R...
Pakde Karwo Usulkan Pemberian Saham
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  173