menu.jpg
 
MKKS Surabaya Tuding Kadindik Mencla-Mencle

SURABAYA – Komisi D DPRD berang. Meski sudah diundang, Kepala Dinas Pendidikan (kadindik) M Ikhsan tak hadir dalam dengar pendapat yang digelar Komisi D
bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se- Surabaya. Parahnya, dinas pendidikan juga tidak mengirimkan perwakilannya.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono mengaku geram dengan apa yang dilakukan M Ikhsan. Pasalnya, sejumlah pertanyaan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak bisa dijawab karena ketidakhadiran kadindik ataupun perwakilannya. “Sebenarnya jika Pak Iksan datang kita akan tahu tentang latar belakang kebijakan tersebut. Sudah tidak hadir, tidak ada yang mewakili lagi,” ujarnya dengan nada gregetan.

Anggota Komisi D lainnya, Masduki Toha tak bisa menyembunyikan kejengkelannya. Sebelumnya Komisi D sudah menyarankan agar kebijakan itu disosialisasikan dulu, dan jangan diterapkan tahun ini. Tapi tak digubris oleh Dindik Surabaya. “Terus terang, kita sering ketemu dan diskusi dengan Dindik, tapi begitu memutuskan kebijakan, apa yang kita sarankan tidak dipakai. Saya tidak mengerti, dewan ini dianggap apa,” ungkapnya

Sementara itu, Ketua MKKS swasta Surabaya Kurnia Saptaningsih mengaku sedikit bingung dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Terlebih terkait kuota 1 persen untuk siswa luar kota dan 5 persen bagi siswa miskin.

“PPDB tahun ini ramai di Surabaya , khususnya SD. Semua ada nilai positif dan negatifnya. Model kuota 1 % untuk siswa luar kota ini cukup meresahkan,” ujar Ketua MKKS swasta Surabaya Kurnia Saptaningsih, Rabu (18/7) siang.

Ia menilai PPDB untuk sekolahan negeri dinilai terlalu lama. Harusnya pelaksanaannya sama dengan Kabupaten Sidoarjo dan Gresik, sehingga calon peserta didik yang gagal diterima di sekolah negeri di dua kabupaten tetangga itu tak bisa sekolah di Surabaya.
Lantaran PPDB lama, membuat sekolahan negeri di Surabaya akhirnya bisa menerima siswa luar kota seiring masih tersisanya bangku kosong. Padahal sebelumnya kuota 1 persen untuk pelajar luar kota diberlakukan. ”Dindik tidak konsisten (mencla-mencle).
Yang tidak diterima di Sidoarjo, Gresik lari ke Surabaya . Karena masih ada kursi kosong, yang semula tidak diterima dipanggil lagi,” bebernya.

Lamanya proses PPDB, ditambah pemanggilan kembali peserta yang semula dinyatakan tak diterima membuat sekolah swasta, mulai SD sampai SMA kebingungan mendapat murid baru. ”Harapan kami, PPDB sekolah negeri lebih cepat lebih baik supaya swasta mendapat murid,” sarannya.

Wakasek SD Muhammadiyah 4 Pucang Edy Susanto mengaku sekolahnya sengaja membuka PPDB lebih awal dibanding sekolah negeri. Kebijakan ini sempat memantik teguran Dindik yang dialamatkan ke sekolahnya. ”Katanya kami curi start. Tapi jika menunggu (PPDB) negeri selesai, ya sulit. Apalagi, kita menghidupi sendiri. Artinya kami tidak mengambil dana Bopda,” ungkapnya.

Kenapa sekolahannya melakukan PPDB lebih awal? Karena menurut Edy, banyak calon orang tua/wali murid yang inden. Karena itu, ia berharap tahun depan sekolah negeri maupun swasta diberi kebebasan melaksanakan PPDB. Alasannya, masing-masing sekolah punya pangsa pasar. ”Dengan kebebasan PPDB, sekolah swasta tak menggantungkan sisa dari negeri,”ungkapnya.ov

Berita lainnya
Dewan Minta Pemkot Perbaiki Data K...
Gusur Musholah, DPRD Panggil PT. S...
Lahan PDAM Basuki Rahmad Digugat
Tatib Direvisi, APBD Terancam Molor
Pol PP Bongkar PKL Liar Kenjeran
Kab Lebak Belajar Ilmu Perkotaan
Kemenhub Dukung Trem
Pasar Turi Batal Diambil Alih Pemk...
Kuasai Videotron, Biro Reklame MD ...
Tanpa Kajian DPRD Surabaya Tolak P...
Buka Segel Kafe Stadium, Pejabat S...
Proyek Box Culvert Rp 3,5 M Ambura...
Biro Reklame Diduga Akali Pajak Vi...
Surat Sekkota Bawa Korban
Hendro Kambing Hitamkan Camat
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  86