menu.jpg
 
Bukti Rapuhnya Moralitas Publik

Umar Sholahudin - Kelompok Kerja Jaringan Anti Korupsi Jatim, Dosen Sosiologi Hukum FH Unmuh Surabaya

PERILAKU korupsi di Indonesia sudah sangat ironis. Yang dikorupsi bukan hanya dana pembangunan gedung atau penyediaan fasilitas olah raga, tetapi juga dana yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Misalnya, pengadaan kitab suci. Dan lagi-lagi, pelakunya adalah anggota DPR.

Pernyataan Voltaire tersebut cukup relevan untuk menggambarkan wajah buruk pemegang kekuasaan di negeri ini, baik di eksekutif maupun legeslatif. Wajah kedua lembaga tersebut lebih banyak “dilumuri” oleh masalah korupsi. Dan yang paling ironis adalah lembaga legislatif. Lembaga wakil rakyat yang diharapkan dapat mengontrol kerja eksekutif justru terjebak dan dan bahkan menjebakkan diri terlibat dalam praktik korupsi. Tumpukan uang telah menjadikan moralitas para politisi kita sangat begitu tumpul. Dengan kata lain, korupsi sudah tidak mengenal tempat dan orang. Orang-orang pinter dan cerdaspun ketika berhadapan dengan uang, akhirnya tak tahan juga. Mereka memiliki “agama” yang sama dalam soal uang.

Korupsi tidak memandang apakah orang itu pinter, cerdas atau dikenal suka berkotbah dan ceramah agama bahkan suka berhaji berpuluh-puluh kali sekalipun. Moralitas publik seseorang sangat begitu rapuh ketika berhadapan dengan yang namanya uang. Apalagi ketika seseorang itu memegang kekuasaan, perilaku koruptifnya semakin kelihatan.

Karenanya KPK diharapkan akan bekerja secara profesional dan konsisten. Kini, masyarakat tidak saja menunggu ketegasan para penegak hukum, termasuk KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di negeri ini, tetapi lebih dari itu bagaimana penegakkan hukum bisa melahirkan keadilan hukum bagi masyarakat. Karena banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara disidik dan dibawah persidangan, tapi sangat sedikit putusan hukumnya belum memenuhi rasa keadilan. Tidak sedikit kasus korupsi divonis ringan bahkan ketika ditangani hakim Pengadilan Negeri divonis bebas.

Karena itu, bagi masyarakat, penegakkan hukum penting, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana penegakkan hukum bisa melahirkan keadilan hukum bagi masyarakat. Wallahu ‘alam. rum

Berita lainnya
KPU Tak Menjalankan PSU, UU Pilpre...
Diragukan, Rentan Gesekan Dan Seke...
Capres 2014, Miliki Gagasan Dan I...
Suami Ditahan, Minta Bilik Asmara
Anis-Hidayat Bersaing di Pemira PKS
Tantangan berat Sutarman
Lembaga Survei & Kedaulatan Rakyat
Lima Langkah Recovery of Trust MK
Korban Media, SBY Tak Terlalu Paha...
Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD?
Sebenarnya ‘Tidak Perlu’ Kalau...
Politik Dinasti Adalah Politik Mun...
MK Tak Berwenang Uji Perppu
Korupsi dalam Bingkai Hyperdemocra...
Perppu MK, Presiden Gagal Deteksi ...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  102