INDIKASI keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus Proyek Hambalang semakin menguat. Sinyalemen ini disampaikan langsung oleh Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Abraham mengatakan, dugaan keterlibatan Anas itu berdasarkan kesaksian dari anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Ignatius Mulyono, yang mengaku diperintahkan Anas untuk menyelesaikan sertifikat tanah Hambalang.

Memang diakui Abraham bahwa dalam penyelidikan Hambalang secara makro telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satunya terkait pengurusan sertifikat tanah Hambalang. "Secara makro kalau kita lihat. Itu bisa disimpulkan selalu ada peningkatan-peningkatan informasi," ujar Abraham.

Dalam pengakuannya di media beberapa waktu lalu, Ignatius mengakui diminta Anas melobi Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan tanah Hambalang. "Ya, saya diminta bantuan untuk menguruskan tanah Pak Menpora. Karena kebetulan mitra kerja Komisi II adalah BPN," kata Ignatius

Menurutnya, permintaan itu disampaikan langsung oleh Anas yang saat itu masih duduk sebagai Ketua Fraksi Demokrat dalam sebuah pertemuan. Pertemuan itu digelar di ruangan Ketua Fraksi. "Saat itu ada Pak Nazaruddin juga, dan Pak Nazar juga meminta hal yang sama kepada saya," ujarnya.

Ignatius menjelaskan, dirinya langsung menanyakan kepada Ketua BPN Joyo Winoto mengenai tanah di Hambalang tersebut. "Dia bilang, tanahnya sedang diproses. Dan saya bilang, kalau sudah selesai saya minta diberi tahu," ujarnya.

Namun, Anas membantah tudingan tersebut. Saat menemani istrinya Athiyya Laila menjalani pemeriksaan di KPK, Anas membantah telah mengatur soal kepengurusan sertfikat tanah Hambalang. "Tidak betul (saya mengatur soal Hambalang). Memangnya saya calo tanah. Memangnya saya calo sertifkat?" ujar Anas Urbaningrum sambil duduk di tangga pintu masuk kantor KPK, Jakarta.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum itu itu juga membantah perihal pertemuan-pertemuan yang dsebut untuk mengurus proyek senilai Rp1,2 triliun itu. Sebaliknya, Anas menganggap semua tudingan tersebut adalah bentuk skenario-skenario politik untuk mengkaitkan dirinya dalam kasus hukum.
Terpisah, pengacara Anas, Patra M Zen, mengatakan, kliennya tidak pernah memerintahkan untuk melanggar hukum. "Kalau minta sertifikat segera diselesaikan, semua masyarakat pasti berharap sertifikat dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur," ujarnya.

Menurutnya, lebih baik kasus Hambalang ini diselesaikan sesuai dengan koridor hukum. Dibanding hanya berpolemik mengenai siapa yang terlibat. "Sebaiknya KPK segera memprosesnya, dan tidak melulu ada prasangka dibanding pembuktiannya," ujarnya.

Proyek pembangunan Stadion Hambalang di Sentul, Jawa Barat dilaksanakan oleh PT Adhi Karya sejak 2010. Adhi Karya bekerjasama dengan PT Wijaya Karya dengan komposisi pengerjaan masing-masing berbanding 70 persen dan 30 persen. vio