Surya, JAKARTA

Dimulainya masa kampanye, Senin (2/6), masih diwarnai opini saling serang antar tim sukses. Khususnya, dari kubu Megawati-Prabowo yang diusung PDIP-Gerinda dengan kubu SBY-Boediono yang dijagokan Partai Demokrat, PKB, PPP dan PAN.

Selain penayangan iklan Mega-Prabowo yang dianggap menyerang SBY, ketegangan juga terjadi di DPR. Ini terkait penundaan agenda Hak Menyatakan Pendapat tentang dugaan pelanggaran APBN 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mengganggap Demokrat sedang gelisah. "Karena dia (Demokrat) sebagai partai pemerintah tentunya cukup risau. Terlebih dengan kondisi koalisi Demokrat yang renggang," kata Tjahjo Kumolo yang juga tim sukses Mega-Prabowo, di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (2/6).

Tjahjo menduga, bila sidang paripurna yang mengagendakan Hak Menyatakan Pendapat itu dilakukan, maka 'kekalahan' Demokrat di voting saat hak angket Daftar Pemilih Tetap (DPT), akan terulang kembali. "Padahal, ini menyangkut APBN yang merupakan pelanggaran undang-undang yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, Demokrat perlu waktu untuk berkonsolidasi," ungkapnya.

Hak Menyatakan Pendapat soal dugaan pelanggaran APBN 2009 itu diagendakan digelar kemarin pada sidang paripurna. Tetapi, agenda itu tiba-tiba ditunda hingga 26 Juni. Penundaan itu atas permintaan tiga partai, yakni Demokrat, PKS, dan PKB.

"PDI Perjuangan sangat menyesalkan pimpinan DPR yang menunda penjadwalan Hak Menyatakan Pendapat. Karena secara politik, momentumnya pun akan lewat. Ini sangat disayangkan. Tapi ya sudah, karena ini sudah keputusan pimpinan DPR," kata Tjahjo.

Menurut Ketua Fraksi Demokrat, Syarif Hasan, permintaan penundaan itu merupakan masalah yang sangat substantif. Menurut dia, persoalan ini belum pernah secara formal dibicarakan di badan musyarawarah DPR. "Kok tiba-tiba muncul. Jadi Demokrat keberatan karena untuk hal sepenting ini harus melalui prosedur baku," ujar dia.

Syarif menjelaskan Hak Menyatakan Pendapat merupakan tingkatan terakhir dari Hak Angket dan Interpelasi. Jadi, peringkatnya merupakan yang pertama dan lebih kuat dari interpelasi dan angket. "Jadi ini sangat berlebihan," tandasnya.

Seperti diketahui, usulan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat ini salah satunya diajukan Alvin Lie dari Fraksi PAN. Alvin menilai pengunduran jadwal sidang tidak masuk akal karena sebelumnya sudah diputuskan dalam badan musyawarah DPR.

"Saya mempertanyakan kenapa ini diundur sementara hak angket daftar pemilih tetap pemilu legislatif didahulukan," kata dia.

Perang Iklan
Perang opini juga terjadi pada penayangan iklan. Sejak kemarin, iklan tiga kandidat peserta Pilpres bermunculan di televise. Paling menarik adalah iklan Mega-Prabowo. Pasalnya, menyinggung SBY yang merupakan rival Mega-Prabowo.

Tema iklan itu mirip dengan tema yang dipakai Gerindra saat pemilu legislatif dulu. Yakni, tentang potensi sumber daya Indonesia yang diselewengkan sehingga membuat bangsa ini tidak makmur. Menariknya, iklan itu menampilkan gambar SBY. Hanya saja, Di awal dan di akhir iklan, gambar Mega-Prabowo muncul.

Penampilan SBY di iklan ini boleh dibilang cukup menohok. Sebab pada penampilan SBY yang kedua, tulisan "BANGKRUT!" warna merah langsung distempelkan. Sepertinya ini untuk menunjukkan bangsa ini saat ini sedang bangkrut akibat salah urus.

Menanggapi penayangan iklan Mega-Prabowo itu, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan pihaknya merasa diserang dengan model iklan seperti itu.

"Itu bagian dari attacking campaign. Silakan sajalah. Kami yakin rakyat bisa membedakan kampanye yang baik dan substantif dan kampanye yang sekadar menyerang apalagi menyimpulkan bangkrut," kata Anas.

Menurut Anas, model iklan Mega-Prabowo yang sangat kental serangannya kepada SBY dianggap sebagai dinamika berdemokrasi. Namun dia yakin rakyat telah mengetahui mana iklan yang berdasarkan fakta dan data, atau iklan yang bermuatan politis. "Satu hal saja, realitas menjawab iklan itu dengan sangat telak. Pertumbuhan ekonomi kita masih positif sekitar lebih dari 4 persen. Ketika negara lain mengalami pertumbuhan negatif, kita termasuk dari sedikit negara yang tidak bangkut karena pengaruh krisis keuangan global," ungkapnya. n