menu.jpg
 
Membuat Peraturan Perusahaan

Pertanyaan :

Mohon penjelasan terhadap pertanyaan kami di bawah ini. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa kami adalah industri kecil (PIRT) yang mempekerjakan karyawan sejumlah 14 orang dan antara kami dan karyawan selama ini hanya menggunakan lisan dalam perekrutan/penerimaan karyawan. Kami ingin mengetahui apakah kami bisa membuat dan menerapkan peraturan perusahaan? Sebab selama ini kami sama sekali belum pernah membuat dan bagaimana cara membuat peraturan perusahaan, apakah ada format yang bisa kami gunakan. Apakah peraturan perusahaan bisa diterapkan selamanya? Tolong disebutkan apakah ada ketentuan yang mengatur pembuatan peraturan perusahaan. Atas penjelasan Bapak pengasuh kami ucapkan banyak terima kasih.

Suntoro
Jl. Garuda - Driyorejo, Gresik


Jawaban :

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Mengenai prosedur pembuatan peraturan perusahaan, konsep atau format dibuat oleh pengusaha yang kemudian disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Apabila di perusahaan itu telah terbentuk serikat pekerja/buruh maka wakil pekerja/buruh adalah pengurus serikat pekerja. Namun apabila belum terbentuk maka wakil pekerja harus dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Setelah disetujui oleh perwakilan pekerja/buruh, kemudian dimintakan pengesahan pada menteri atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan setempat. Pengesahan tersebut secara teknis harus sudah diberikan dalam waktu 30 hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima. Apabila dalam waktu 30 hari kerja belum disahkan, maka peraturan perusahaan tersebut dianggap telah disahkan, asalkan telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya memuat ; hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja/buruh, syarat kerja, tata tertib perusahaan dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Selain itu ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan perusahaan berlaku paling lama 2 tahun dan wajib diperbaruhi setelah habis masa berlakunya. Perubahan terhadap isi dari peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/ buruh. Peraturan Perusahaan hasil perubahan tersebut, selanjutnya harus mendapat pengesahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan tentang peraturan perusahaan diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker No. 02/MEN/1978 tentang peraturan perusahaan dan perundingan pembuatan perjanjian perburuhan, serta Surat Edaran Dirjen Binawas No. Se .4/M/BW/1989 tentang pengesahan peraturan perusahaan. Demikian jawaban yang bisa kami berikan, semoga bisa memberikan manfaat dan semangat bagi anda dalam bekerja. Terima kasih.

Berita lainnya
Status Pegawai Kontrak
Tuntutan Karyawan Kontrak
Pemborongan Kerja pada Pihak Lain
Perubahan Shift
Dirikan Yayasan, Siapkan Izin Dins...
Bicara Jam Kerja dalam UU
Manajemen tak Memberi Insentif
Keputusan RUPS Rugikan Perusahaan
Ketentuan Jam Kerja dan Lembur
Mutasi dan Kenaikan Gaji
Pemotongan Upah untuk Tujuan Pendi...
Ketentuan Hubungan Kerja
Uang Jasa atas Pengunduran Diri
Tunjangan Karyawan Kontrak
Prosedur Pembuatan Peraturan Perus...
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  153