SURABAYA – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Jatim yang digelar di kantor pusat Jl Basuki Rahmat Surabaya, Senin (29/3), berlangsung cukup tegang. Sejumlah kepala daerah pemegang saham keberatan atas ambisi direksi yang akan melakukan go pulic atau penjualan saham Bank Jatim ke masyarakat, tahun ini. Meski menjadi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terbesar di Jawa Timur, tetapi kinerja Bank Jatim masih amburadul. Ditambah sosok Direktur Utama Hadi Sukrianto yang dituding kalangan DPRD Jatim sebagai orang malas melakukan inovasi untuk kemajuan bank plat merah ini.

RUPS yang digelar secara tertutup itu merupakan kelanjutan dari pra RUPS yang digelar sehari sebelumnya di Hotel Bumi Surabaya. Rupanya, tidak semua kepala daerah (bupati dan walikota) berhasil dilobi Bank Jatim, agar setuju dilaksanakannya IPO (Initial Public Offering). Meski pada akhirnya menyetujui IPO dengan terpaksa.

Bahkan informasinya, sejumlah pemilik saham yang terdiri dari para kepala daerah mengaku kurang puas dengan laporan pertanggung jawaban Direktur Utama (Dirut) Bank Jatim Hadi Sukrianto. Khususnya dalam laporan tentang nilai aset Bank Jatim dengan nilai Rp 24,84 triliun yang tidak sebanding dengan nilai laba yang didapat. Tahun 2011 berdasarkan laporan RUPS, laba bersih Bank Jatim mengalami kenaikan hanya 1,16% senilai Rp 860,23 miliar dari laba tahun 2010 yang mencapai Rp 850,3 miliar. Itu artinya, sejak dipimpin Hadi Sukrianto, kenaikan laba Bank Jatim hanya sebesar Rp 10 miliar.

“Gara-gara kinerja yang tidak jelas ini, beberapa kepala daerah protes, bahkan ada yang minta pelaksanaan IPO ditunda dulu sampai Bank Jatim benar-benar siap,” kata salah seorang sumber yang berada dalam RUPS, kemarin.

Menurut pantauan sumber tersebut, RUPS sempat tegang. Sebab ada tiga kabupaten yang keberatan dengan performa Bank Jatim saat dipimpin Hadi Sukrianto ini. Diantaranya Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Gresik Sambari dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. “Tiga bupati itulah yang bersuara keras mengkritik Bank Jatim, mereka menilai manajemen Bank Jatim masih amburadul,” ujar sumber tersebut.

Disebut amburadul karena pada tahun 2011, selain kenaikan laba hanya Rp 10 miliar, juga terkait dengan dugaan banyaknya kredit macet. Sebab, diketahui pinjaman yang diberikan Bank Jatim pada tahun 2011 terlalu besar. Yakni mencapai Rp 16,13 triliun lebih. Jumlah pinjaman itu mengalami kenaikan 23,28% dari tahun 2010. Ironisnya, pinjaman tersebut tidak diimbangi dengan laba yang besar pula.

Selain itu, dalam laporan RUPS juga disebutkan jumlah dana pihak ketiga Bank Jatim tahun 2011 sebesar Rp 20,14 triliun, ternyata 40,73% dominan berasal dari dana giro. Pengertian giro menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan/dana pihak ketiga. Namun, ini berbeda jauh dengan tabungan dan deposito, meski sama-sama dana pihak ketiga. Giro ini penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media, yaitu cek (cheque), bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Dana yang dihimpun tersebut bagi bank merupakan utang jangka pendek, sebab dana yang tersimpan tersebut dapat ditarik setiap saat sepanjang dananya mencukupi.

Giro sendiri lebih banyak digunakan untuk pembayaran usaha, artinya posisi uangnya terus bergerak dan kurang bisa dikelola bank secara maksimal. Selain itu, jumlah tabungan yang berasal dari nasabah Bank Jatim juga cukup minim, sejak didirikan tahun 1999 sampai Maret 2011 hanya berjumlah Rp 7,1 triliun.

DPRD Kecewa
Dengan laporan RUPS seperti itu, tentu saja membuat berang anggota DPRD Jatim. Komisi C khususnya semakin meragukan kinerja Hadi Sukrianto sebagai direktur utama. Selain selama ini cenderung pasif dan diam ketika diajak rapat, Hadi juga tidak pernah ada inovasi dan gebrakan apapun untuk kemajuan Bank Jatim.

Melihat kenyataan tersebut, anggota komisi C DPRD Jatim Sugiono mendesak kepada Direktur Utama Bank Jatim agar bekerja keras dan tidak malas-malasan. “Direksi saat ini perlu keluar keringat. Artinya dengan tambahan dana disetor sebesar Rp 287 miliar, maka kinerja direksi harus optimal. Diantaranya dengan memperbaiki kinerjanya selama ini selain memberikan kemudahan bagi pencairan KUR (Kredit Usaha Rakyat),” ungkap Sugiono dihubungi scara terpisah.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renville Antonio menambahkan keterpaksaan Pemprov Jatim mencairkan anggaran Rp 287 miliar untuk penyertaan modal di Bank Jatim akibat kelalaian Dirut Bank Jatim, Hadi Sukrianto. Pasalnya, setiap Kantor Cabang Bank Jatim diberi keleluasaan untuk menghimpun dana sebesar-besarnya kepada kabupaten/kota se-Jatim. Dirut sendiri tidak memantau kinerja cabang-cabang.

“Akibatnya kabupaten/kota berlomba-lomba untuk menambah modal ke Bank Jatim yang membuat Pemprov terpuruk dan nyaris tidak memegang saham mayoritas,” tegas politisi asal Partai Demokrat Jatim ini.

Sesuai amanah di Perda nomor 1/1999 jika Pemprov memegang saham mayoritas sebesar 51 persen. “Kita dari komisi C setuju tambahan untuk modal Bank Jatim Rp 287 miliar, mau bagaimana lagi,” jelasnya.

Padahal, lanjutnya, untuk mendapatkan dana tersebut tidak semudah membalik tangan. Ini karena sejak awal APBD Jatim 2012 tidak mengalokasikan anggaran untuk tambahan modal disetor. “Jujur kini Pemprov Jatim memeras pikiran untuk mendapatkan dana tersebut,” ungkap mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim ini.

Tanggapan Bank Jatim
Terpisah, Direktur Operasional Bank Jatim, Eko Antono menolak jika kinerja Bank Jatim turun. Buktinya dari tiga kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Bank Jatim memenuhi unsur sebagai bank sehat. Apalagi berdasarkan RUPS kemarin, Bank Jatim resmi bertitel Tbk atau perusahaan terbuka. “Untuk meningkatkan kinerja Bank Jatim di luar IPO, maka tahun 2012 ini perlu tambahan modal total Rp 350 miliar,” cetus Eko.

Permintaan dengan jumlah tersebut, memaksa pemprov Jatim harus mencarikan dana Rp 287 miliar agar menjadi pemilik saham mayoritas. Sisanya ditopang dari daerah-daerah lain. “Kita tidak ikut campur darimana asal dana untuk penyertaan modal, yang penting kami membutuhkan tambahan untuk mengembangkan Bank Jatim, salah satunya membangun 25 kantor cabang di Jawa Timur agar lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Eko yang ditunjuk oleh Hadi Sukrianto sebagai juru bicara.

Hadi sendiri, sejak dimulainya RUPS hingga selesai acara tidak mau berkomentar apa-apa. Bahkan saat direksi menggelar konferensi pers, Hadi memilih menghindari wartawan. “Saya masih mendampingi gubernur, releasenya biar sama teman-teman (direksi) dulu, bagi-bagi tugas,” kilah Hadi saat dikonfirmasi. n rko