menu.jpg
 
Upah Sektoral Harus Diawasi Ketat

SURABAYA (Surabaya Pagi) – Rencana Penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disambut baik Komisi E DPRD Jatim. Meski demikian penerapan tersebut tidak gampang, dan akan menghadapi beberapa masalah seperti pengawasan dan regulasi.

“Dari awal saya sangat mendukung adanya umpah sektoral, karena itu lebih baik dari UMK saat ini. Namun demikian yang jadi persoalan adalah masalah audit perusahaannya seperti apa,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim Kuswiyanto.

Pengawasan atau audit perusahaan dianggap sebagai salah satu yang cukup vital. Sebab tidak menutup kemungkinan nanti akan banyak perusahaan nakal untuk tidak menerapkan UMSK. Salah satu yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan membuat double accounting, satu untuk perusahaan sendiri dan satu untuk publik. “Yang untuk publik inilah bisa dimanipulasi,” tandasnya.

Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan saat ini sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi pemerintah lengah terhadap pengawasan. Biasanya mereka selalu berberdalih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga pengawas, namun hal itu sudah bisa diantisipasi dengan net working atau pengawasan menggunakan jaringan internet.

Antara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) bisa langsung online dengan perusahaan – perusahaan. Dengan sistem itu maka bisa langsung mengontrol kondisi perusahaan di masing-masing tempat, hingga kondisi ketenagakerjaan mereka.

Meski demikian Kuswiyanto mengatakan jika memang UMSK diterapkan maka tidak harus mengingkat pada semua perusahaan. Artinya bagi perusahaan yang tidak mampu atau yang masih berkembang diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Disatu sisi yang paling penting adalah komunikasi dan kesepakatan dengan pekerjanya. “Tidak semua perusahaan itu mampu memberikan gaji sesuai dengan UMK, terlebih lagi upah sektoral. Mereka ini harus tetap menjadi pengecualian dan juga mendapatkan perhatian khusus,” tandasnya.

Terkait dengan regulasi, Kuswiyanto mengatakan penerapan UMSK tersebut bisa menggunakan Pergub atau perda jika memang belum ada regulasi di pusat. Dengan demikian, lanjutnya, tidak ada masalah dengan penerapan UMSK. rko

Berita lainnya
Bappeda Lemah Sinergikan Program
Sekda Semprot SKPD Malas
Disnak Jatim Ancam Tutup Pintu Tra...
Panglima TNI Puji Kebijakan Soekar...
Fraksi Demokrat Akan Rebut Komisi E
SAKIP Tunjang Kinerja Pemprov Jatim
Anggota Dewan Malas
Evaluasi Dana Pendidikan di RAPBD ...
Soroti Dugaan Permainan Gula Impor...
Minta Tambahan Staf Khusus Fraksi
Mutasi Kepala SKPD Pakai Promosi T...
LPJK Memberikan Pelatihan Tenaga T...
Nasdem-Hanura Ngotot Minta Jatah
Kusnadi Resmi Wakil Ketua dari PDI...
Megawati Lamban
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  46