SURABAYA- Perubahan sikap Hari Suwandi yang ujug-ujug membela keluarga Aburizal Bakrie, pemilik saham PT Lapindo Brantas Inc, masih menjadi polemik. Apalagi kini Ketua Umum Partai Golkar itu telah memastikan maju sebagai calon presiden (capres) 2014. Pengamat intelijen Mulyo Wibisono menilai sikap Hari yang mengaku korban lumpur itu tak lepas dari skenario pencitraan Aburizal Bakrie, mengingat lawan politiknya kerap menyerang dengan kasus lumpur di Porong, Sidoarjo itu.

Mulyo Wibisono menggambarkan strategi reklame Aburizal alias Ical ini mirip Raja Timur Tengah yang disuap Amerika Serikat. “Hari Suwandi itu seperti reklame. Ini hanya satu orang. Suruh orang-orang Lapindo ngomong. Ini skenario. Satu orang dikasih Rp 500 juta sudah aman,” ungkap Mulyo Wibisono, kemarin.

Wibisono menegaskan lumpur Lapindo bukan bencana alam, tetapi kesalahan manusia akibat pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas. “Itu bukan kesalahan alam, tetapi manusia. Pertanyaan kedua, mengapa polisi mengeluarkan SP-3 kasus Lapindo?” beber menurut mantan Kepala BAIS (Badan Intelijen Strategis) ini.

Menurut Wibisono semua kasus yang melingkupi Lumpur Lapindo merupakan konspirasi. “tvOne itu milik Ical. Mengapa tvOne gencar memberitakan kasus terorisme, dan media lain bisa dikatakan tidak bisa tembus? Ini logikanya. Apakah ini utang budinya pemilik tvOne kepada polisi, sehingga kasus lumpur Lapindo di-SP-3?” heran Wibisono yang gagal ikut Pilkada DKI lalu.

Seperti diberitakan, Hari Suwandi yang menempuh perjalanan 800 km lebih dari Porong ke Jakarta berniat menuntut Lapindo agar melunasi ganti rugi korban lumpur Lapindo di Sidoarjo. Namun setibanya di Jakarta, Hari yang sepanjang perjalanan terus mendapat perhatian dan dukungan masyarakat, muncul di tvOne. Di sana Hari bukan meminta pembayaran ganti rugi. Sebaliknya Hari malah meminta maaf kepada keluarga Bakrie atas protes yang selama ini dia lancarkan. Hari mengaku keinginan minta maaf itu sudah ada sejak tahun 2009.

Tentu saja perubahan 180 derajat Hari itu mencengangkan masyarakat yang selama ini sudah menyaksikan dan mendukung niat serta tekad pria sepuh dari Sidoarjo itu. Hari sendiri sudah mendapat penggantian sebesar Rp 280 juta dari total Rp 350 juta yang seharusnya dia terima. Hari tak ada masalah lagi dengan Lapindo.

Sementara keluarga Hari kini mulai menutup diri. Pantauan rumah orangtua Hari Suwandi di Kawasan Balowono, Krembung, Sidoarjo, sepi. Orangtua Hari Suwandi, Paini, terbaring sakit di dalam kamarnya. Sementara, sejumlah saudara Hari yang berada di dalam rumah, menutup diri, khususnya kepada tamu yang berusaha meminta pendapat keluarga terkait keputusan Hari yang dinilai mengecewakan warga korban Lumpur Lapindo.

Sejumlah adik Hari Suwandi yang kini tinggal bersama orangtuanya mulai menyeleksi tamu yang datang, baik tetangga sesama korban lumpur, maupun awak media yang berusaha menemui keluarga. Adik Hari Suwandi, Tono, mengatakan, pihak keluarga awalnya sudah mengingatkan dan berusaha melarang Hari karena dikenal banyak musuh. Namun tekad Hari yang mau berjuang ikhlas untuk korban lumpur, akhirnya saudara dan keluarga merestui untuk berangkat ke Jakarta. Saat ini sejumlah saudara Hari di sidoarjo tidak bisa berbuat banyak. Keluarga menduga, keputusan Hari berbalik 180 derajat itu akibat ketersinggungan Hari atas sikap warga korban lumpur yang tidak setuju dengan aksinya.

Panasnya polemik ini, Ical pun angkat bicara mengenai pengakuan Hari Suwandi. "Itu namanya hikmah bulan ramadan, saya kira makin lama makin terbukalah mana yang benar mana yang salah. Dulu juga kan juga dituduhkan kasus Gayus, ternyata Gayus buka sendiri," papar Ical di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu lalu.

Menurut Ical, tudingan yang terus mengarah ke dirinya dengan sendirinya menjadi terbantahkan. "Jadi semakin lama semakin terbukalah. Saya kira Allah tidak akan membiarkan yang benar dikatakan salah," tandas mantan Menko Kesra ini.

Tilap Pemkab Sidoarjo

Ini fakta lain dari semburan lumpur Lapindo. Ternyata, perusahaan gas milik Bakrie Group itu tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Kab. Sidoarjo. Padahal, Lapindo mengelola sejumlah sumur gas di Sidoarjo. Ini diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo M Agil Effendi. Menurutnya, tidak ada bagi hasil pendapatan untuk Pemkab Sidoarjo karena langsung ditangani pemerintah pusat.

“Berdasarkan laporan dari BUMD kita, Aneka Usaha, hanya mendapat penghasilan dari migas Rp50 juta per bulan. Itu pun karena Aneka Usaha menjadi pengelola distribusi dari BP Migas,” ujar Agil, kemarin.

Pemkab Sidoarjo tidak mendapat bagian pendapatan sektor hulu migas yang dioperatori Lapindo Brantas Inc, karena kontrak kerja sama antara Lapindo dan pemerintah pusat diteken pada 1990. Sedangkan aturan Participating Interest (PI) 10 persen untuk pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Meski pemerintah sudah mengeluarkan PP No 35/2004, tapi tidak bisa berlaku surut. Sebab, rata-rata kontrak kerja sama ekplorasi migas di Kabupaten Sidoarjo diteken sebelum aturan keluar. “Kalau aturannya seperti itu, pemkab tidak akan mendapat bagian apa-apa dari kegiatan migas. Padahal, jika ada risikonya yang kena duluan warga Sidoarjo,” tandas Agil.

Kontrak kerja itu berlaku sampai 30 tahun, atau akan berakhir pada 2020. Jika Lapindo memperpanjang kontrak, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo baru akan mendapat bagian 10 persen dari PI itu. Dengan pembagian 10 persen dalam PI, daerah penghasil berpeluang meningkatkan PAD sektor migas, di samping dana bagi hasil (DBH) yang diterima tiap tahunnya. Sebab, pembentukan PP No 35/2004 itu memberi kesempatan bagi daerah penghasil migas turut serta di sektor hulu industri migas.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan ESDM, Maksum, mengakui, bagi hasil 10 persen belum bisa dinikmati Pemkab Sidoarjo. “Aturannya memang seperti itu,” ujarnya.

Sejauh ini, warga Sidoarjo hanya diuntungkan dengan program City Gas yang merupakan program pemerintah pusat melaui BP Migas. Warga Sidoarjo mendapat sambungan gas rumah tangga yang tersebar di lima desa, di antaranya Desa Wedoro dan Waru, Kecamatan Waru, sekira 4.000 sambungan gas. Selain itu juga ada ribuan sambungan lain yang tersebar di desa-desa kawasan Tanggulangin. n jk/dy/oz