GRESIK - Protes rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April mendatang kembali disuarakan ratusan nelayan Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas. Mereka yang tergabung dalam paguyuban nelayan Rukun Jaya ini menganggap tindakan pemerintah menaikkan harga BBM sama saja dengan mematikan usaha mereka.

"Imbas naiknya harga BBM akan sangat berat dirasaan para nelayan. Pasalnya, saat kondisi normal saja hasil mata pencaharian kami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ungkap Ismail, seorang nelayan asal Desa Sukorejo.

Menurut Ismail, rata-rata pendapatan nelayan per harinya berkisar Rp 25-30 ribu. Bila harga BBM dinaikkan maka habislah nasib nelayan Desa Sukorejo, karena hampir dipastikan mereka tak bakal kuat lagi membeli minyak solar atau premium. Setiap hari seorang nelayan membutuhkan 3-5 liter BBM untuk jarak dekat, sementara untuk jarak jauh kebutuhan BBM mencapai 10 liter per harinya.

"Jadi kalau dihitung-hitung khusus pembelian BBM saja tiap harinya habis Rp 50 ribu. Sedangkan hasil bersih yang didapatkan dari melaut lebih kecil," tambahnya prihatin kemarin (25/3).

Menyikapi hal ini, Ketua Jaringan Forum Warga (JFW) Jatim Chaidir Amrullah, menuturkan, tindakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM sama halnya mematikan mata pencaharian nelayan. Sebab, dalam kondisi normal saja nelayan sudah cukup berat membeli BBM apalagi jika dinaikkan. "Kami akan kawal aspirasi nelayan yang keberatan dengan kenaikan BBM," katanya.

Chaidir menambahkan, selain mengawal aspirasi nelayan, lembaganya juga meminta agar pemerintah mengkaji lagi kenaikan harga BBM. Pasalnya, kenaikan tersebut malah akan menyengsarakan nasib nelayan.

Hal senada juga dikatakan Kepala Desa Sukorejo Fathurrahman. Menurutnya, terkait kenaikan BBM otomatis membawa dampak bagi nelayan dan warga meski ada bantuan semacam BLT.

Hal yang sama juga dilakukan sekitar 200 massa anggota HTI Tulungagung. Menurut massa HTI, kenaikan harga BBM bila benar-benar dilakukan pasti akan menambah beban hidup masyarakat.

Maka atas dasar itu kenaikan BBM harus ditolak, karena pembatasan subsidi BBM yang hendak diterapkan merupakan langkah lanjut menuju liberalisme migas, yang mana dalam hal ini rakyat dipaksa untuk beralih kepada BBM non Subsidi seperti Pertamax.

“Selain itu dengan pembatasan BBM bersubsidi dalam jangka panjang akan menguntungkan perusahaan minyak asing yang memiliki satsiun pengisian bahan bakar yang umum, yang mengakibatkan pertamina lambat laun akan pindah ke perusahaan minyak asing,” tegas Humas HTI Tulungagung Fajar Afifudin. cip/did