menu.jpg
 
PGRI, Jangan Ompong!

PASURUAN- Belum cairnya Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) sebagian guru TK non PNS di Kota Pasuruan mengundang perhatian dari praktisi pendidikan. Mereka meminta pihak terkait dalam hal itu dinas pendidikan (Dispendik) dan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) setempat, ikut berperan aktif dalam permasalahan ini agar uang yang menjadi hak para guru itu segera cair.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Pasuruan, Misranto mengatakan, terkait dengan dana TPP tersebut seharusnya dinas pendidikan tidak hanya melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim saja. Melainkan, juga harus bisa menjemput bola sampai ke pusat agar para guru bisa mendapat kejelasan akan haknya.

Memperjuangkan hak guru, merupakan salah satu tugas dispendik. sudah kewajiban dispendik untuk berperan aktif, tidak hanya mengunggu bola. Terlebih, para guru sudah mengabdikan hidupnya untuk pendidikan, tandasnya.

Menurut Misranto, Selain dispendik, peran PGRI juga tidak kalah pentingnya. PGRI diminta untuk ikut memperjuangkan hak para anggotanya. “Dari semua unsur harus proaktif. Kalau tidak proaktif, lalu apa tugas IGTK dan PGRI,” ujar lelaki yang menjabat Rektor Unmer Pasuruan itu.

PGRI bukan hanya organisasi yang mengekor kepada dispendik. Melainkan, harus mampu menganyomi, melindungi dan memperjuangkan hak-hak anggotanya. Terlebih, apabila ada anggotanya yang diperlakukan kurang adil. “Tugas PGRI kan tidak hanya organisasi ompong. Tapi, harus action demi kesejahteraan guru-guru juga,” kritiknya.
Sementara itu, H. Sulaiman Ketua PGRI Kota Pasuruan kepada Surabaya Pagi, mengaku masih belum medapatkan laporan atas kasus tersebut. Apabila ada permasalahan pastilah PGRI mendapatkan laporan.

“Saat ini belum ada info masuk ke organisasi terkait masalah ini. PGRi belum mendapat informasi, nanti kami coba kroscek dulu. Kalau memang ada, kami akan mengkoordinasikan dengan dispendik,” ucapnya.

Sulaiman menambahkan, apabila memang kasus tersebut benar adanya. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak, hanya sebatas koordinasi dengan melakukan langkah-langkah moral.

“Bagaimana pun juga organisasi kami hanya bisa melakukan langkah-langkah moral. Apabila ada keterlambatan, tentu dinas terkait yang mempunyai wewenang penuh. Nanti, kami koordinasikan dulu,” jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah 18 guru TK non PSN di Kota Pasuruan, galau. Pasalnya, TPP yang mestinya sudah mereka terima sejak pertengahan tahun lalu belum juga cair. Padahal, duit yang besarnya Rp 1,5 juta per bulan itu sangat berarti bagi para pengajar Taman Kanak- kanak tersebut. Namun, hingga tahun ini berakhir, mereka belum bisa menikmati TPP-nya.

Dispendik pun sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. Mereka mendapatkan jawaban, kalau TPP para guru yang biasanya langsung masuk dalam rekening masing-masing guru itu, akan cair dalam bulan ini. Ternyata hampir seluruh guru TK di Jatim mengalami nasib tersebut, kecuali guru di Malang, Mojokerto dan Surabaya. Sebab, karena TPP gurunya sudah cair. ts

Berita lainnya
Minta Fee Proyek, Pejabat Diknas D...
Inventarisir Tambang Pasir Ilegal
Rayakan HUT Prov Jatim, Gelar Kese...
Bidang Dalit Bappeda Gelar Sosiali...
Latih Petani Daur Ulang Sampah
Pemkab Kediri Hidupkan Kembali Kaw...
Evaluasi Kampung Hijau
HUT Polantas ke-59, Satlantas Prob...
Susun Indikator Kinerja
Sediakan Lahan Pertanian Berkelanj...
Sosialisasi Bak Sampah Organik
Ikuti Diplomasi Iklim di Myanmar
Bentuk Kampung Ramah Anak
Finalisasi Pokja Pasar
Rehab Proyek Dam Rp 1,1 M Digarap ...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  77