menu.jpg
 
Demi APEC, Walikota Gusur PKL

SURABAYA (Surabaya Pagi)- Kedatangan rombongan negara-negara Asean Pasific Economy Cooperation (APEC) yang mengadakan pertemuan 7-21 April 2013 di Surabaya, ternyata tidak membawa berkah bagi pedagang kaki lima (PKL). Pasalnya, Pemkot Surabaya tiba-tiba saja melarang PKL berjualan di pinggir jalan protokol. Guna menyambung hidup, mereka terpaksa jualan di gang sempit. Penghasilannya pun turun drastis. Kebijakan penertiban ini disayangkan. Walikota Surabaya Tri Rismaharini dinilai menyembunyikan fakta keberadaan rakyat kecil (wong cilik) di kota pahlawan ini.

Dari data di Satpol PP, PKL yang dipinggirkan itu diantaranya di Jalan Tegal Sari, Kedungsari, Kenjeran, Kedungdoro, Kedung Cowek, Stasiun Kota, Dharmahusada, Dharmawangsa, hingga Kertajaya. Sedikitnya 500-an PKL yang diterbitkan.

Pantauan Surabaya Pagi di sejumlah lokasi, tadi malam (12/4), tempat jualan mereka di gang kecil tak seramai ketika di pinggir jalan protokol. Beberapa pedagang yang sempat diwawancarai Surabaya Pagi mengakui turunnya omzet. "Ya turun mas omzetnya, nasi yang biasanya 25 kilo kini sudah berkurang jadi 15 kilo saja. Otomatis kan omzetnya turun," kata Subekan yang sehari-hari membuka lapak makanan nasi sambel di jalan Dharmawangsa.

Ia juga mengaku kaget ketika tiba-tiba pada Minggu malam (7/4) ada pemberitahuan, bahwa selama dua minggu, tepatnya tanggal 9-21 April 2013 tidak boleh berjualan. "Satpol PP datang ke masing-masing stan dengan baik-baik sih, tapi meskipun demikian yang kami sayangkan kok tidak memikirkan penjual lain yang mata pencahariannya cuma berjualan di pinggir jalan (kaki lima)," ungkap Subekan yang sudah berjualan di Dharmawangsa sejak 1999 ini.

Ia menyesalkan kebijakan Pemkot. Padahal rata-rata aktivitas APEC hanya siang hari. “Ini sama saja dengan memutus rejeki. Apa walikota mau memberi ganti rugi?,” cetusnya.

Tak hanya Subekan, Pak Suep, penjual sate di Dharmahusada juga mengeluh. Apalagi larangan berjualan memakan waktu lama. "Kami di sini selama dua minggu tidak boleh berjualan pada siang hari. Sedangkan malam hari kami masih dapat izin, tapi tak boleh di pinggir jalan," cetus pria asal Madura ini.

Sementara itu, di daerah Karang Menjangan yang biasanya ramai PKL, tadi malam tampak sepi. Sebab tenda-tenda yang biasanya berjajar di sepanjang trotoar kini sudah tak tampak. Jika di Dharmawangsa dan Dharmahusaha ada pemberitahuan, maka di karang Menjangan lain lagi. "Kami di sini tidak ada pemberitahuan dulu, harusnya kami diberi edaran dulu begitu. Jangan asal angkut dan obrak lapak. Bukannya kami tidak mau tutup sementara, tetapi ya harus pakai solusi dong. Ini menyangkut perut keluarga kami," ucap Abdul Rouf yang sehari-hari berjualan Mie Ayam di kawasan ini.

"Kita ini kan orang kecil, hampir 2 minggu tidak jualan ya kami pasti bingung. Untuk biaya pendidikan anak ya jelas bayar pet, terus kebutuhan sehari-hari dari mana itu? Kalau tidak jualan, tak ada penghasilan. Ya akhirnya sebisa mungkin kami tetap jualan dengan cara mepet rumah. Untungnya kami punya sendiri di Karang Menjangan ini," papar dia.

Masih menurut Abdul Rouf, pedagang yang rumahnya jauh dari Karang Menjangan, total selama dua minggu tidak bisa berjualan. Otomatis omzet mereka bisa hilang, kalaupun yang masih ada jualan omzetnya anjlok hingga 50 persen.

Ia juga menyesalkan adanya peraturan yang tidak serempak tersebut. Sebab di Karang Menjangan tidak boleh jualan sepanjang siang dan malam. Namun di wilayah lain ada yang masih diizinkan. Padahal antara Dharmawangsa dan Dharmahusaha, jaraknya tidak berjauhan. Kemudian, soal penyebaran surat edaran pemberitahuan akan adanya penutupan PKL hanya diberitahukan pada para pedagang pasar yang setiap pagi memenuhi pasar Karang Menjangan.

"Sebenarnya ini pancingan atau cuma tes yang dilakukan pemkot terhadap pada pedagang mas? Sebab penjual di sini jadi takut sendiri sampai sekarang," tanyanya pada wartawan Surabaya Pagi.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Surabaya Ahmad Rifai menengarai penertiban PKL tidak berpihak pada rakyat kecil. Bahkan, bisa dikatakan pemkot menganaktirikan PKL, seiring penyelenggaraan APEC. "Harusnya momen APEC dijadikan Pemkot untuk menunjukan tempat-tempat makanan khas di Surabaya, tapi kok kesannya kita kayak anak tiri yang harus dihilangkan," ungkapnya.

Kasatpol PP Kota Surabaya IrvanWidyanto membantah penertiban PKL itu dilakukan terkait pelaksanaan APEC. Sebab, sudah direncanakan jauh-jauh hari. "Tugas dari kami adalah menertibkan keberadaan PKL dan parkir yang mengalih fungsikan trotoar untuk jualan dan tempat parkir, apalagi yang sudah ada aturan larangan berjualan atau parkir, tapi pada intinya penertiban yang kita lakukan tidak mematikan pedagang," ujarnya. n rzl/ov

Berita lainnya
Guru Bahasa Inggris Cabuli 12 Bocah
Pemutihan Denda PKB Mulai 1 Desemb...
Surabaya Menyengat
Suhu Guntur : Louis Bukan Suhu Ben...
Setelah Risma, Ahok dan Ganjar Diu...
Rebut Kembali TPI, Tutut Hadapi Ha...
Ajak 40 Sanak Famili dari Belitung...
Purabaya Normal, Pelabuhan Perak L...
Baru 1.500 Pedagang Teken Surat Pe...
Soal UMK, Pemprov Tunggu Pusat
Warga Surabaya Terancam Keleleran
Polisi Siaga Satu Hadapi Demo BBM
Organda DKI: Tarif Angkot Naik 30...
Waduh, NU Halalkan Aborsi
FPI Tolak, MUI Dukung Ahok Gubernu...
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  98