menu.jpg
 
6 Bulan Pajak Kendaraan Dibebaskan

SURABAYA – Pemprov Jawa Timur mulai kemarin telah melakukan pemutihan kendaraan bermotor di Jatim. Pemutihan tersebut diberlakukan mulai kendaraan bermotor buatan 2010, 2009, 2008 dan seterusnya.

Selain pemutihan tarif Bea Balik Nama juga tetap diberlakukan 10%. Menariknya Dispenda juga memberlakukan pembebasan BBN untuk kendaran second atau bekas. "Syaratnya pemilik kendaraan harus segera mendaftarkan kendaraan bekas yang dibelinya dengan identitas sendiri. Jadi mereka yang punya mobil bekas, segala denda dan biaya akan dibebaskan,” ungkap Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Jatim, Budi Setijono, kemarin
Dispenda juga memberlakukan kebijakan pembebasan sanksi untuk wajib pajak yang dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tapi menggunakan identitas orang lain. Saat bea balik nama nanti pasti akan mendapatkan sanksi dan denda.
Budi menambahkan, progam pemutihan ini akan berlaku hingga 30 Juni mendatang. Peluncuran program ini sekaligus menandai dimulainya tarif progresif kepada pemilik kendaraan roda empat lebih dari satu. Sebagaimana Perda 9/2010 tentang Pajak Daerah yang merupakan tindak lanjut UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi.

Perda itu juga menyebut untuk kendaraan pertama dikenai pajak kendaraan bermotor (PKB) 1,5%, kendaraan kedua sebesar 2%, kendaraan ketiga 2,5%, kendaraan keempat dan seterusnya sebesar 3,5%. Penerapan ini diberlakukan pada kendaraan yang terdaftar dalam satu kepala keluarga baik nama istri, orangtua, ataupun anak dengan satu alamat berdasarkan kartu keluarga. Tarif ini diberlakukan kepada pemilik kendaraan roda empat seperti sedan, jip, station wagon, minibus, microbus, double cabin dan motor gede dengan kapasitas 250 cc ke atas. “Tahu atau tidak tahu, masyarakat harus mematuhi peraturan ini karena kita sudah menggelar sosialisasi sebelumnya baik berupa seminar, iklan maupun jingle. Sosialisasi juga kita lakukan di seluruh UPT kabupaten/kota,” kata Budi.

Dia juga menjelaskan di tiap-tiap lokasi pembayaran akan disiapkan kelompok kerja untuk menerima masyarakat yang ingin meng-update kepemilikan kendaraannya. Dikatakannya, wajib pajak yang dikenai pajak progresif bisa melaporkan jumlah kendaraan yang riil dimilikinya. “Jadi misalkan dulu wajib pajak punya dua mobil tapi ternyata sekarang hanya satu. Nah, disana bisa diperbarui laporannya,” tuturnya.

Budi menambahkan Pemprov Jatim juga membuat kebijakan khusus bagi kendaraan roda dua yang usianya lebih dari 25 tahun atau tahun pembuatan 1985. Pembayaran PKB didiskon hingga 50%. Kebijakan ini efektif berlaku 3 Januari 2011 lalu bersamaan dengan penerapan pajak progresif. “Jadi tidak hanya ada kebijakan menaikkan pajak tapi juga ada yang diturunkan,” tandasnya. arf

Berita lainnya
Gaji ke-13 PNS Pemprov Jatim Cair
DPRD Minta Gubernur Usir BPWS
Komisi C Gagal Kejar PAD dari Migas
Bingung Realisasikan Program Pakde
Soal Mobdin, Ikuti KPK Ketimbang M...
Kadis PU: Jalan Mulus Picu Kecelak...
LPJK Provinsi Jatim Puas Hasil Sur...
Panja LHP Selesai Keluarkan 3 Reko...
Setujui Raperda Pertanggungjawaban...
APBD Jatim 2015 Dikepras Rp 1 Tril...
Cari Alternatif Umbulan dengan Re...
Dilarang, Mudik Pakai Mobil Dinas
Lima Komisi Beri Catatan Keuangan ...
Anggaran BPWS Disoal DPRD Jatim
Panja BPK, Bantu Pemprov Raih WTP
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  147