menu.jpg
 
Struktur Politik

Pertanyaan:

Undang-Undang Dasar 1945 setalah perubahan pertama 1999, kedua 2000, ketiga 2001, dan keempat 2002 telah mengalami banyak perubahan dalam pasal-pasalnya. Begitu pula pada lembaga negaranya, terdapat lembaga-lembaga negara baru, antara lain Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi.

Apakah lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut termasuk dalam supra struktur politik ataukah infra struktur politik?
Pick, Jember


Jawaban:

Lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah perubahan, meliputi Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MK), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga-lembaga negara (staats-organen) tersebut, diatur dalam UUD 1945. Jika terdapat lembaga-lembaga lainnya yang tidak diatur oleh UUD 1945, maka yang dimaksud itu bukan lembaga negara, melainkan lembaga pemerintahan (regerings-organen), atau lembaga administratif (administratieve-organen).
Pembagian kekuasaan negara beserta lembaga-lembaga negaranya menurut UUD 1945 tidaklah mengikuti ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu, yang populer dengan ajaran Trias Politica. Tidak juga mengikuti pola dan praktek Amerika Serikat, maupun negara-negara Eropah, khususnya Belanda yang telah menjajah Indonesia.

Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 merupakan sistem yang “unik”. Mungkin dapat dikatakan suatu sistem yang tidak ada duanya di dunia, meskipun tidak diingkari, bahwa dalam beberapa hal ada kesamaan dan kemiripan dengan sistem dan praktek ketatanegaraan di negara lain.

Mencermati lembaga-lembaga negara, merupakan pembahasan tentang Struktur Politik atau “kehidupan politik” negara. Pada hakekatnya Struktur Politik terdiri atas Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik. Supra Struktur Politik (The Governmental Political Sphere) adalah komponen yang berada dalam suasana pemerintahan. Merupakan bangunan atas yang tampak dari luar, yaitu persoalan yang ada sangkut-pautnya dengan kehidupan lembaga-lembaga negara, serta hubungan tata kerja antar lembaga negara yang ada. Hal yang demikian ini, dapat dilihat pada konstitusi yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Pada kenyataannya, lembaga-lembaga negara di berbagai negara sangat beragam; sedangkan berdasar atas UUD 1945 terdapat Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK.

Infra Struktur Politik (The Socio Political Sphere) adalah komponen politik yang berada dalam suasana kemasyarakatan. Merupakan fondasi bawah yang tidak tampak dari luar. Pada sektor ini, terdapat berbagai kekuatan dan persekutuan politik. Menurut teori yang berlaku secara umum, Infra Struktur Politik ini terdiri atas lima unsur atau komponen, yaitu 1) Partai Politik (Political Party); 2) Tokoh Politik (Political Figure); 3) Golongan/kelompok Kepentingan (Interest Grup); 4) Golongan/kelompok Penekan (Pressure Group); dan 5) Alat Komunikasi Politik (Media Political Communication). Infra Struktur Politik ini terdapat di dalam masyarakat yang memberikan pengaruhnya terhadap tugas-tugas lembaga negara dari sektor pemerintahan.

Antar Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik terdapat hubungan timbal balik, atau komunikasi dua arah (two ways traffic communication) yang merupakan kehidupan politik negara. Kehidupan politik negara ini adalah suatu sistem atau cara kerja, di mana bagian yang satu mempengaruhi bagian yang lainnya; sehingga antar bagian tersebut terdapat hubungan interdependen. Sebagai suatu sistem, kehidupan politik negara itu selalu berproses, baik secara keseluruhan maupun dalam bagian-bagiannya; sehingga masing-masing bagian mempunyai kedudukan dan fungsi sendiri. Secara keseluruhan, proses itu mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Proses yang harmonis menyebabkan tercapainya tujuan. Hal ini dapat terjadi apabila seluruh bagiannya berfungsi sebagaimana telah ditentukan terlebih dulu. Apabila salah satu bagian tersebut menyimpang dari fungsinya, akan berakibat tidak harmonisnya proses yang sedang berlangsung. Hal ini, menyebabkan terlambatnya tujuan, dan bahkan tidak tercapainya tujuan tersebut.

Tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dalam Struktur Politik di Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur. Proses untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, pelaksanaannya terdapat input berupa Pancasila; UUD 1945; produk-produk Supra Struktur Politik, Infra Struktur Politik, dan Pendidikan Politik.

Untuk menjamin masyarakat adil dan makmur, pada proses pelaksanaannya masih diperlukan input tambahan berupa teknologi. Akhirnya, masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan berdasarkan Pancasila dapat tercapai.***

Berita lainnya
PDI Perjuangan Setelah Ditinggal T...
Kenaikan BBM Final, DPR Minta Parp...
MPR-TNI Sepakat Evaluasi Pelaksana...
Panglima TNI Tandatangani Naskah K...
Bupati Buka Sosialisasi Pembentuka...
Penanggung Jawab Tatanan Kawasan K...
Sutan Bathoegana Ajukan Komplain K...
Gaji PNS Tahun 2013
77 Prajurit TNI Konga XXIII-G Naik...
Peralatan Satgas Kizi TNI di Haiti...
RS Level II Naqoura Periksa Klinik...
Panglima TNI Pimpin Sertijab Aslog...
7 SKPD Bersamaan Ikuti Pembinaan M...
Upacara Bendera Di Mabes TNI
Satgas Indobatt Di Inspeksi 16 Per...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  61