menu.jpg
 
Kapolres Malang Cuci Tangan

SURABAYA (Surabaya Pagi) - Kapolresta Malang AKBP Teddy Minahasa Puttra yang mengaku diintervensi lima jenderal dalam kasus sengketa suami istri, dr Hardi Soetanto, warga Jl Mojo Kidul Surabaya dengan Dr FM Valentina SH, M.Hum, menuai kritik dari kalangan akademi. Apalagi, AKBP Teddy tak berani menyebut identitas lima jenderal tersebut. Karena itu pula, perwira menengah (pamen) Polri ini dicurigai hanya sebagai upaya cuci tangan dan penyelamatan diri.

Demikian diungkapkan Kriminolog dari Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya Kristoforus L Kleden, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Joko Sumaryanto dan dosen hukum Universitas Surabaya (Ubaya) Marianus Gaharpung. “Sebenarnya terlalu jauh keterlibatan jenderal terhadap privasi orang, jika ditanya apakah ada unsur untuk menyelamatkan diri, ya mungkin saja atau bahkan menyebut lima jenderal itu sebagai upaya cuci tangan,” ungkap Kristoforus dihubungi Senin (22/10).

Jika benar AKBP Teddy diintervensi lima jenderal, menurut Kristoforus, harusnya diungkap siapa kelima jenderal itu. Tak hanya itu, AKBP Teddy harusnya membeberkan mengapa sampai diintervensi dan bentuk intervensinya seperti apa. Ini cukup aneh, karena kasus yang dilaporkan itu masalah keluarga. “Melihat dari kasus ini semacam ada kepentingan tertentu. Sebab ini kan sebenarnya kasus privat, mengapa justru mencuat ke publik,” heran dosen hukum ini.

Mengenai intruksi Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk melakukan penahanan terhadap dr Hardi, menurut Kristoforus itu terlalu jauh. “Kalau benar ada instruksi dari Kapolri, justru semakin kelihatan bahwa di tubuh Polri ada kelemahan. Coba bayangkan jika seorang Kapolri ikut campur untuk urusan sampai ke bawah, berarti kan di sini tidak ada kepercayaan pada bawahannya,” paparnya.

Menurut Kristoforus, kasus ini adalah kasus sederhana, tetapi mengapa begitu banyak intervensi orang luar. Seolah ada ketidakberdayaan di level bawah Polri. Jika Kaplori percaya pada bawahannya tentunya akan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut pada yang bersangkutan (Kapolresta Malang).

Hal senada juga diungkapkan Joko Sumaryanto. “Jika memang ada intervensi 5 jenderal seperti yang sudah disebut-sebut itu, kemungkinan di sini ada kepentingan tersendiri, termasuk Kapolresnya juga,” ungkap Joko Sumaryanto dihubungi terpisah.

Ia menegaskan, dalam kasus apapun tidak boleh ada intervensi, apalagi sampai Kapolri dan jenderal-jenderal lainnya ikut campur tangan. “Jika saat ini dr Hardi sudah ditahan maka perlu memakai alasan yang benar dan apa yang dilakukan oleh seseorang harus diproses hukum dengan benar. Bukan berdasar intervensi dari atasan,” tegas Joko.

Sementara itu, Marianus Gaharpung melihat penanganan kasus sengketa suami istri, dr Hardi Soetanto, warga Jl Mojo Kidul Surabaya dengan Dr FM Valentina SH, M.Hum, sudah tidak murni lagi. “Saya melihat kasus ini sudah tidak murni lagi, karena unsur luar mulai masuk. Dampaknya aparat kepolisian itu kurang objektif. Hal ini menunjukkan potret kepolisian yang buruk,” terang Marianus.

Ketidakmurnian kasus sengketa suami istri ini, lanjutnya, terlihat ketika tiba-tiba ada laporan masuk lagi. Padahal, laporan sebelumnya sudah berjalan. Jika salah satu perkara sudah berjalan, seharusnya menunggu dulu, karena tidak bisa kasus pidana berjalan dua-duanya. “Harusnya nunggu penyelesaian dulu, tidak boleh berjalan bersamaan seperti ini,” ujarnya.

Mengenai adanya keterlibatan jenderal seperti disebut Kapolres, menurut Marianus, hal ini malah merusak citra aparat di mata masyarakat. “Adanya intervensi jenderal ini merupakan contoh jelek dan lebih memalukan. Harusnya jenderal itu memberi contoh yang baik untuk bawahannya, maka tidak mengherankan jika masyarakat kita itu memumpunyai pandangan yang buruk terhadap polisi,” kata Marianus.

Kalau benar itu terjadi, lanjutnya, Kapolres harus berani mengungkap siapa lima jenderal tersebut. Ia juga tak percaya Kapolri ikut mengintervensi kasus yang ditangani level Polres. “Saya tidak percaya, karena urusan seperti ini tidak seharusnya Kapolri ikut-ikut,” cetus dia.

Sebelumnya, Kapolresta Malang AKBP Teddy Minahasa Puttra yang mengaku diintervensi lima jenderal dalam kasus sengketa suami istri, dr Hardi Soetanto, warga Jl Mojo Kidul Surabaya dengan Dr FM Valentina SH, M.Hum. "Ada lima jenderal yang membekingi kasus dua orang itu (Hardi dan Valentina). Para jenderal itu, memang tidak terlibat langsung. Tapi hanya meminta tolong untuk membatalkan atau melancarkan kasus tersebut," ungkap AKBP Teddy (21/10). Namun, Teddy tidak mau menjelaskan dan menyebutkan siapa dan unsur mana kelima jenderal tersebut.

Anehnya, pihak Hardi Soetanto mengaku tidak tahu menahu soal keterlibatan lima jenderal yang disampaikan AKBP Teddy tersebut. "Saya heran mengapa harus melibatkan lima jenderal. Padahal ini kasus keluarga. Jika para jenderal itu ikut membantu apa kepentingannya? ini kasus keluarga," tandas Sudiman Sidabukke, pengacara dr Hardi.

Begitu juga dengan Valentina, selaku pelapor. Ia juga tak mengetahui kasus tersebut dibekingi para jenderal. "Ini kasus keluarga. Apa kepentingannya para jenderal itu intervensi. Saya rakyat biasa, tak kenal dengan para jenderal," tandas Valentina.

Dalam kasus ini, ada dua perkara yang dilaporkan ke Polresta Malang. Pertama, penggelapan dalam keluarga dan atau pencurian dalam keluarga. Kedua, laporan keterangan palsu dalam akta otentik. Kasus pertama berkasnya sudah dikirim ke kejaksaan dengan dengan Nomor berkas perkara BP148/VI/2012/resta/tanggal 3 Juni 2012. Berkas dinyatakan lengkap pada 12 Juli 2012 dengan Nomor surat P21 no TAR/1862/0.5.11.3/EPP.1/7/2012 tertanggal 12 juli 2012.

Kasus ini berawal ketika Valentina, menjabat direktur Hardlent Medika Husada yang berkantor di Jalan Galunggung Kota Malang, melapor ke Polres Malang Kota. Dia melaporkan Hardi, mantan suaminya dengan tuduhan memberikan keterangan palsu dalam akta pernyataan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Hardlent Medika Husada No 17 tertanggal 17 Maret 2012.

Akte itu dibuat di hadapan notaris Eko Cahyono SH. Hardi Soetanto yang namanya tercantum sebagai pemegang saham dan komisaris PT Hardlent Medika Husada, namun ia tidak pernah menyetorkan modal ke dalam perusahaan tersebut. Hardi dianggap sepihak melaksanakan RUPSLB pada 13 Maret 2012 sekitar pukul 15.00, di Hotel Taman Regent Kota Malang, dengan tanpa memberikan data yang sebenarnya menyangkut kepemilikan saham keduanya.

Sementara kasus kedua, pada 4 oktober 2012 lalu, terkait kasus penggelapan, sudah tuntas dan berada di Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sudah dilakukan pemeriksaan dan Hardi ditetapkan sebagai tersangka. n cw1

Berita lainnya
Buron 11 Tahun, Gembong Narkoba Di...
Kejati Sita Dua Kapal Tersangka Ba...
Berkas Lisa Tak Kunjung Sempurna
Curi Motor Buat Pesta Miras
Dua Pencuri Kayu Hutan Dibekuk
Bawa Putaw, Pengidap HIV Diringkus
Perampok Bagi Hasil di Madura
Tingkatkan Hasil Belajar Melalui M...
Pelajar Tewas Dilindas Truk
Susun Rencana Aksi Pangan dan Gizi
Truck Muat 8 Ton Tepung Dirampok
Blokade Suramadu, Polri Tangkap Pe...
Jual Cewek Rp 10 Juta, Mucikari Pa...
Peningkatan Prestasi Melalui CPDL
Musnahkan 343 Gram Sabu
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  98