menu.jpg
 
Kapolres Malang Lakukan Diskriminasi atas Sengketa Suami-Istri dr. Hardi

Tatang Istiawan

Kapolda Jatim Irjen Hadiatmoko. Saya mengucapkan belasungkawa atas wafatnya ibu. Semoga arwah beliau diterima disisiNya. Doa saya ini, karena saya tahu bahwa Anda ini, perwira polisi yang taat pada ajaran agama. Keperwiraan Anda sebagai penegak hukum telah dilengkapi dengan akhlak yang semua orang tahu dan bisa membedakan penegak hukum yang akhlak baik dan mana penegak hukum yang berakhlak buruk. Hari ini saya mengirim surat terbuka kepada Anda mengenai kejadian di Polres Malang yang menurut saya jauh dari budaya hukum Indonesia yaitu sengketa suami-istri, ditanggapi dengan pendekatan berat sebelah, si suami ditahan, gara-gara laporan soal akte perusahaan yang didirikan bersama si istri. Ironisnya, saat sakit, dr. Hardi, si suami, dijadikan tersangka dikirim ke rumah sakit dalam keadaan diborgol, mirip teroris yang ditangkap densus 88. Berikut surat terbuka saya pertama kepada Anda.

Bapak Kapolda Jatim Irjen Hadiatmoko Yth,
Adalah AKBP Teddy Minahasa Putra, yang kini menjadi Kapolres Malang. Perwira muda ini menerima dua laporan dari suami istri yaitu dr. Hardi Soetanto dan Dr. FM Valentina, SH, Mhum. Si suami berprofesi sebagai dokter, dan si istri pengacara. Suami istri ini menikah berdasarkan kutipan Akte Perkawinan tanggal 20 Juli 1994. Ketika menikah, keduanya sama-sama duda-janda. Dr. Hardi memiliki tiga anak dari istri terdahulu, sementara Dr. Valentina, dikaruniai dua anak. dua minggu sebelum menikah, keduanya membuat Akte Perjanjian harta terpisah . dalam Akte ini tidak disebutkan harta masing-masing, karena harta keduanya sama-sama minim, sehingga tak ada yang bisa dicatat dalam Akte Perjanjian Harta Terpisah.

Keduanya membuat Akte tersebut dengan tujuan apabila suatu saat ada bank yang hendak menyita harta bersamanya (gono-gini) bisa memilah harta gono-gini dan harta bawaan. Pada saat bersamaan, dr. Hardi, diminta Valentina, membuat Akte pengangkatan anak Valentina, sebagai anak adopsi. Tujuannya, agar sebagai dokter, Hardi mau turut mendidik, memelihara dan memenuhi segala sesuatu yang diperlukan anak Valentina, dari suami terdahulu. Praktis, akibat perkawinan baru itu, dr. Hardi, memiliki lima anak, tiga diantaranya anak kandung dari istri sebelumnya.

Lima bulan kemudian, dr. Hardi mendirikan perusahaan bersama Valentina dan seorang temannya, Lisa Megawati. Modal dasar perusahaan Rp 2 miliar, tetapi modal yang disetor sebesar Rp 600 juta. Dalam akte yang sudah disahkan di Departemen hukum dan HAM, dr. Hardi dan istrinya masing-masing mengambil bagian 30 persen, sementara Lisa memiliki 40 % saham PT Hardlent Medical Healtg Care yang kemudian diubah menjadi PT Hardlent Medika Husada. Setelah 17 tahun beroperasi, aset perseroan itu menjadi Rp 80 miliar. Keduanya sering bertengkar, sehingga sepakat mengajukan perceraian. Saat proses perceraian, keduanya saling melaporkan ke polisi. Valentina melapor ke Polres Malang, dan dr. Hardi, melapor ke Polda Jatim.

Laporan yang dibuat Dr. Valentina, SH, Mhukum bahwa dr. Hardi melakukan dugaan penggelapan dalam keluarga dan memberikan keterangan palsu. Sedangkan dr. Hardi, melaporkan Valentina, penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan serta memberi keterangan palsu. Selain laporan pidana, keduanya juga sama-sama mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Malang.

Kapolda Jatim Irjen Hadiatmoko Yth,
Dari kronologis kejadian dan fakta-fakta laporan kedua belah pihak yang saya peroleh dari Polres Malang, ada yang janggal dalam penanganan kasus suami-istri ini. Kapolres Malang, terkesan diskriminasi, mendahulukan laporan Valentina, ketimbang laporan dr. Hardi. Tebang pilih seperti itu dapat dimaknai sebagai penegak hukum berkacamata kuda. Atau penegak hukum yang mencari gampangnya yaitu penegak hukum yang memilih hukum normatif sebagai pegangannya.

Berpegang pada hukum normatif, penyidiknya menganggap, karena Valentina, menjadi pelapor lebih dulu, maka laporannya yang harus diprioritaskan. Apalagi laporan Valentina dilakukan di Polres Malang. Sedangkan dr. Hardi, melapor kemudian dan laporannya di Polda Jatim. Pola penanganan seperti itu dengan pendekatan hukum progresifnya Prof. Satjipto Rahardjo, Sebagai penegak hukum, Polres Malang, telah melakukan diskriminatif hukum. Perilaku semacam ini dapat merusak nilai-nilai yang ada di masyarakat. Artinya, Valentine dan dr. Hardi, yang masih terikat suami-istri (perkaranya masih di tingkat banding, jadi perceraiannya belum memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat), malah dicerai-beraikan, diberantakan dan diadu. Perilaku penegak hukum seperti ini, dapat dikualifikasikan sebagai penegak hukum yang tidak mencerminkan budaya hukum dan rasa keadilan.

Ahli sosiologi hukum seperti Roscou Pound dan Lawrence M Friedmen, bila mengetahui perilaku seperti yang diterapkan penyidik di Polres Malang akan menangis. Ajaran ilmunya yang ditemukan puluhan tahun lalu, sepertinya diremehkan. Padahal, hakikat hukum, menurut Roscou Pound dimaksudkan sebagai sarana kontrol sosial. Hukum diposisikan sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Masyarakat yang mana? Dalam kasus dr. Hardi dan Valentina, adalah masyarakat di Indonesia,di Jawa Timur dan lebih sempit lagi adalah masyarakat di Malang, yang terkenal dengan kebebrayatannya dan persaudaraannya. Budaya yang dikembangkan dalam budaya masyarakat Indonesia adalah musyawarah mufakat. Tak salah bila Bung Karno, memasukan ke sila-sila Pancasila.

Soal budaya hukum, pakar penegakkan hukum Friedmen malah mengingatkan kepada penegak hukum di dunia bahwa sistem hukum di negara manapun, baik yang mengatur comman law maupun civil law, selalu terdiri atas tiga komponen yaitu struktur, substansi dan budaya. Dalam budaya hukum, kata Friedmen, hukum dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindarkan atau disalahgunakan.

Sekiranya Kapolres Malang mengakui sahihnya sosiologi hukum yang diajarkan Pound dan Freidmen, laporan oleh istri-suami seperti kasus Valentina dan dr. Hardi, pemeriksaannya atau penyidikannya dilakukan secara simultan. Substansi hukum mengacu pada budaya hukum yaitu harmonisasi dan bukan malah memecah-belah istri-suami yang sudah berselisih. Mengapa kita menegakkan hukum harus berpandangan sempit dan berkacamata kuda?

Bapak Irjen Hadiatmoko,
Masukan yang dapat saya sampaikan kepada Anda, laporan dari suami istri yang bersengketa itu, mengapa tidak disikapi oleh AKBP Teddy dengan berpikiran jernih yang tidak memihak salah satu pihak. Pendapat ini sejalan dengan harapan publik akhir-akhir ini yaitu mari menegakkan hukum menggunakan budaya hukum. Artinya, apa yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, bila sampai sekarang ini, masih ada penegakkan hukum melakukan cara penegakkan hukum yang tidak baik atau berat sebelah?. Fenomena Jokowi, layak untuk didalami oleh penyidik manapun termasuk AKBP Teddy dan anak buahnya. Jokowi, memihak kepentingan rakyat. Jokowi, tersentuh dengan keadilan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tercapainya keadilan, kepastian hukum dan budaya hukum di masyarakat, alangkah bijaksananya bila laporan suami istri itu ditarik ke Polda Jatim. Dengan ditarik ke Polda, semua pihak yang terlibat termasuk pengacara kedua belah pihak dapat diundang dalam gelar perkara. Termasuk akademisi dan jaksa penuntut umum. Selain unit-unit kerja di jajaran Polda Jatim dan Polres Malang.

Saya khawatir, perlakuan seperti yang dilakukan oleh Kapolres Malang AKBP Teddy Minahasa Putra, mengutamakan laporan Velentina ketimbang dr. Hardi, akan dipersepsikan oleh publik sebagai bagian dari anasir ’tumbangnya’ keadilan, budaya hukum dan kepastian hukum yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku sebagian penyidik polri. Pandangan ini perlu saya tulis, karena penyidik Polres Malang sebagai penegakan hukum yang diduga tidak berpijak pada aturan hukum dapat diopinikan sebagai penyidik yang condong pada jejalan laporan salah satu pihak yang bersengketa yaitu si istri. Mengapa Kapolres Malang AKBP Teddy tidak menerapkan hukum sebagai rekayasa hukum yaitu hukum ditegakkan untuk menjaga harmonisasi para pihak yang berseteru. Dapat terjadi, cara-cara yang dilakukan penyidik dengan menahan dr. Hardi, seperti seorang teroris, akan dapat dicitrakan masih ada penegak hukum di Indonesia yang menjauhkan ciri-ciri Indonesia sebagai negara hukum yang antara lain tidak mewujudkan keadilan dan kebenaran serta perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara (equality before the law). Masya Allah. tatangistiawan@gmail.com/bersambung

Berita lainnya
Akankah Prasetyo Bernyali Seperti ...
Jaksa Agung Prasetyo Tarik Jaksa d...
Anjing dalam Kegaduhan, BIsa Muncu...
Ical, tak Terpilih, Posisi Tawarny...
Pdt Aswin, Dilaporkan Gelapkan Uan...
Pdt Aswin, Dilaporkan Gelapkan Uan...
Pdt Leonard, tak Dilayani Seperti ...
Hak Masyarakat untuk Tahu Mengapa ...
Laporan Pdt Aswin, Ditangani Super...
Aswin, Tidak Selamanya, Uang Bisa ...
Penangkapan Sewenang-wenang Masuk...
Keadilan Kasus Bethany yang Disidi...
Jonan Klaim Profesional, tapi Berp...
PT KAI, Terlibat Sengketa dengan P...
Legal Standing Pdt Aswin Lemah, Ke...
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  85