menu.jpg
 
Pemilik Grand City Tersangka

JAKARTA- Teka-teki keterlibatan konglomerat Siti Hartati Murdaya dalam kasus suap Bupati Buol, akhirnya terkuak. Rabu (8/8) kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantation yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, itu sebagai tersangka baru. Sebelumnya KPK menahan Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu. KPK sendiri memberi sinyal akan menahan Hartati yang juga sebagai pemilik Grand City Mall di Surabaya itu.

"SHM (Siti Hartati Murdaya, red) telah ditetapkan tersangka karena diduga sebagai orang yang memberikan suap Rp 3 miliar ke penyelenggara negara, yaitu Bupati Buol," kata Ketua KPK Abraham Samad di kantornya, kemarin.

Abraham mengatakan fakta dan alat bukti yang menguatkan bahwa Hartati memberikan suap kepada Bupati Amran sudah cukup kuat. Pemberian suap itu diduga berkaitan dengan pengurusan hak guna usaha (HGU) lahan sawit milik perusahaannya di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. "Pemberian dalam dua tahap, yakni pada 18 Juni lalu sebesar Rp 1 miliar, kemudian pada 26 Juni Rp 2 miliar," terang Abraham.

Oleh KPK, Hartati dijerat dengan pasal 5 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 30 tahun 2002. "Ada pun pasal yang ditersangkakan pada tersangka SHM adalah pasal 5 ayat 1," kata Abraham.

Kasus suap ini terungkap setelah KPK mencokok General Manager PT Hardaya Inti Plantation Yani Anshori, 26 Juni lalu. Ia diduga mengantar duit suap untuk Bupati Amran. Amran lantas ditetapkan tersangka karena diduga menerima suap Rp 3 miliar terkait penerbitan hak guna usaha perkebunan sawit PT Cipta Cakra Murdaya dan PT Hardaya Inti Plantation. Kedua perusahaan itu milik Hartati Murdaya.

Abraham menambahkan, akan menahan Hartati bila penyidikannya telah rampung. Ia pun berharap Hartati bisa kooperatif dengan penetapan tersangkanya yang diteken sejak Senin, 6 Agustus lalu. "Kesimpulan kami ini berdasarkan alat bukti," ujar dia.

KPK telah memeriksa Hartati sebanyak dua kali. Rata-rata pemeriksaan Hartati memakan waktu hingga 12 jam. Pada pemeriksaan itu, Hartati mengatakan bahwa perusahaan yang dipimpinnya itu pernah dimintai uang oleh Bupati Buol, Amran Batalipu. Di mana, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait penerbitan HGU perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah.

Akan tetapi Hartati membantah. Dia mengaku permintaan sejumlah uang dari Bupati Buol tersebut bukanlah untuk bantuan pilkada. Namun, terkait dengan masalah keamanan perusahaan yang berada di Buol.

Apa reaksi Hartati atas keputusan KPK ini? Untuk sementara belum bisa diketahui karena Hartati masih berdiam diri di rumah. Kediaman Hartati terletak di kawasan elite di Jl Teuku Umar no 42, Menteng, Jakarta Pusat. Di rumah berpagar cokelat itu, Hartati masih menerima tamu dari Walubi. "Iya, ibu ada di dalam," kata seorang satpam di rumah tersebut dari dalam rumah, Rabu (8/8/2012).

Satpam tersebut tak bisa memastikan apakah Hartati akan memberikan pernyataan terkait kasus suap Buol. Termasuk rencana KPK untuk menahanannya. "Kita nggak tahu," tambahnya.

Meski begitu, Tim kuasa hukum Hartati keberatan dengan penetapan tersangka tersebut. "Menurut kami, tidak selayaknya ditetapkan jadi tersangka," ujar kuasa hukum Hartati, Patra Zen melalui siaran tertulisnya.

Dijelaskan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh KPK, antara lain Totok Listiyo, Arim, Bambang AS dan Kirana terdapat fakta-fakta hukum, sebagai berikut: Pertama, bahwa PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) tidak pernah berupaya menyuap Bupati Buol Amran Batalipu terkait dengan keberadaaan perusahaan di kabupaten Buol. Bahwa faktanya, berulangkali terjadi ganguan keamanan terkait dengan operasi perusahaan dan gangguan terhadap lahan perkebunan milik perusahaan.

Kedua, menjelang Pemilukada, bulan Juli 2012, Amran Batalipu yang juga mencalonkan kembali menjadi calon bupati Kabupaten Buol memaksa dan berulangkali meminta PT HIP melalui direksi dan staf PT HIP memberikan uang untuk kepentingan pribadinya.

Ketiga, terkait dengan adanya keterangan-keterangan dari Amran Batalipu yang mencoba mengkait-kaitkan dengan Hartati Murdaya, seakan–akan yang bersangkutan ada keterlibatan dalam kasus ini. “Tidak benar ada perintah dari Hartati Murdaya kepada direksi dan/atau karyawan PT HIP untuk menyuap Amran Batalipu,” tandasnya.

“Hartati Murdaya juga tak pernah mengundang Amran Batalipu ke Jakarta. Sebaliknya Amran Batalipu yang justru memaksa dan meminta-minta dapat bertemu Hartati Murdaya agar permintaan uang untuk kepentingan pribadinya dipenuhi,” tambahnya menegaskan. n jk/ri

Berita lainnya
Koruptor Lihai Ada di Jatim
KPK juga Sidik Korupsi Fuad saat J...
Rekening Gendut Foke Diusut KPK
Korupsi Proyek SDN Rangkah Siap Di...
Angkasa Pura Laporkan Gratifikasi ...
2015, Targetkan Penyidikan Kasus K...
Bongkar, Korupsi Dinasti di Jatim
KPK Periksa 2 Saksi Suap Bangkalan
Kejati Kantongi Calon Tersangka Hi...
Foke dan Nur Alam Masuk Rekening G...
BPJS Rawan Dikorupsi
Kasus Bonaran Situmeang, KPK Peri...
Korupsi Bawaslu, Penyidik Terapkan...
Usut Jembatan Brawijaya , Polda Li...
Disidik tak Kooperatif, KPK Akan M...
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  79