menu.jpg
 
Ijin HO, IMB dan Dispenduk Capil Paling Buruk

SURABAYA- Maraknya praktek percaloan dalam perijinan usaha di lingkungan Pemkot Surabaya menuai keprihatinan DPRD Surabaya. Ini menunjukkan Walikota Tri Rismaharini belum bisa memberikan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat.

Salah seorang pengusaha hiburan kepada Surabaya Pagi menceritakan betapa buruknya sistem pelayanan perizinan di Pemkot Surabaya. Setelah Risma naik pangkat menjadi walikota, pengusaha ini merasakan untuk mengurus perpanjangan ijin HO (gangguan) maupun ijin RHU (Rumah Hiburan Umum), sulitnya minta ampun. “Masak urus perpanjangan saja dipersulit. Padahal saya urus sendiri,” ungkap pengusaha yang enggan disebut namanya, kemarin.

Lantaran dipersulit, ia lantas meminta bantuan seorang politisi yang memiliki akses di Pemkot. Tidak berapa lama, ijin pun keluar. “Mosok ijin metu kudu gae makelar sik rek (Masak ijin keluar harus pakai makelar dulu, red). Kita ini sudah taat, masih saja dipersulit. Pajaknya pun juga dinaikkan gila-gilaan. Apa-apaan sekarang ini,” papar dia.

Sukisno, salah seorang warga Surabaya pernah mengadukan layanan perizinan pemkot ke Komisi B. Ia mengaku terpaksa menunda pembangunan rumah karena IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)-nya belum keluar. Ia cemas jika nekad membangun justu nantinya akan jadi masalah. “Saya itu sudah mengajukan permohonan IMB ke Dinas Cipta Karya melalui UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu atap) sejak pertengahan Januari lalu. Tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan kapan selesainya,” ungkapnya.

Menanggapi ini, Ketua Komisi B (Perekonomian) DPRD Surabaya M Mahmud mengatakan, tidak bisa dipungkiri jika praktek percaloan masih ada di lingkungan birokrasi Pemkot Surabaya. Calo atau makelar perijinan itu ada lantaran proses perijinan di Pemkot memang masih belum memberikan pelayanan yang murah cepat dan efisien kepada masyarakat "Akhirnya pelaku usaha lebih memilih mengurus perijinan melalui makelar atau calo, " ujarnya, kemarin.

Mahmud menambahkan, keberadaan makelar perijinan biasanya justru lebih disenangi oknum Pemkot. Pasalnya, dengan adanya makelar maka oknum Pemkot dan makelar tersebut bisa sama-sama memiliki keuntungan. "Kalau masyarakat biasa yang mengurus biasanya oknum Pemkot tidak berani main-main, namun jika calo mereka bisa kerjasama," terangnya.

Disinggung mengenai biaya, Mahmud mengatakan, pelayanan ijin melalui makelar tambah mahal. Namun ada kepastian proses yang diurus bisa berlangsung dengan cepat "Kalau tanpa calo selesainya bisa lama, beda sama calo, ini yang diharapkan oleh para pengusaha," jelasnya.

Komisi B, lanjut Mahmud, sering mengingatkan kepada beberapa mitra kerjanya di Pemkot agar memudahkan proses perijinan yang dilakukan oleh masyarakat. Namun praktek di lapangan hal itu sulit dilakukan. "Ini menciderai rasa keadilan masyarakat, " paparnya.

SKPD yang banyak makelarnya lanjut Mahmud sebagian besar ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DKCTR) dan Dispenduk Capil. "Saya minta walikota memberikan akselerasinya di dua SKPD tersebut, " pungkasnya. n ton

Berita lainnya
Satpol PP Masih Blokade Pasar Kob...
Kaleidoskop PDAM Surya Sembada K...
Tiga Perusahaan Keberatan Bayar UMK
Gunung Anyar, Kampung Krupuk
Pelayanan Warga di Malam Hari
DPRD Minta PT. DBJ Tanggung Jawab ...
Bangun Frontage Road, Libatkanlah ...
Warga Tolak Parkir Berlangganan
Rusunawa Romokalisari Belum Siap D...
LP2MP Bersihkan Sungai Welang
Jokowi Kepras Dana Kunker Anggota ...
Wisnu, Risma dan Adies Akan Bertar...
Sudah 300-an Surat Desakan Ambil A...
Sepuluh Becak Wisata Sambut Turis ...
Wawali Tegur DKP
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  62