menu.jpg
 
Para Guru Lemas dan Kelimpungan

Pembayaran tunjangan profesi guru bagi guru bersertifikat sebesar satu kali gaji pokok untuk triwulan pertama tahun 2013 ini dilaporkan tidak juga lancar di berbagai daerah.

Pembayaran tunjangan profesi guru swasta yang diambil alih pemerintah pusat juga tetap terlambat dari yang dijanjikan pemerintah. Akibatnya para guru resah dan mengeluh karena tunjungan profesi sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari.

Padahal, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada Maret lalu mengatakan, pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) guru nonpegawai negeri sipil (PNS) akan disamakan dengan biaya operasional sekolah (BOS), yakni untuk triwulan pertama pada 9-16 April 2013.

Nyatanya, hingga Juni ini, banyak guru yang tidak kunjung menerima pembayaran TPG di rekeningnya.

Pengambilalihan pembayaran TPG sebagian guru dikatakan Nuh untuk melihat keefektikan penyaluran.

Mengacu pada kasus BOS, penyaluran lebih tepat waktu saat dilakukan pemerintah pusat. Namun, dalam kasus penyaluran TPG guru swasta yang dijanjikan lebih lancar, nyatanya tetap molor dari ketentuan Kementerian Keuangan.

Dede Permana, Koordinator Forum Guru Swasta Jawa Barat, mengatakan kucuran TPG guru non-PNS di Kota Cirebon hingga Mei belum ada.

Sesuai ketentuan, para guru seharusnya sudah mendapatkan pembayaran TPG pada April lalu untuk Januari - Maret 2013.
Pembayaran TPG guru non-PNS atau swasta tahun lalu disalurkan provinsi dan sesuai jadwal. Mulai tahun ini diambil alih Kemendikbud.

Tetapi, malah terlambat, tidak seperti yang dijanjikan. Pembayaran TPG tidak pernah beres, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat, kata Dede.

Sementara itu, Muhamad Fadli, guru SD negeri di Kabupaten Indaragiri Hilir, Riau, mengeluhkan pembayaran tunjangan TPG guru yang terhambat akibat banyak guru yang datanya tidak terverifikasi di sistem online Dapodik.

Di daerah ini, hanya 500 guru dari 2.000 guru bersertifikat yang datanya terverifikasi.

"Kami merasa kecewa karena pembayaran TPG guru yang sudah terverifikasi tidak bisa dilakukan dinas pendidikan di sini. Padahal, kami sudah mendapatkan SK pembayaran dari Kemendikbud dan kami sudah memenuhi berkas yang diminta. tetapi kenapa hak kami mendapatkan TPG di triwulan pertama tetap terlambat," kata Fadli yang juga Sekretaris DPC Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Kabupaten Indragiri Hilir.

Menurut Fadli, para guru tidak pernah tenang soal pembayaran TPG. Pada tahun lalu, para guru terpaksa mendatangi DPRD karena pembayaran TPG tertahan selama enam bulan.

"Untuk guru PNS pembayaran oleh dinas pendidikan daerah. Kondisinya parah. Tidak pernah ada perbaikan, justru tambah buruk," kata Fadli.

Seorang guru SD di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Ny Nanan Suarnani, mengatakan meskipun TPG tahun ini sudah dibayar namun hak yang seharusnya dia peroleh tahun 2012 tidak dibayar dua bulan.

"Tapi meskipun tahun ini saya sudah mendapat TPG, tetapi beberapa guru lainnya belum dibayar. Katanya sih minggu depan," tambah Nanan Suarnani.

Hal sama juga dialami guru di Madura. Pencairan tunjangan profesi guru di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Madura lambat dan hingga kini belum dicairkan.

Menurut Kabid Ketenagaan Disdik Pamekasan Moh Hatib lambatnya pencairan tunjangan profesi guru itu karena adanya mekanisme baru dalam sistem pencairan, yakni semula menggunakan sistem manual, kini menggunakan sistem online.

"Perubahan pola ini berlaku sejak 2013, sehingga pencairan tunjangan disesuaikan dengan data pokok pendidikan," katanya, kemarin (7/6).

Pernyataan Kabid Ketenagaan Disdik Pamekasan ini disampaikan menanggapi protes guru penerima yang hingga kini belum menerima pencairan tunjangan. Semestinya pencairan tunjangan dilakukan setiap tiga bulan sekali, namun hingga bulan Juni 2013 belum juga dicairkan.

Sedangkan di kabupaten lain di Madura, seperti di Kabupaten Sumenep, tunjangan profesi guru telah dicairkan.

Hatib mengatakan, pencairan tunjangan profesi guru itu bisa dicairkan apabila semua data online guru penerima tunjangan diisi oleh operator di tiap sekolah, dan kemudian dikirim ke pusat untuk diterbitkan surat keputusan tunjangan profesi (SKTP) ke masing-masing pemerintah daerah yang sampai saat ini belum turun.

"Beberapa waktu lalu memang ada yang memaksa mengurus seindiri secara manual ke pusat, tapi tidak bisa. Karena harus ada SKTP dulu," katanya.

Sedangkan, sambung dia, SKTP itu diterbitkan apabila data pokok pendidikan (Dakodik) yang bersangkutan memenuhi syarat. Diantaranya memenuhi ketentuan mengajar minimal 24 jam.

Menurut Hatib, Dakodik itu tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun, karena pengurusan online. Para guru yang belum memenuhi Dakodik ini, otomatis tidak bisa menerima tunjangan profesi karena tidak akan diterbitkan SKTP.

Ia menegaskan, SKTP itu sampai saat ini belum terbit. Diperkirakan, SKTP akan terbit secara bertahap, karena berlaku secara nasional.

Di Kabupaten Pamekasan jumlah guru yang dinyatakan lulus program sertifikasi dan berhak menerima tunjangan profesi guru sebanyak 1.209 orang.

Mereka itu merupakan guru dari berbagai tingkatan pendidikan di Kabupaten Pamekasan, seperti SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Pamekasan.

Menurut Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Pamekasan Basyair, lambatnya pencairan tunjangan profesi guru itu memang meresahkan sebagian guru penerima tunjangan di Pamekasan.

"Beberapa waktu lalu, guru-guru datang ke saya, dan meminta agar hal itu diperjuangkan. Soalnya yang menjadi dasar pijakan mereka itu kan kabupaten lain di Madura, seperti Sumenep. Disana menurut pengakuan guru-guru itu justru telah cair," kata Basyair. An/kc

Berita lainnya
780 Siswa Penggerak Anti Narkoba
Dindik Jatim Beri Penghargaan Seko...
Universitas Ciputra Gelar Surabay...
SI Dirikan Universitas
Dindik Jatim Siapkan Guru Berkompe...
Training Jurnalistik di Unsuri Di...
Ingin Beasiswa Rp18 Juta dari BPJ...
Kadindik dan Tokoh Pendidikan Baha...
Ratusan Pelajar Jatim Ikuti Joy Sa...
Kembangkan Potensi Guru Lewat Fest...
Tingkatkan Jumlah Beasiswa
Bangun Fisik dan Mental Anak Taman...
Guru SD Dilatih Pembelajaran Inter...
Diknas Jatim Perkuat Kualifikasi S...
360 Siswa Ikuti Bimbel Gratis
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  130