menu.jpg
 
Status Perkawinan Internasional dan Perjanjian Perkawinan

Pertanyaan

Saya (WNI) menikah dengan WNA Prancis di Jepang. Kami berdua beragama Kristen Katolik, tetapi kami tidak melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (pernikahan di gereja). Perkawinan ini telah didaftarkan di kedutaan besar masing-masing di Jepang. Kami masih akan berdomisili di Jepang dalam minimal 1-2 tahun mendatang. Setelahnya, kami masih belum memutuskan, tetapi kami sepakat bahwa anak di kemudian hari akan dilahirkan dan dibesarkan di Prancis.
Sehubungan dengan ini, saya ingin menanyakan dua hal. Pertama mengenai status kesahan perkawinan saya menurut hukum perkawinan Indonesia:
1. Dengan kondisi di atas, menurut UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Bab 1, Pasal 2, ayat 1 dan 2, apakah perkawinan tersebut belum sah karena belum didaftarkan di Catatan Sipil di Indonesia (walaupun telah didaftarkan di Kedubes Indonesia di Jepang)? Apakah proses pencatatan sipil hanya bisa diadakan di Indonesia, dan harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang menikah?
2. Apakah kerugian dan keuntungan saya jika mendaftarkan catatan sipil di Indonesia? Jika saya tidak mendaftarkan catatan sipil, apa saja konsekuensi negatifnya, khususnya terhadap anak yang dilahirkan kelak, terutama dalam kejadian misalkan perceraian atau salah satu pihak meninggal?

Kedua, saya ingin menanyakan mengenai pembuatan surat kontrak/perjanjian perkawinan:

1. Dengan kondisi di atas, berdasarkan hukum negara mana sebaiknya kami membuat perjanjian perkawinan? Misalnya Indonesia, apakah betul bahwa hal tersebut hanya mungkin dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan pendaftaran catatan sipil? Dengan kata lain, jika saya sudah mendaftarkan catatan sipil, lalu setelahnya ingin membuat perjanjian perkawinan, ini tidak dapat dilaksanakan menurut hukum Indonesia? Selanjutnya, apakah perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Indonesia hanya dapat dibuat di Indonesia, dan dihadiri/tanda tangani di Indonesia? Atau apakah sebaiknya dibuat berdasarkan hukum Prancis karena kami berencana melahirkan dan membesarkan anak di Prancis? Atau di Jepang karena kami menikah di Jepang dan masih akan berdomisili di Jepang dalam beberapa tahun mendatang?

2. Apakah perjanjian pernikahan yang dibuat di negara A berdasarkan hukum negara tersebut, hanya efektif dan sah selama digunakan di negara A tersebut? Tanpa kepastian tentang di negara mana masalah yang memerlukan penggunaan perjanjian perkawinan terjadi, bagaimana masing-masing pihak melindungi hak dasar dirinya dan anaknya di kemudian hari, misalnya dalam kasus perceraian atau kematian salah satu pihak lainnya?
3. Apakah perjanjian pernikahan tersebut (terlepas dibuat di mana pun, berdasarkan hukum negara mana pun) adalah yang paling kuat secara hukum dibanding hukum perkawinan negara tertentu?
4. Atau apakah ada hukum internasional yang mengatur pernikahan dan perjanjian pernikahan?

Darwis
Surabaya

Yth. Saudara Darwis, ditempat.
Pertamakali, saya sampaikan Selamat Menempuh Hidup Baru di Jepang.
Menanggapi pertanyaan saudara, jenis perkawinan yang saudara lakukan merupakan perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Perkawinan saudara berdasarkan asas lex loci celebrationis yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah sepanjang dilakukan menurut hukum dan peraturan perkawinan (hukum negara – Jepang) dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.
Langkah yang saudara lakukan telah benar, dengan melakukan pelaporan perkawinan di kedutaan masing-masing di tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Pelaksanaan pelaporan ke kedutaan ini merupakan tindakan administratif saja, sehingga sepanjang telah melaksanakan pencatatan perkawinan di luar negeri (di Jepang), maka perkawinan tersebut adalah sah dengan segala akibat hukumnya.
Jadi tidak perlu meresahkan masalah keabsahan perkawinan saudara yang dilangsungkan di luar negeri, dan simpanlah bukti pelaporan tersebut, karena bukti pelaporan ini nantinya merupakan salah satu persyaratan untuk pelaporan di Indonesia.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pasal 70 menentukan Pencatatan Perkawinan bagi WNI di luar negeri, dilakukan pada instansi yang berwenang di negara tersebut, dan dilaporkan pada perwakilan negara (kedutaan) Indonesia di luar negeri setempat.

Hal ini semata-mata merupakan tindakan perlindungan hak dasar warga negara di luar negeri, agar hak-hak warga negara tetap terjamin ketika kembali ke Indonesia. Dengan demikian, Apabila kemudian saudara berkeinginan kembali berada atau berkeinginan tinggal atau berdomisili di Indonesia kelak, maka ada suatu prosedur atau tata cara yang harus dipenuhi, yaitu dalam kurun waktu atau selama-lamanya 1 (satu) tahun setelah berada di Indonesia, surat bukti perkawinan saudara harus didaftarkan di Kantor pencatat perkawinan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) setempat (berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), jika tidak dilaporkan atau tidak dipenuhinya prosedur tersebut perkawinan saudara dianggap tidak ada, sehingga antara lain nantinya akan berpengaruh pada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, pada pasal 73 menentukan WNI sekembalinya di Indonesia melaporkan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana setempat, yang mana kemudian dalam peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 pada ketentuan pasal 14 menentukan bahwa WNI yang mempunyai akta pencatatan Sipil (akta perkawinan saudara di Jepang) yang diterbitkan negara lain (Jepang), setelah kembali ke Indonesia melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat di tempat domisili yang bersangkutan dengan melampirkan salah satunya bukti pelaporan di perwakilan negara (kedutaan) Indonesia di Jepang.
Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan saudara sebagaimana dimaksud pada hal yang kedua tentang perjanjian kawin atau Prenuptual Agreement, pada prinsipnya adalah merupakan perjanjian antara calon suami dan calon istri mengenai kedudukan harta setelah para calon tersebut melangsungkan perkawinannya. Perjanjian ini dapat dibuat pada “saat” sebelum perkawinan dilangsungkan (dapat dilakukan bersamaan dengan waktu pelaksanaan perkawinan, artinya pembuatan perjanjian terlebih dahulu, baru pelangsungan perkawinan), karena pada saat pelangsungan perkawinan merupakan saat untuk “disahkan” berlakunya (mulai berlaku) pada saat pelangsungan perkawinan untuk mendapatkan akibat hukum, karena isi perjanjian tersebut juga berlaku bagi pihak ke tiga (masyarakat lainnya di luar suami/istri yang bersangkutan).
Jadi saudara Darwis, jika perkawinan telah dilangsungkan maka perjanjian kawin yang dibuat antara suami istri tidak dapat dibenarkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 29 menentukan “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. ... Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”
Demikian, saya sampaikan terima kasih atas perhatian saudara Darwis, dan jangan lupa kembali ke Indonesia lagi.

Berita lainnya
Bupati Berharap PPIP Berjalan Sesu...
Mengecek Keaslian Sertifikat Tanah
Bos PT Golden Shines (Edward Ho) p...
2012 PAD Kota Probolinggo Naik Men...
Belum Ada Perjanjian, UM Tak Bisa ...
Keabsahan Perkawinan di USA
Kekuatan Pembuktian, Perjanjian Ha...
Gugat Cerai Karena Suami Pindah Ag...
Suami Ingin Beristri Lagi
Sertifikat Hak Milik Atas Nama Org...
Namanya Digunakan dalam Akta Anak ...
Pengembang Real Estate Wanprestasi...
Tak Bisa Menuntut Dinikahi Pria Be...
Hak Kepemilikan Tanah oleh Warga N...
Pembagian Harta Waris dalam Perkaw...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
RSS Feed User Online :  82