menu.jpg
 
Sebutannya Kota Santri, tapi Prostitusi Ilegal Marak

Setahun belakangan ini kehidupan malam di Sidoarjo mulai marak. Rumah karaoke yang menjamur di kota udang ini menjadi tempat pria hidung belang berburu ABG. Begitu juga dengan kafe-kafe yang mempekerjakan purel-purel secara terselubung. Titik-titik maksiat kian lengkap dengan munculnya tempat pelacuran ilegal. Fenomena apakah ini, padahal Sidoarjo dikenal sebagai kota santri? Apakah kondisi ini lantaran gaya hidup warga yang telah berubah? Ataukah dampak pasca Porong dan sekitarnya yang hancur karena lumpur Lapindo? Berikut ini laporan wartawan Surabaya Pagi.

Meski berperan sebagai penyangga Kota Metropolis Surabaya, warga Kabupaten Sidoarjo memiliki kehidupan yang cukup berbeda dengan warga Kota Surabaya. Sidoarjo dikenal sebagai Kota Santri. Dibuktikan dengan banyaknya pondok pesantren yang tersebar di 18 wilayah kecamatan. Utamanya di kawasan Sepanjang (Taman), Waru, Buduran, Tanggulangin, Sukodono, Wonoayu, Krian, Jabon, hingga Tarik.

Bahkan dari sebanyak 353 desa/kelurahan yang ada, sebagian besar masih memegang teguh rutinitas keagamaan, seperti jamiyahan, tahlilan, yasinan, tahtimul Quran dan lain sebagainya. Meski umumnya kegiatan itu dilakukan warga asli atau warga yang sudah cukup lama berdomisili Sidoarjo. Budaya ini juga didukung orientasi keagamaan warga Sidoarjo yang mayoritas penganut ajaran NU (Nahdlatul Ulama) atau lazim disebut kaum Nahdliyin.

Meski begitu, bukan berarti seluruh warga Sidoarjo berjiwa religi. Datangnya kaum urban yang terus mendominasi ditambah sisi negatif kemajuan teknologi, membuat budaya itu kian meluntur. Pola piker mereka mulai berubah, bahkan tak tabu lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Seperti free sex atau jajan ke lokasi-lokasi penyedia sarana pelepas nafsu birahi.

Di Sidoarjo, untuk mencari lokasi-lokasi pemuas syahwat tak segampang di Surabaya. Pasalnya, entah terbelenggu dengan branding Kota Santri atau apa, Sidoarjo tak memiliki lokalisasi resmi layaknya Dolly yang disebut-sebut tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara.

Kondisi ini bertolak belakang dengan Sidoarjo. Hingga detik ini, Sidoarjo tak memiliki satupun tempat pelacuran resmi. Kalaupun ada, hanyalah lokalisasi kelas teri yang tersebar di sejumlah kawasan. Seperti, di sebelah Selatan tangkis Kali Porong atau lazim disebut TPI (Tangkis Porong Indah), di sisi rel sebelah Barat Pasar Larangan atau biasa disebut Randupitu, sebelah Selatan RPH Krian atau biasa disebut Pasar Sapi, warung remang-remang di sekitar PT Pakerin Prambon, dan di Dusun Telocor Desa Kdugpandan, Jabon.

Lantaran tak punya izin, para penikmat dosa tentu tak bisa leluasa melepas syahwat kepada PSK (pekerja seks komersial) yang melayaninya. Mereka harus lebih dulu memastikan, bahwa malam itu tempat tersebut tak bakalan digerebek aparat, yang biasanya dilakukan aparat gabungan dari Satpol PP, Polres, serta tentara. Razia memang cukup sering digelar. Meski setelah aparat pergi, aktivitas pelacuran ilegal tersebut biasanya akan kembali beroperasi.

Serba Darurat
Itu apabila jajan dilakukan di warung remang-remang seperti di Prambon atau Tlocor, Jabon. Kalau jajannya di lokalisasi seperti TPI, Randupitu, dan Pasar Sapi, bakal lebih parah lagi. Pelanggan tak hanya harus mewaspadai razia. Tapi mereka juga harus sudi berhubungan intim di sebuah gubuk darurat.

Di Randupitu, misalnya. Masing-masing gubuk dari bambu itu berdiri di atas sebidang tanah datar seluas 6 x 2,5 meter. Sementara di luar gubuk sudah disiapkan dua bak air untuk mencuci usai berhubungan badan. Kalau dipakai mandi ya cepat habis mas. Disini ambil airnya jauh, ujar salah satu pemilik gubuk, sebut saja Yadi.

Lantaran kondisinya yang serba darurat, pelanggan juga tak perlu buang kocek besar untuk menikmati PSK. Dikatakan Yadi, PSK biasanya pasang tarif Rp 50 ribu sekali kencan. Tapi masih bisa ditawar sampai Rp 25-20 ribu. Harga pasaran di sini untuk sekali kencan rata-rata Rp 20 ribu. Setelah dikurangi buat bayar sewa gubuk Rp 5 ribu, PSK-nya masih terima Rp 15 ribu. Tapi kalau Sabtu dan Minggu harga sewanya naik jadi
Rp 6 ribu, papar Yadi lagi.

Bisnis sewa gubuk itu hasilnya cukup lumayan. Dalam kondisi sangat sepi pengunjung, Yadi mengaku masih dapat hasil bersih sekitar Rp 80 ribu. Tapi kalau ramai pengunjung, biasanya Sabtu dan Minggu, ia bisa membawa pulang hasil sewa gubuk sekitar Rp 300-350 ribu.

Kini, lokalisasi yang berada di sepanjang rel KA sisi Timur Perumahan Mega Asri, Larangan itu dihuni sedikitnya 150 orang PSK. Usia mereka antara 25-45 tahun. Ironisnya, di balik bisnis esek-esek kelas kambing itu ternyata masih ada saja oknum aparat yang minta upeti untuk kepentingan pribadi.

Dikatakan Yadi, mereka berasal dari aparat Satpol PP dan Polisi. Tapi mereka mintanya bulanan. Kalau Satpol PP dan Polsek kita kasih Rp 600 ribu per bulan. Tiap hari kita juga ngasih Rp 20 ribu ke pemuda sini (Larangan,Red) buat minum-minum, akunya. (ded/bersambung)

Berita lainnya
PSK Online Berstatus Mahasiswi dan...
Prostitusi Untuk Pejabat
Model Rp 25 Juta
"Enak Kerja Sendiri, Semuanya Masu...
MUI Minta NAV-Hotel ‘Maumu’ Di...
Ditangkap, Purel NAV dan Hotel “...
Karaoke NAV dan Hotel ‘’Maumu...
Ada Karaoke Plus Hotel Short-Time
Bos Karaoke ‘Kibuli’ Pemkot
Surabaya Kota Maksiat
10 Tahun Jadi Lesbi, Kini Nani Dij...
Diperlakukan Kasar, Vicky Jadi Les...
Ada Lesbi yang Rela Gaet Pria untu...
Lesbi ABG Suka Sex Toys, Belinya P...
Tidur, Nyaman di Kos-kosan Ketimba...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  68