menu.jpg
 
Senjata Api Ilegal Hanya Rp 5 Juta-an

Peredaran senjata api di masyarakat sudah sangat menghawatirkan. Bahkan kini sejumlah anggota DPRD pun diduga memiliki senjata api. Ada yang benar-benar berizin, namun tak sedikit kepemilikannya yang illegal.

Begitu mudahkah mendapatkan senjata api? Rupannya tak hanya mudah, melainkan murah. Bayangkan saja, menurut pengakuan Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat dia saja pernah ditawari senjata api seharga Rp 5 juta.

"Saya pernah ditawarkan Rp 5 juta, dia menawarkan senjata tanpa izin. Dia juga beli senjata dari kawannya harga segitu juga katanya. Jadi sebetulnya penjualan senjaga gelap itu ada," kata Martin, Minggu (6/5).

Tak hanya itu saja, saat kunker ke Aceh, Martin melihat ribuan pucuk senajata hasil sitaan. Martin menduga masih banyak senjata yang ada di masyarakat. "Seperti waktu saya kunker ke Aceh, di Kodam itu saya lihat banyak sekali senjata. Memang sudah banyak disita senjata, tapi saya kira banyak yang belum disita," katanya.

Karena itulah Martin semakin yakin sebenarnya peredaran senjata api di masyarakat sudah sangat banyak. Karena yang memiliki izin kepemilikan senjata api saja sudah ribuan orang. "Sekarang kan jumlahnya ribuan orang sipil yang memiliki senjata api, mungkin sudah ada 10 ribu yang dapat izin kepemilikan senjata api. Jadi sudah banyak dan peredaran senjata api ini sudah membahayakan," keluhnya.

Selain harga yang murah, pengawasan polisi yang kurang ketat juga menjadi penyebab maraknya peredaran senjata api. Apalagi sejumlah pengrajin juga mampu membuat senjata rakitan yang dijual sangat murah.

"Pengrajin kita di Bandung itu bikin senjata. Senjata rakitan itu kan di pasar jual bebas, saya pernah beli senapan angin harganya ratusan ribu, itu kan hanya karena beda peluru saja,"paparnya.

Martin juga mengungkapkan sejumlah anggota DPR juga memiliki senjata api, walai dia enggan mengungkap siapa saja anggota DPR yang memiliki senjata api. "Beberapa teman-teman di Komisi III punya kok," ujarnya polos.

Martin pun mendorong polisi menertibkan izin kepemilikan senjata api. Karena perizinan kepemilikan senjata api yang tidak jelas bisa menimbulkan penyalahgunaan senjata api yang meresahkan masyarakat.

"Senjata organik yang dimiliki oleh aparat misalnya, tapi di pinjam-pinjamkan pada orang lain, bahkan ada yang disewa-sewakan. Senjata-senjata yang disewa-sewakan ini dan senjata-senjata yang beredar secara gelap ini yang sering digunakan untuk kejahatan misalnya perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Jadi yang paling pokok adalah penertiban perizinannya," tandasnya.

Memang khusus untuk anggota DPR, ungkap politisi dari PPP Ahmad Yani, senjata api diperlukan untuk perlindungan anggota DPR. Ia mengaku memiliki senjata api, tapi hanya menggunakan senjatanya untuk berolahraga di Lapangan Tembak Senayan tanpa harus dibawa pulang kampung. "Saya menembak dari saya kecil di Palembang. Walaupun saat itu menggunakan senjata untuk berburu. Waktu itu di Palembang di Kabupaten Musi Banyuasin, itu luasnya luar biasa," cerita dia.

Pertanyaannya kini, apa gerangan yang dihadapi anggota DPR? "Anggota DPR itu penting kalau ke dapil, kalau dapilnya di luar Jawa. Dapil-dapil itu rawan sekali dan memerlukan perlindungan. Kalau dapilnya Papua, Kalimantan, Sumatera, bagaimana," kata Yani.

Seperti diketahui, dalam Surat Keputusan (Skep) Kapolri nomor SKEP/82/II/2004, masyarakat sipil tertentu diperbolehkan memiliki senpi untuk membela diri. Untuk menghindari maraknya penyalahgunaan senpi, maka Skep tersebut harus direvisi. "SK Kapolri tersebut terlalu longgar dan luas. Harus diperketat dan dipersempit. Harus direvisi," tandas anggota Komisi III DPR, Achmad Basarah.

Idealnya, lanjutnya, memang warga sipil tak perlu diizinkan memiliki senpi. Tapi agak sulit jika mereka yang merasa perlu punya senpi berargumen sistem jaminan keamanan keselamatan warga negara belum maksimal dilakukan oleh aparat kepolisian. "Maka alasan mereka punya senpi jadi masuk akal. Tapi dalam suatu masyarakat yang tinggi tertib sosialnya, memang tidak boleh ada sipil yang bersenjata. Senjata api hanya boleh dimiliki atau digunakan oleh aparat Kepolisian dan TNI serta pejabat negara lainnya yang dibenarkan UU," jelas Wasekjen PDIP ini.

Solusinya, lanjut Basarah, pemerintah harus ekstra ketat mengatur kepemilikan dan penggunaan senpi baik yang dimiliki oleh TNI/Polri apalagi yang dimiliki oleh sipil. Harus lebih selektif pemberian izin kepemilikan senpi oleh sipil.

"Juga lembaga yang memberikan izin kepemilikan senpi jangan dimonopoli oleh institusi Polri. Kecuali senpi organik milik TNI/Polri, kepemilikan senpi oleh sipil, baik pejabat negara/pemerintah harus dengan proses perizinan yang sangat ketat dan selektif, salah satunya orang yang bersangkutan sudah harus lulus tes psikologi atau kejiwaan di lembaga psikologi yang independen dan profesional," paparnya.

"Jangan sampai orang dengan kondisi mental yang labil atau temperamental diberikan hak memegang senpi. Tidak ada jaminan seorang pejabat negara/pemerintah betul-betul sudah stabil mental dan emosionalnya. Menyerahkan senpi pada orang-orang yang bermasalah dengan mentalnya akan sangat berbahaya," lanjutnya yang mengaku tidak memiliki senpi ini.

Basarah juga tidak sepakat jika kalangan pejabat swasta diberikan keleluasaan dalam memiliki senpi. Selain itu jangan sampai perizinan senpi oleh Polri menjadi semata-mata pertimbangan bisnis dan komersial. "Izin pemilikan senpi harus betul-betul pertimbangan keamanan dan perlindungan keselamatan pihak yang akan diizinkan memiliki senpi. Oleh karena itu urgensinya harus betul tinggi," tutupnya.

Berita lainnya
Semalam, Rumah di Babatan Indah Di...
M’sia Akhirnya Bongkar Mercusuar...
Dua WNA Ditangkap Imigrasi
Maling Mabuk Dimassa
“Raja” Bandit Jalanan Diringkus
Tak Terbukti Palsu Surat, Kurator ...
Pelajar SD Diduga Dihamili Bapaknya
Warga Protes Perluasan Gudang
Bekuk Perampas Motor
Residivis Embat Motor Calon Istri
Ibu dan 2 Anaknya Dibunuh Mantan K...
Semalam, Maling Nyaris Mati
Dukun Cabul Diringkus
Tak Dibayar, Pekerja Kontraktor Ng...
Musnahkan 800 Ton BB Pakan Ternak
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  132