menu.jpg
 
Gaji Buruh di Indonesia Tertinggi di Asia

Tuntutan buruh yang meminta upah minimum kota/kabupaten (UMK) Rp 2,2 juta di Ring I (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Kota/Kab. Pasuruan) menjadi tanda tanya. Apalagi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai gaji tenaga kerja di Indonesia sudah sangat tinggi untuk ukuran Asia. Pasalnya, upah mereka tidak hanya berupa gaji pokok. Namun juga ada berbagai insentif lain, seperti gaji ke-13, uang makan, uang transportasi dan lainnya.

Dengan tambahan insentif tersebut, gaji total yang diterima (take home pay) para tenaga kerja bisa mencapai dua kali upah minimum yang dibayarkan. “Di Luar negeri itu gak ada gaji ke-13. Kita ada, kita belum lagi bicara uang makan, uang transportasi, uang pensiun, dan lain-lain. Kita membayar sebenarnya, itu rata-rata lebih dari dua kali upah minimum, tapi itu gak pernah dihitung sama temen-teman (aktivis buruh). Mereka hanya melihat upah minimum saja,” ungkap Ketua Apindo Sofjan Wanandi.

Menurut data Aprisindo, upah pekerja sepatu di Indonesia saat ini 1,03 dollar AS (Rp 9.888) per jam. Adapun upah pekerja di China 0,91 dollar AS (Rp 8.736) per jam, Vietnam 0,46 dollar AS (Rp 4.416) per jam, dan Kamboja 0,29 dollar AS (Rp 2.784) per jam.

Secara umum, upah pekerja pabrik sepatu di Tangerang, Banten, untuk 40 jam kerja seminggu kini rata-rata 179 dollar AS (Rp 1,71 juta) per bulan. Pekerja pabrik sepatu dengan 40 jam kerja seminggu di Qingyuan, China, menerima upah 159 dollar AS (Rp 1,52 juta) per bulan. Sedang pekerja di Ho Chi Minh, Vietnam, menerima 95 dollar AS (Rp 912.000) per bulan.

”Upah pekerja kita sudah tidak murah lagi karena, dari sisi produktivitas, pekerja China bisa menghasilkan sepatu dua kali lebih banyak dari di Indonesia. Kami minta pemerintah tidak berlebihan menetapkan kenaikan upah minimum karena biaya buruh sepatu kini sudah 25
persen dengan margin 5 persen. Sisanya 60 persen bahan baku dan 10 persen lagi biaya overhead,” kata Harijanto dari Aprisindo.

Meski begitu, data lain menyebutkan bahwa upah buruh Indonesia masih di bawah upah buruh Singapura dan Thailand dan Malaysia. Upah di Bekasi buruh elektronik dan otomotif upah minimalnya Rp1,8 juta. Sementara Thailand sudah mencapai USD 300 per bulan, Malaysia USD 500. Sedang Singapura tidak ada upah minimum.

Sementara pemerintah Indonesia melalui laman BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menilai harga tenaga kerja di Indonesia masih murah dibandingkan dengan harga tenaga kerja di Filipina, Thailand, Malaysia, India dan China. Selain itu, Indonesia juga kelimpahan sumber daya manusianya.

Versi BPKM, harga tenaga kerja Indonesia dinyatakan paling murah di antara negara-negara tersebut, yakni USD 0.6 per jam (=Rp.5,400). Bandingkan dengan upah Filipina dan Thailand serta Malaysia yang masing-masing USD 1.04, USD1.63 dan 2.88. Secara tegas dinyatakan dalam laman tersebut bahwa dari aspek biaya tenaga kerja “ upah buruh di Indonesia adalah yang paling rendah di antara 10 negara ASEAN dan bahkan jika dibandingkan dengan pusat-pusat investasi di China dan India”.

Di bagian lain, Sofjan Wanandi berpendapat maraknya aksi demonstrasi buruh yang menuntut kenaikkan upah karena dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Aksi ini dinilai mengecewakan para pelaku industri manufaktur, yang akan membuat jumlah industri semakin kecil dan berkurang yang akan berdampak pada berkurangnya kekayaan alam dan berbahaya bagi ekonomi domestik.

Sofjan mengaku sangat mendukung tiga rekomendasi Bank Dunia untuk mengembalikan era industrialisasi RI yakni dengan memperbaiki regulasi yang menghambat, mengatasi masalah pembiayaan dan infrastrukturnya serta mengatasi masalah ketenagakerjaan. Rekomendasi tersebut diharapkan bisa segera diimplementasikan pemerintah untuk mengatasi penurunan disektor manufaktur.

“Ya pemerintah saya lihat punya policy populis aja. Karena semua itu mencoba dibebankan pada pengusaha dan pengusaha itu ada batasnya dimana kalau sudah sampai kita rugi tentu itu tidak bisa. Dan pengusaha akhirnya memutuskan lebih baik impor, dia tutup pabriknya dan lain-lain,” katanya.

Lebih lanjut Sofjan menegaskan masalah yang paling krusial adalah masalah ketenagakerjaan, khususnya outsourching. Hal ini karena masih banyak perusahaan yang salah tafsir memandang aturan pekerja outsourching, sehingga mereka menilai tidak ada kepastian menjalankan usaha di Indonesia. n jo

Berita lainnya
Surabaya Menyengat
Suhu Guntur : Louis Bukan Suhu Ben...
Setelah Risma, Ahok dan Ganjar Diu...
Rebut Kembali TPI, Tutut Hadapi Ha...
Ajak 40 Sanak Famili dari Belitung...
Purabaya Normal, Pelabuhan Perak L...
Baru 1.500 Pedagang Teken Surat Pe...
Soal UMK, Pemprov Tunggu Pusat
Warga Surabaya Terancam Keleleran
Polisi Siaga Satu Hadapi Demo BBM
Organda DKI: Tarif Angkot Naik 30...
Waduh, NU Halalkan Aborsi
FPI Tolak, MUI Dukung Ahok Gubernu...
Wapres JK Tunda Naikkan BBM
Buruh dan Pengusaha Tolak UMK Usul...
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  124