menu.jpg
 
PSK Moroseneng Ancam Walikota Risma

SURABAYA (Surabaya Pagi) – Program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menutup lokalisasi di Surabaya sepertinya tidak akan berjalan mulus. Pasalnya warga Sememi Jaya (Moroseneng) menolak rencana yang digalang oleh Walikota Tri Rismaharini. Mereka menilai penutupan akan berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari lokalisasi ini.

Menurut Sukari, Ketua RW 1 Sememi Jaya kecamatan Benowo, jika penutupan tetap berjalan, beberapa warga dan pemilik wisma beranggapan akan berdampak pada perekonomian mereka.

“Baik PSK dan warga mengeluh bagaimana nasibnya kelak jika Moroseneng tetap ditutup. Akan mencari pekerjaan dimana, karena selama ini kehidupannya tergantung dari lokalisasi,” kata Sukari, kemarin.

Pria yang sudah bertahun-tahun sebagai warga Moroseneng ini menuturkan masyarakat disekitar lokalisasi tidak merasa keberatan ataupun protes terkait kerberadaan 32 wisma di Moroseneng itu.

“Warga tidak protes karena sumber kehidupannya dari situ, mulai dari buka warung jual makanan bakan cuci baju dari situ mereka dapat menghidupkan keluarganya masing-masing,” ujarnya.

Sukari pun menegaskan, jika program Pemkot Surabaya ini diindaksi adanya ketidakjujuran dari Dinas Sosial saat melakukan pendataan PSK. “Kalau saat pendataan banyak yang pulang, lalu siapa yang didata lagi, dan kalau ditutup dan mendapatkan pesangon, para PSK yang terdata meminta ke saya sebagai ketua RW, saya harus bilang apa dan pendataan seperti ini kerap dilakukan tiap tahun sebelum penutupan Moroseneng dan mereka minta pesangon ke saya,” tegasnya.

Hal senada pun dilontarkan salah satu pemilik Wisma di Moroseneng. Menurutnya, selama ini mereka sudah menaati setiap aturan yang dikeluarkan oleh Pemkot dan Walikota. “Sudah kita taati baik melakukan pembinaan, pengajian dan sebagainya tapi kenapa tetap ditutup,” timpalnya kecewa.

Tak hanya itu, pria yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia prostitusi ini mengancam jangan sampai akan terjadi tindakan yang tidak diinginkan jika pemkot terus menerus menginginkan penutupan lokalisasi Moroseneng.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Junaidi mengatakan, seharusnya Pemkot Surabaya harus bijak dalam mengkaji hal ini, sebelum program dilaksanakan setidaknya ada kajian yang lebih mendalam terkait dengan perekonomian warga disekitar lokalisasi. “Jangan sampai berdampak pada psikologis apa lagi matinya pendapatan warga disekitar lokalisai itu yang harus dikaji lebih dalam,” ujarnya.

Politisi dari Partai Demokrat ini menuturkan, program dari Pemkot Surabaya ini merupakan program bagus. Namun, lanjut Junaidi sebelum penutupan dilaksanakan setidaknya melalui instansi terkait harus melakukan pembinaan serta sebuah solusi perekonomian warga biar nantinta tidak berdampak luar. bi

Berita lainnya
Tiga Fraksi Boikot Tatib
Minta Mobil Dinas Dewan Diasuransi...
Targetkan Tatib Selesai Seminggu
Satpol PP Segel Tower Ilegal
Sehari, Volume Sampah Naik 400 Ton
Risma: Saya Menteri Lokalisasi
Jatah Kursi Ketua Komisi Tidak Mer...
Bali Belajar Sampah ke Pemkot
Investor Pasar Turi Serahkan Kunci...
Proyek Saluran Disoal
Pemkot Bakal Bangun Tujuh Gedung P...
Golkar Jagokan Arif ‘Dongkel’ ...
Dewan:Pemkot Tak Becus Urus Pasar ...
Dikeluhkan, Kapal Besi Tutupi Pela...
Tunggakan Jamkesmas Dua RS Cair Rp...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  47